TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakistan memantau ketat perkembangan di Washington, D.C., setelah pelantikan Presiden Donald J. Trump pada 20 Januari 2025. 

Meskipun Islamabad telah melakukan berbagai upaya diplomatik untuk menjalin komunikasi dengan pemerintahan Trump, belum ada keterlibatan formal antara kedua belah pihak. 

Dikutip dari Khaama pada Jumat (14/2/2025) , Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, berada di AS pada hari pelantikan Trump, tetapi tidak menerima undangan ke acara tersebut. 

Sebaliknya, Mohsin menghadiri pertemuan yang diselenggarakan Negara Federal Baru Tiongkok (NFSC).

NFSC merupakan kelompok yang bertentangan dengan Partai Komunis Tiongkok.

Pertemuan ini dilaporkan telah menciptakan ketegangan diplomatik antara Islamabad dan Beijing, menurut laporan Khamaa.

Sejumlah pengamat melihat di saat Islamabad menunggu 'kerja sama' dengan pemimpin baru di Amerika.

Sementara Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar justru hadir di acara pelantikan Trump.

Jaishankar hadir sebagai tamu undangan di barisan depan dan bertemu dengan pejabat senior, termasuk Menteri Luar Negeri dan Penasihat Keamanan Nasional. 

Sebagai tanggapan atas India yang cenderung lebih dekat ke AS, Pakistan telah meminta bantuan firma lobi di Washington, dan baru-baru ini mengirimkan delegasi yang dipimpin mantan Menteri Luar Negeri Bilawal Bhutto-Zardari untuk memfasilitasi diskusi dengan pemerintahan baru di Washington.

Sejauh ini, pemerintahan Trump belum menunjukkan minat kuat untuk memprioritaskan keterlibatan formal dengan Pakistan.

Para analis berpendapat bahwa Pakistan tidak menjadi fokus utama kebijakan luar negeri bagi pemerintahan AS yang baru. 

Selain itu, sejumlah orang yang dekat dengan Presiden Trump secara terbuka menyerukan pembebasan mantan Perdana Menteri Imran Khan dan menyatakan kekhawatiran mengenai tata kelola Pakistan, khususnya hubungan sipil-militernya. 

Laporan menunjukkan bahwa Kepala Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Syed Asim Munir, telah mendesak pemerintah membangun jalur resmi dengan pemerintahan Trump, khususnya dalam hal-hal terkait kerja sama pertahanan dan keamanan.