TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi teken perintah eksekutif untuk memulai pembubaran Departemen Pendidikan AS pada Kamis (20/3/2025).

Perintah ini menginstruksikan Menteri Pendidikan, Linda McMahon, untuk mengambil "semua langkah yang diperlukan" guna mengembalikan kewenangan pendidikan ke negara bagian, seperti dilaporkan The Guardian.

Upaya membubarkan Departemen Pendidikan bukanlah isu baru di kalangan Partai Republik.

Sejak era Presiden Ronald Reagan pada 1980-an, wacana ini sudah muncul sebagai bagian dari dorongan untuk mengurangi campur tangan pemerintah federal.

Trump, dalam kampanyenya, menegaskan bahwa sistem pendidikan seharusnya dikendalikan oleh negara bagian, bukan pemerintah pusat.

"Kita akan menutupnya secepat mungkin. Departemen ini tidak memberi manfaat bagi kita," tegas Trump saat penandatanganan perintah eksekutif di Gedung Putih.

Meskipun pemerintah federal tidak mengatur kurikulum sekolah, Trump tetap berusaha melemahkan pengaruhnya dengan mengurangi tenaga kerja departemen serta membatalkan berbagai hibah dan kontrak.

Menurut BBC, sebagian besar anggaran Departemen Pendidikan digunakan untuk program hibah dan pinjaman federal, termasuk program Title I senilai 18,4 miliar dolar Amerika bagi sekolah di daerah miskin serta program IDEA senilai 15,5 miliar dolar Amerika untuk pendidikan siswa berkebutuhan khusus.

Gedung Putih memastikan bahwa program-program ini akan tetap berjalan meskipun departemen dibubarkan.

Reaksi Pro dan Kontra

Langkah Trump mendapat dukungan dari kelompok konservatif, terutama pendukung gerakan Make America Great Again dan organisasi seperti Heritage Foundation, yang sejak lama menyerukan penghapusan departemen ini.

Baca juga: Perjudian Trump Soal Houthi dan Iran Demi Israel: Awas, AS Kehabisan Rudal Lawan China

"Ini bukan sekadar masalah efisiensi, tetapi juga soal mengembalikan wewenang kepada negara bagian," ujar Jonathan Butcher dari Heritage Foundation kepada BBC.

Kendati mendapat dukungan, pihak Demokrat mengecam keputusan ini sebagai tindakan yang dapat membahayakan pendidikan publik dan bantuan finansial bagi siswa miskin.

"Menutup Departemen Pendidikan akan merugikan jutaan siswa, meningkatkan jumlah murid di kelas, serta mengurangi dana untuk program pendidikan khusus," kata pemimpin minoritas DPR AS, Hakeem Jeffries, dalam pernyataannya kepada CNBC.

Beberapa pakar juga menilai bahwa pembubaran departemen tidak serta-merta menghapus birokrasi yang selama ini dikritik Partai Republik.