TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berada di ujung utara Pakistan, tersembunyi di balik puncak Himalaya yang megah, terhampar Gilgit-Baltistan (GB), wilayah kaya budaya dan strategis, dan bersejarah. 

Bagi banyak warganya, hidup bukan sekadar perjuangan sehari-hari, tetapi juga pengingat bahwa mereka hanyalah bayangan di mata negara yang seharusnya melindungi mereka.

Ada anggapan bahwa Pakistan selama ini menganggap GB sebagai wilayah pinggiran yang membebani negara. 

Dilabeli sebagai ‘Wilayah Utara', GB telah lama dianggap Pakistan bukan sebagai bagian berharga. 

Mengutip dari Memri, Rabu (6/8/2025), pemerintahan Pakistan yang silih berganti, tapi seolah menutup mata terhadap kebutuhan dasar penduduk Gilgit-Baltistan.

Mereka menyerahkan wilayah tersebut pada kerangka pemerintahan ad hoc yang dikelola dari jauh, bukan oleh undang-undang partisipatif, melainkan oleh dekrit yang diturunkan dari Islamabad.

Ambiguitas hukum ini bermula dari Perjanjian Karachi tahun 1949, sebuah dokumen yang mengalihkan kendali Gilgit-Baltistan ke Islamabad tanpa kehadiran satu pun perwakilan dari wilayah tersebut. 

Koloni Terakhir

Negara Pakistan, yang memandang Gilgit-Baltistan sebagai aset strategis alih-alih komunitas warga negara, mengaitkannya dengan sengketa Kashmir untuk mendapatkan pengaruh geopolitik. 

Sebagaimana dikemukakan oleh pakar Nosheen Ali dalam buku "Delusional States: Feeling Rule and Development in Pakistan's Northern Frontier," keterkaitan ini merupakan langkah yang terencana untuk memperkuat posisi Pakistan dalam potensi plebisit PBB, bukan cerminan identitas atau aspirasi kawasan tersebut.

Model tata kelola yang diterapkan Islamabad secara konsisten mencerminkan pola pikir kolonial, yang memprioritaskan kendali pusat daripada pembangunan partisipatif.

Sentimen ini diungkap secara tajam oleh majalah Pakistan "Herald", yang pernah menggambarkan Gilgit-Baltistan sebagai "koloni terakhir,” sebuah label menghantui yang terus terngiang dalam ingatan kolektif rakyatnya.

Bahkan sejak 14 Agustus 1964, publikasi "Karachi Outlook" mengamati dengan sangat jelas bahwa Kementerian Urusan Kashmir telah bercokol dalam kepentingan pribadi, memperlakukan Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan bukan sebagai mitra dalam pemerintahan, melainkan sebagai bawahan dalam sebuah wilayah kekuasaan. 

Kesenjangan ini telah menciptakan kerangka kerja administrasi yang ditandai oleh fragmentasi dan inefisiensi.

Saat ini, di Gilgit-Baltistan infrastruktur yang tidak memadai, hingga kurangnya layanan dasar.

Partai-partai politik arus utama Pakistan terus mengesampingkan kebutuhan mendesak masyarakat lokal Gilgit-Baltistan.

Pembentukan sepuluh distrik mini untuk populasi yang hampir tidak melebihi dua juta jiwa telah menghambat perkembangan tata kelola pemerintahan daerah yang kuat, melemahkan kapasitas dan kohesi kelembagaan.

Hal yang mengkhawatirkan, pemerintah federal kini mempertimbangkan untuk menambah lebih banyak distrik pendapatan, sebuah perpanjangan dari eksperimen administratif yang tidak berkelanjutan ini.

Dalam upaya mereka untuk mempertahankan distorsi birokrasi ini, pihak berwenang berisiko menggunakan pajak tanpa mandat representatif, sehingga memperdalam pencabutan hak publik dan memicu kebencian di seluruh wilayah.

Wilayah Pinggiran

Di Skardu, kota terbesar, penduduknya harus menanggung pemadaman listrik hingga 22 jam di musim dingin, bergantung pada proyek-proyek hidroelektrik yang berkinerja buruk seperti Bendungan Satpara, yang seharusnya mampu memasok listrik ke 40.000 rumah tetapi hanya memberikan sebagian kecil dari harapannya. 

Wilayah ini masih terputus dari jaringan listrik nasional, sebuah simbol nyata keterpencilannya. Protes meletus secara berkala, dengan warga yang berani melawan suhu beku untuk menuntut hak atas tanah, menentang pajak yang tidak adil, dan melawan perambahan proyek federal seperti CPEC yang merampas tanah lokal tanpa kompensasi.

