TRIBUNNEWS.COM - Iran dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat untuk melanjutkan perundingan nuklir pada minggu depan, tepatnya pada Sabtu, 19 April 2025.

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya diplomatik yang difasilitasi oleh Oman dan menandai putaran pertama perundingan tidak langsung yang berlangsung di ibu kota Oman, Muscat, pada 12 April 2025.

Perundingan di Oman dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan Steve Witkoff, Utusan Khusus Presiden AS untuk Urusan Timur Tengah.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Iran mengungkapkan bahwa kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai program nuklir damai Iran, khususnya mengenai pencabutan sanksi yang dijatuhkan kepada negara tersebut.

Proses perundingan ini dilaporkan berlangsung dalam suasana yang konstruktif dan saling menghormati.

Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengungkapkan bahwa tujuan utama Iran dalam perundingan ini adalah melindungi kepentingan nasionalnya.

Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi, menyambut baik negosiasi antara Iran dan AS yang bertujuan mencapai kesepakatan yang adil dan mengikat.

Dalam sebuah unggahan di akun X miliknya, Al Busaidi menyatakan bahwa pembicaraan tersebut berlangsung dalam suasana yang bersahabat.

Ia menegaskan pentingnya proses ini untuk menjembatani berbagai sudut pandang dan mewujudkan perdamaian serta stabilitas baik di regional maupun global.

Apa Tantangan di Balik Program Nuklir Iran?

Program nuklir dan persenjataan rudal Iran menjadi perhatian internasional di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel.

Banyak pakar kebijakan luar negeri khawatir jika Iran berhasil mengembangkan senjata nuklir, hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah.

Baca juga: ISIS Peringatkan Bahaya Nuklir Iran, Negosiasi Dimulai di Oman tapi 2 Delegasi Pisah Ruang

Sejumlah analis juga memperingatkan bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dapat mendorong negara-negara pesaing, seperti Arab Saudi, untuk mengembangkan program senjata nuklir mereka sendiri.

Pengawasan internasional terhadap program nuklir Iran semakin ketat pada akhir tahun 2024, terutama setelah terjadinya konflik militer antara Iran dan Israel serta kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS.

Trump, pada masa jabatan pertamanya, menarik diri dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015 (JCPOA) dan memberlakukan sanksi berat terhadap Iran.

JCPOA sendiri adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi.

Kini, pemerintahan Trump menunjukkan kesediaan untuk melanjutkan perundingan dengan Iran, yang menjadi langkah pertama sejak AS menarik diri dari kesepakatan tersebut tujuh tahun lalu.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).