Iran Berhubungan dengan Otoritas Baru di Suriah, Kata Jubir Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei

TRIBUNNEWS.COM- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan kembali selama konferensi pers pada 17 Februari bahwa Teheran sedang berhubungan dengan otoritas baru di Suriah. 

Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pihaknya sedang memantau situasi dan akan mengambil langkah lebih lanjut berdasarkan kinerja pemerintahan baru.

"Fakta bahwa kami mengumumkan bahwa kami berhubungan melalui teman-teman dan partai-partai berkuasa di Suriah bukanlah hal baru," kata juru bicara Ismail Baghaei. 

“Pembahasan ini telah menjadi agenda sejak berdirinya pemerintahan Suriah. Kami telah melakukan kontak dengan berbagai negara dan pelaku, baik di Suriah maupun di tingkat regional, untuk memahami dan menganalisis situasi di Suriah dan di tingkat regional,” imbuh Baghaei. 

“Di sisi lain, kami mencoba melakukan penilaian terhadap langkah-langkah tepat yang perlu diambil dalam kerangka diskusi bilateral,” lanjutnya. 

“Posisi kami terhadap Suriah tidak dapat diubah. Nasib rakyat Suriah harus ditentukan oleh rakyat Suriah sendiri dan tanpa campur tangan asing yang merusak. Suriah yang stabil dan aman, bebas dari terorisme dan ekstremisme kekerasan, merupakan kepentingan kawasan dan semua negara di kawasan tersebut,” lanjut juru bicara itu.

Seraya menambahkan bahwa Iran “memantau dengan saksama perkembangan dalam diskusi bilateral, dan pada saat yang sama, kami tidak terburu-buru dan kami membuat keputusan mengenai langkah-langkah yang perlu kami ambil berdasarkan kinerja pihak-pihak yang berseberangan.” 

Sejak jatuhnya pemerintahan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad pada tanggal 8 Desember, mantan afiliasi Al-Qaeda Hayat Tahrir al-Sham (HTS) telah mengambil alih kendali atas Suriah. 

Pemimpinnya, Ahmad al-Sharaa – sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani – ditunjuk sebagai presiden transisi negara tersebut, sementara beberapa pemimpin dan pejabat kelompok ekstremis lainnya telah ditunjuk ke posisi puncak. 

Pemerintahan baru di Suriah telah melancarkan kampanye kekerasan terhadap kaum minoritas, khususnya komunitas Alawite, dengan dalih untuk menumpas sisa-sisa pemerintahan sebelumnya. Ratusan orang telah terbunuh, ditahan, atau disiksa. 

Rusia juga telah menjalin kontak erat dengan pemerintah baru Suriah. "Rusia kemungkinan akan mengurangi kehadiran militernya di Suriah," kata Bloomberg mengutip sumber yang terpercaya pada hari Senin. 

Laporan tersebut muncul setelah ketidakpastian baru-baru ini mengenai nasib pangkalan militer Moskow di Suriah. 

“Moskow hampir mencapai kesepakatan dengan pemerintah baru Suriah yang akan memungkinkannya mempertahankan sejumlah staf dan peralatan di negara tersebut,” tambahnya.