Trump Desak Putin Akhiri Perang Ukraina, Beri Deadline 10 Hari

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan ancaman keras, peringatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar segera akhiri perang dan membuat kesepakatan damai dengan Kyiv.

Dalam dialog resmi yang dilansir dari Al Jazeera, Trump memberi tenggat waktu 10-12 hari agar Putin bisa segera membuat kesepakatan damai dengan Kyiv.

Ini merupakan deadline baru yang lebih singkat dari deadline 50 hari sebelumnya yang ditetapkan Trump kepada Putin. Guna mempercepat perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang telah berkonflik sejak akhir 2022

“Kami memberikan batas waktu baru 10 atau 12 hari kepada Rusia untuk mencapai kesepakatan damai, atau menghadapi sanksi ekonomi tambahan yang disebut akan jauh lebih berat,” ujar Trump kepada wartawan saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Senin (28/7/2025).

“Tidak ada alasan untuk menunggu karena khawatir semakin lama konflik berjalan, semakin banyak korban sipil jatuh. Tenggat 10 hari ini dirancang untuk memaksa semua pihak segera duduk di meja perundingan sebelum terjadi eskalasi militer baru,” imbuhnya.

Ultimatum dilontarkan Trump bukan tanpa alasan, menurut para analis ekonomi Trump ingin memberikan pesan jelas bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan konflik Rusia-Ukraina terus berlarut. 

Dengan memangkas tenggat dari 50 hari menjadi hanya 10–12 hari, ia menegaskan bahwa kesabaran Washington telah habis. 

Langkah ini juga memperkuat citra AS sebagai pihak yang siap mengambil tindakan cepat untuk mengakhiri perang.

Trump Ancam Jegal Ekonomi Rusia 

Jika Presiden Vladimir Putin tidak menuruti tenggat waktu 10–12 hari yang diberikan Donald Trump untuk membuat kesepakatan damai dengan Kyiv, ada beberapa konsekuensi besar yang kemungkinan akan terjadi.

Di antaranya pemberlakuan sanksi tambahan dengan skala lebih besar daripada paket-paket sebelumnya.

Berupa pemblokiran penuh sistem perbankan Rusia dari jaringan transaksi internasional. serta pembekuan aset negara Rusia di luar negeri dalam jumlah lebih besar. 

Baca juga: Lima Senjata Rusia yang Jadi Ampas dalam Medan Perang Ukraina: 52 Tank Terbang Ambruk ke Tanah

Tak hanya itu Trump juga memberikan sinyal penerapan secondary tariffs, yakni tarif tambahan kepada negara atau perusahaan yang tetap menjalin bisnis dengan Rusia. 

Ini bisa membuat Rusia semakin terisolasi secara ekonomi karena negara mitra dagang akan tertekan untuk menghentikan kerja sama.

Jika ultimatum diabaikan, sektor energi Rusia yang menjadi tulang punggung pendapatan negara juga akan menjadi target. 

Trump disebut siap melobi negara-negara pembeli minyak dan gas Rusia untuk memutus kontrak. 

Selain itu, Washington berencana mendorong isolasi diplomatik penuh melalui forum internasional dan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.

Rusia Pilih Bungkam

Hingga kini, Kremlin belum mengeluarkan komentar resmi terkait tenggat waktu 10–12 hari yang diberikan Trump. 

Namun, Dmitry Medvedev mantan Presiden Rusia dan sekutu dekat Vladimir Putin menjadi pihak pertama yang merespons melalui unggahan di platform X.

Medvedev menilai Trump tengah “bermain di tepi jurang” karena menggunakan ultimatum terhadap Rusia. 

Dalam pandangannya, pendekatan ini berisiko memicu eskalasi konflik yang lebih besar, bukan hanya di Ukraina, tetapi juga berpotensi menyeret AS ke dalam konfrontasi langsung dengan Moskow.

Konflik antara AS dan Rusia memuncak sejak Presiden Putin melancarkan invasi ke Ukraina pada 2022. 

AS bersama negara-negara Barat langsung mengecam langkah Moskow yang dinilai melanggar kedaulatan negara tetangga. 

Washington kemudian memimpin dukungan militer dan finansial besar-besaran kepada Kyiv untuk melawan agresi Rusia.

Bagi AS, Ukraina dianggap sebagai garis depan untuk menahan ekspansi pengaruh Rusia di Eropa Timur. 

Sementara bagi Moskow, intervensi Barat di Ukraina dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya.

Banyak pengamat menyebut hubungan AS–Rusia saat ini mirip dengan era Perang Dingin. 

Persaingan bukan hanya terjadi di bidang militer, tetapi juga di ranah ekonomi, energi, dan diplomasi global. 

Perbedaan ideologi dan kepentingan strategis kedua negara membuat konflik ini sulit diakhiri dalam waktu dekat.

(Tribunnews.com / Namira)