Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Prabowo Usul Compact Ekonomi Selatan–Selatan di BRICS, Dorong Akses Perdagangan Negara Berkembang

Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan inisiatif South–South Economic Compact dalam forum KTT BRICS di Brasil.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Prabowo Usul Compact Ekonomi Selatan–Selatan di BRICS, Dorong Akses Perdagangan Negara Berkembang
Tribunnews.com/Igman Ibrahim
KTT BRICS 2025 - Presiden RI Prabowo Subianto tampil di panggung utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (7/7/2025). Prabowo tampak duduk berdampingan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di sisi kanan dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di sisi kiri. 

TRIBUNNEWS.COM, BRASIL – Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan inisiatif South–South Economic Compact dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025) waktu setempat.

Usulan tersebut disampaikan dalam sesi pembahasan mengenai penguatan multilateralisme dan sistem keuangan global.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, menjelaskan bahwa compact ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara berkembang.

“Bapak Presiden sempat mengusulkan adalah South–South Economic Compact. Tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara Global South untuk perdagangan,” ujar Wamenlu.

Ia menjelaskan compact tersebut juga diharapkan membuka jalan bagi negara-negara berkembang untuk terintegrasi ke dalam rantai pasok global secara lebih setara.

“Untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya, untuk menjadi bagian dari supply chain,” katanya.

Gagasan ini disampaikan dalam konteks kekhawatiran negara-negara anggota BRICS terhadap melemahnya sistem multilateral dan meningkatnya pelanggaran hukum internasional.

Rekomendasi Untuk Anda

Menurutnya, negara berkembang dinilai membutuhkan tatanan global yang lebih adil agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

“Selama ini negara-negara berkembang bisa maju karena adanya kedamaian dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat semakin melemahnya sistem multilateral,” pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas