Tekan Putin, AS Buat Sanksi Ekonomi Baru untuk Rusia

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan paket sanksi ekonomi baru yang akan dikenakan terhadap Rusia.

Sanksi ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan pada Presiden Rusia Vladimir Putin agar setuju dengan gencatan senjata di Ukraina.

Sanksi yang sedang disusun akan menyasar sektor perbankan dan energi Rusia, termasuk raksasa energi Gazprom.

Menurut sejumlah pejabat AS dan sumber tepercaya, sanksi ini juga akan mencakup beberapa entitas besar lainnya yang beroperasi di sektor sumber daya alam dan perbankan.

Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Presiden AS Donald Trump akan memberikan persetujuan akhir terhadap paket sanksi tersebut.

"Keputusan sanksi ini menunggu persetujuan Trump," ungkap salah satu pejabat AS.

Upaya Diplomatik yang Gagal

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, James Hewitt, menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai negosiasi gencatan senjata di Ukraina.

"Sejak awal, presiden telah jelas soal komitmennya untuk mencapai gencatan senjata yang menyeluruh," ujarnya.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan perubahan signifikan dalam pendekatan mereka terhadap konflik di Ukraina.

Mereka akan mengurangi peran sebagai mediator dan menyerahkan tanggung jawab utama kepada Kyiv dan Moskow untuk menemukan solusi konkret.

"Kami tidak akan terus menerus terbang ke seluruh dunia untuk memediasi pertemuan. Sekarang adalah saatnya kedua belah pihak mengajukan ide nyata soal bagaimana konflik ini akan berakhir," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce.

Baca juga: Trump Putuskan Mundur Jadi Mediator Rusia-Ukraina, Frustasi Gagal Capai Kemajuan Damai

Pengumuman sanksi baru ini muncul setelah berbulan-bulan upaya diplomatik AS yang tidak membuahkan hasil.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya mengingatkan bahwa Washington mungkin akan melanjutkan upaya gencatan senjata jika tidak ada kemajuan dalam waktu dekat.

Awal tahun ini, pemerintahan Trump telah meningkatkan diplomasi dengan menawarkan proposal gencatan senjata selama 30 hari, termasuk penghentian serangan terhadap infrastruktur energi sipil.

Namun, hingga saat ini, Rusia masih menunda atau menolak semua usulan perdamaian, sementara intensitas serangan mereka di Ukraina justru meningkat.

Dengan langkah sanksi baru ini, AS berharap dapat memberikan sinyal tegas bahwa mereka serius dalam mendesak penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).