TRIBUNNEWS.COM - Sayyed Abdul-Malik al-Houthi, pemimpin gerakan Ansarallah Yaman, pada Kamis (13/2/2025), mengancam akan melakukan intervensi militer untuk mencegah rencana Presiden AS, Donald Trump, mengusir paksa rakyat Palestina dari tanah air mereka.

Al-Houthi menyatakan Yaman tidak akan tinggal diam dan bertindak sesuaikewajibannya, Al Mayadeen melaporkan.

Dalam pidatonya, al-Houthi mengkritik keras rencana Trump, menyebutnya sebagai pelanggaran hak fundamental rakyat Palestina.

Ia menggambarkan rencana tersebut sebagai "lelucon" dan mencemooh retorika Trump yang dianggapnya sebagai bentuk kebijakan palsu dari negara yang mengklaim diri sebagai negara beradab.

Pemimpin Yaman itu menekankan, pemindahan paksa warga Palestina menunjukkan dorongan untuk melaksanakan "skema kriminal" yang mengabaikan hak-hak sah rakyat Palestina.

Al-Houthi mengutuk keras kebijakan AS yang mendukung proyek Zionis dan terus berupaya memperluas wilayah Israel, dengan rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Pemimpin Ansarallah tersebut mengingatkan rencana Trump bukan hanya tentang Gaza, tetapi bagian dari proyek besar untuk memperluas wilayah Israel dan menargetkan tempat-tempat suci, seperti Masjid al-Aqsa.

Dia memperingatkan keberhasilan rencana ini akan bergantung pada penerimaan dari negara-negara Arab.

Jika negara-negara Arab menerima rencana tersebut, mereka akan terlibat dalam "kejahatan keji" berupa pemindahan paksa.

Al-Houthi menyerukan kepada negara-negara Arab yang menolak rencana Trump untuk menunjukkan keteguhan mereka dan tidak terjebak dalam rencana tersebut, karena menerima rencana ini akan menjadi "pengkhianatan besar."

Sayyed al-Houthi juga menegaskan, Yaman akan tetap mendukung perjuangan Palestina dan para pejuang perlawanan dengan segala cara yang memungkinkan.

Ia menekankan, Yaman tidak akan mengkompromikan perjuangan Palestina dan siap mengambil tindakan militer jika terjadi agresi terhadap Gaza.

Baca juga: Mesir Siapkan Alat Berat di Perbatasan Rafah, Israel Tolak Akses ke Gaza

Tanggapan Negara Arab terhadap Usulan Trump

Penolakan terhadap rencana Trump juga datang dari negara-negara Arab.

Enam negara Arab, termasuk Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Yordania, dan perwakilan Otoritas Palestina, mengadakan pertemuan di Kairo pada awal Februari untuk menanggapi usulan tersebut.

Melalui surat yang dikirim kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mereka menyampaikan penolakan atas gagasan Trump tersebut.

Surat itu menyoroti masalah kemanusiaan dan ketidakstabilan yang bisa ditimbulkan jika pemindahan paksa dilakukan.

"Kami harus waspada agar tidak meningkatkan ketidakstabilan regional yang sudah sangat rentan," demikian tertulis dalam surat tersebut, dikutip dari Axios.

Negara-negara Arab tersebut khawatir jika pemindahan paksa ini akan meningkatkan radikalisasi dan kerusuhan di seluruh kawasan.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)