TRIBUNNEWS.COM - Presiden Donald Trump mengumumkan pemecatan ribuan pegawai pemerintah AS pada Kamis, 13 Februari 2025, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara.

Pemecatan ini melibatkan pegawai dari berbagai lembaga pemerintahan dan diperkirakan dapat menghemat biaya hingga USD 50 juta.

Rincian Pemecatan

Berdasarkan laporan Reuters, surat pemutusan hubungan kerja (PHK) telah dikirimkan dalam 48 jam terakhir kepada pegawai yang sebagian besar baru direkrut dan masih dalam masa percobaan.

Pegawai yang terpengaruh bekerja di lembaga seperti Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, dan Administrasi Bisnis Kecil.

Data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 280.000 pekerja sipil pemerintah memiliki masa kerja kurang dari dua tahun, yang membuat mereka lebih mudah diberhentikan.

Contohnya, Departemen Urusan Veteran melaporkan pemecatan lebih dari 1.000 karyawan yang masih dalam masa percobaan.

Dampak Keuangan

Pemecatan ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada anggaran.

Departemen Urusan Veteran mengeklaim bahwa tindakan ini dapat menghemat lebih dari USD 98 juta (sekitar Rp 15 triliun) per tahun.

Sementara itu, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen diperkirakan akan mengalami pemecatan lebih banyak dari yang sebelumnya diperkirakan.

Upaya Efisiensi Anggaran

Sebagai bagian dari inisiatif efisiensi anggaran, Trump juga menandatangani perintah eksekutif pada Januari lalu untuk membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dan menunjuk Elon Musk sebagai pemimpin lembaga tersebut.

Musk bertugas melakukan perampingan besar-besaran terhadap 23 juta pegawai sipil federal.

Namun, keputusan ini menghadapi tantangan hukum.

Sebanyak 14 negara bagian menggugat secara federal, menuduh Trump menunjuk Musk tanpa otorisasi dari Kongres.

Paul Light, pakar layanan publik di New York University, menyatakan bahwa pemecatan massal ini dapat merusak kapasitas pemerintah federal dalam menjalankan fungsinya.

Anggaran Pemerintah AS

Menurut penyelidikan Kongres, pemerintah AS menghabiskan sekitar USD 271 miliar (sekitar Rp 459 triliun) setiap tahunnya untuk membayar gaji pegawai federal sipil.

Sekitar 60 persen dari total anggaran tersebut digunakan untuk membayar pegawai di Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Urusan Veteran.

Pada 15 Februari 2025, lebih dari 400 pegawai di Departemen Keamanan Dalam Negeri juga diberhentikan, termasuk dari Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA) dan Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.

Pemecatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi pegawai yang dianggap tidak penting dalam misi dan berstatus masa percobaan.

Pemecatan massal ini merupakan bagian dari reformasi yang diluncurkan Trump untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan federal.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).