RUU Otoritas Pendapatan Inggris Raya, yang mengenakan pajak tanpa memberikan perwakilan, telah menjadi titik api kemarahan publik.

Masyarakat Gilgit-Baltistan tidak dapat memilih dalam pemilu nasional, dan mereka juga tidak memiliki suara dalam membentuk kebijakan yang mengatur kehidupan mereka.

Gilgit-Baltistan masih berada di bawah kendali perintah pemerintahan mandiri Islamabad, yang mengkonsolidasikan kekuasaan di pemerintahan federal dan membiarkan lembaga-lembaga lokal tak berdaya. Hal ini telah memicu tuntutan yang semakin besar akan hak konstitusional, pengakuan politik, dan otonomi sejati. 

Aktivis seperti Shabir Choudhry terus menyuarakan kewaspadaan, memperingatkan bahwa wilayah tersebut berada di ambang kekacauan. Setiap tahun, protes semakin keras, keluhan semakin dalam, dan urgensinya semakin nyata. Gilgit-Baltistan bukan sekadar wilayah yang disengketakan, melainkan komunitas yang mendambakan keadilan, martabat, dan hak untuk menentukan masa depannya sendiri.

Ketika Pakistan menandatangani perjanjian perbatasan dengan Tiongkok pada tahun 1963, Pakistan menyerahkan sebagian wilayah di selatan Terusan Mintaka, tanah yang secara historis milik Hunza, kepada Beijing. Penataan ulang batas antara provinsi Xinjiang di Tiongkok dan wilayah administrasi Pakistan ini dilaksanakan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat Gilgit-Baltistan. 

Ketiadaan perwakilan lokal dalam keputusan penting ini menggarisbawahi hilangnya hak pilih wilayah tersebut dan sejauh mana nasibnya telah dibentuk oleh kepentingan eksternal.

Pembangunan Jalan Raya Karakoram (KKH), yang menghubungkan Pakistan dengan Tiongkok melalui Gilgit-Baltistan, semakin memperkuat dinamika ini.

Jalan raya ini telah memfasilitasi masuknya senjata, narkotika, dan milisi agama yang tak terkendali ke wilayah tersebut. Perkembangan ini tidak hanya menggoyahkan tatanan sosial tetapi juga memicu perubahan dramatis dalam demografi wilayah tersebut. 

Secara historis, Syiah dan Ismailiyah mencakup sekitar 85 persen populasi. Kini, angka tersebut telah menyusut menjadi hampir setengahnya, sebuah transformasi yang sebagian didorong oleh pemukiman sistematis orang-orang luar, sebuah tindakan yang secara luas dianggap sebagai upaya untuk mengencerkan identitas pribumi dan mengubah keseimbangan sektarian.

Tata Kelola yang Terpisah

Pemerintahan-pemerintahan yang berkuasa secara konsisten gagal menunjukkan komitmen yang tulus untuk memenuhi aspirasi ekonomi dan politik rakyat Gilgit-Baltistan.

Sebaliknya, wilayah ini telah mengalami pengabaian kronis, dengan nilai strategisnya yang diprioritaskan di atas kesejahteraan penduduknya. 

Rekayasa demografi dan marginalisasi administratif mencerminkan pola eksploitasi yang lebih luas, di mana suara penduduk lokal dibungkam demi manuver geopolitik. 

Dalam konteks ini, Gilgit-Baltistan tidak hanya berdiri sebagai wilayah yang disengketakan, tetapi juga sebagai bukti konsekuensi abadi dari tata kelola yang terpisah dari representasi dan akuntabilitas.

Selama bertahun-tahun, Perjanjian Karachi telah muncul sebagai wadah pertikaian dan refleksi, bergema melalui koridor intelektual perdebatan konstitusional dan narasi penuh semangat dari hati nurani politik Gilgit-Baltistan.

Para ahli hukum, pemimpin daerah, dan aktivis sama-sama mengkritik situasi yang melatarbelakangi perjanjian tersebut, menyesalkan minimnya representasi dari mereka yang masa depannya sangat dipengaruhi oleh perjanjian tersebut.

Penandatanganannya, yang dilaksanakan tanpa konsultasi atau persetujuan, telah menimbulkan pertanyaan abadi tentang legitimasi pemerintahan yang dipaksakan secara diam-diam. (*)

SUMBER