Militer Israel Mengatakan akan Tetap Berada di Lebanon Setelah Gencatan Senjata Diperpanjang

TRIBUNNEWS.COM- Pasukan pendudukan Israel akan tetap berada di Lebanon selatan setelah waktu pelaksanaan perjanjian gencatan senjata Lebanon diperpanjang, juru bicara militer pendudukan Israel Avichay Adraee memposting di X pada hari Rabu.

Seorang pejabat Lebanon dan duta besar asing mengatakan pada hari Rabu bahwa pendudukan Israel telah meminta untuk mempertahankan pasukannya di lima lokasi di Lebanon selatan hingga 28 Februari.

Media Israel juga melaporkan bahwa Israel telah mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump agar militernya tetap berada di luar perbatasan Lebanon sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Saluran TV Israel Kan mengutip pernyataan menteri kabinet Israel yang mengatakan bahwa Israel telah menerima persetujuan AS untuk tetap berada di beberapa lokasi di Lebanon setelah tanggal penarikan yang dijadwalkan.

Namun media berita Israel Central Edition baru-baru ini melaporkan bahwa Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Israel yang menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Lebanon tidak akan diperpanjang dan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan harus dilakukan pada tanggal 18 Februari.

Menurut perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada bulan November antara Lebanon dan Israel, militer pendudukan Israel memiliki waktu hingga 26 Januari untuk mundur dari Lebanon selatan.

Perjanjian tersebut telah diperpanjang hingga 18 Februari tetapi sumber tersebut mengatakan Israel telah meminta perpanjangan tambahan melalui komite yang mengawasi gencatan senjata.

Radio GLZ Israel melaporkan bahwa Mayor Jenderal Israel Ori Gordon mengatakan pada hari Rabu bahwa ia berpikir " kami memang akan memposisikan diri kembali minggu depan dan kesepakatan itu akan dilaksanakan."

Namun, Kepresidenan Lebanon membantah laporan adanya kesepakatan antara Lebanon dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata setelah Idul Fitri, seraya menambahkan bahwa Presiden Joseph Aoun telah berulang kali menegaskan desakan Lebanon mengenai penarikan penuh militer Israel dalam batas waktu yang ditentukan pada tanggal 18 bulan ini.

Dalam konteks yang sama, kantor media Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri membantah laporan mengenai kesepakatan antara Ketua Parlemen Berri dan Hizbullah untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Israel.

Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menegaskan pada Selasa malam bahwa ia akan bekerja untuk memastikan penarikan pasukan Israel selesai tepat waktu, atau bahkan sebelum tanggal yang dijadwalkan. 

Ia menyatakan, "Kami akan memberikan tekanan pada Israel melalui jalur diplomatik."

Dalam wawancara pertamanya yang disiarkan di televisi, yang dilakukan dari Grand Serail, Salam mengatakan, "Lebanon telah memenuhi perannya dalam mengimplementasikan Resolusi PBB 1701 dan mekanisme pemantauannya. Kami tidak akan mengabaikan komitmen kami."