TRIBUNNEWS.COM -  Pemimpin Hizbullah Naim Kassem mendesak Israel untuk segera menarik pasukan dari seluruh wilayah Lebanon yang didudukinya pada tanggal 18 Februari 2025.

Desakan itu dilontarkan Kassem setelah batas waktu pelaksanaan perjanjian gencatan senjata telah rampung digelar.

Dimana dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Washington pada bulan November, tersemat kebijakan yang mengharuskan pasukan Israel untuk mundur dari Lebanon selatan dalam kurun waktu 60 hari pasca gencatan senjaya.

Sementara Hizbullah akan mundur ke utara Sungai Litani, sekitar 30 kilometer (20 mil) dari perbatasan dan membongkar infrastruktur militer yang tersisa di selatan.

Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni 26 Januari 2025, Israel tak kunjung angkat kaki dari Lebanon.

Bahkan setelah melewati proses negosiasi, hingga Lebanon memperpanjang masa perjanjian sampai dengan tanggal 18 Februari, Israel terus meminta agar pasukannya tetap berada di lima pos di Lebanon selatan.

Melalui keputusan tersebut Israel diharuskan untuk angkat kaki dari Lebanon, karena Hizbullah menganggap Israel telah melanggar perjanjian.

Terlebih selama siaran pidato Qassem, setidaknya tiga serangan udara Israel menghantam Lembah Bekaa di timur Lebanon.

Apabila dalam jangka waktu tersebut Israel tak kunjung mundur maka akan dianggap sebagai pasukan pendudukan.

Kassem mengatakan bahwa “adalah tanggung jawab utama dan eksklusif negara Lebanon pada tahap ini untuk menerapkan semua tekanan politik” guna memastikan bahwa Israel sepenuhnya menarik pasukannya.

"Israel harus mundur sepenuhnya pada tanggal 18 Februari, tidak ada alasan, tidak ada lima pos atau rincian lainnya, ini adalah kesepakatannya," ujar Qassem dikutip dari France24.

Baca juga: Ketegangan di Lebanon: Protes Hizbullah Terhadap Pengaruh AS dan Israel

"Adalah tanggung jawab negara Lebanon untuk mengerahkan segala upaya untuk membuat Israel mundur", tambahnya.

Pemerintah Lebanon Diminta Buka Penerbangan Iran

Selain mendesak Israel untuk segera angkat kai, Qassem juga meminta pemerintah Lebanon untuk mempertimbangkan kembali larangannya terhadap penerbangan Iran yang mendarat di Beirut.

Permintaan ini diajukan setelah Pihak berwenang Lebanon melarang penerbangan tersebut mendarat hingga 18 Februari.