TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berdebat melalui panggilan telepon pada hari Selasa (15/4/2025).

Macron melalui X mengatakan bahwa dirinya dalam panggilan telepon, telah mendesak Netanyahu untuk segera mengakhiri pemboman di Gaza dan menerapkan gencatan senjata.

"Penderitaan warga sipil di Gaza harus diakhiri dan hanya gencatan senjata dalam perang dengan Hamas yang akan membebaskan sandera Israel yang tersisa di wilayah tersebut," kata Macron, dikutip dari Al-Arabiya.

Sementara itu, kantor PM Israel mengatakan bahwa Netanyahu menegaskan kembali penentangan pembentukan negara Palestina.

Menurut pernyataan tersebut, Netanyahu mengklaim bahwa pembentukan negara Palestina akan menjadi 'hadiah besar bagi lawan', dikutip dari Al Mayadeen.

"Perdana menteri mengatakan kepada presiden Prancis bahwa negara Palestina yang didirikan hanya beberapa menit dari kota-kota Israel akan menjadi benteng kelompok Iran, dan bahwa sebagian besar masyarakat Israel dengan tegas menentang ini, dan ini telah menjadi kebijakannya yang konsisten dan sudah berlangsung lama," pernyataan kantor PM Israel.

Netanyahu dan sang anak sebelumnya juga telah mengatakan bahwa pihaknya dengan tegas menolak niat Macron.

Ia mengklaim bahwa rencana Macron akan menjadi ancaman bagi keamanan Israel.

Senada dengan sang ayah, Yair Netanyahu yang merupakan anak PM Israel juga tak terima dengan rencana Macron.

Dalam unggahan pedas di platform X (sebelumnya Twitter), Yair meluapkan emosinya.

Ia kemudian melanjutkan dengan serangkaian sindiran terhadap kekuasaan kolonial Prancis, menyerukan kemerdekaan bagi wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali atau pengaruh Prancis.

“Ya untuk kemerdekaan Kaledonia Baru! Ya untuk kemerdekaan Polinesia Prancis! Ya untuk kemerdekaan Korsika! Ya untuk kemerdekaan Negara Basque! Ya untuk kemerdekaan Guinea Prancis! Hentikan neo-imperialis Prancis di Afrika Barat!," tulisnya.

Baca juga: Kemlu Palestina: Kritik Netanyahu Terhadap Macron adalah Serangan Tak Beralasan

Perdebatan ini menyusul rencana Macron untuk segera mengakui negara Palestina.

Rencana tersebut diumumkan Macron alam wawancara dengan France 5 pada hari Rabu (9/4/2025).