TRIBUNNEWS.COM - Israel akan menaklukkan seluruh Jalur Gaza di bawah kontrol penuhnya meskipun Hamas menyepakati soal gencatan senjata dan penyerahan sandera. 

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyampaikan hal itu setelah Pasukan Pertahanan Israel (IDF) minggu ini mengumumkan tahap pertama operasi untuk merebut Kota Gaza di bagian utara daerah kantong Palestina yang padat penduduk, yang digambarkannya sebagai benteng Hamas.

Dalam wawancara dengan Sky News Australia Kamis kemarin, 21 Agustus 2025, Netanyahu menekankan bahwa tujuan mengusir Hamas dari Gaza tetap tidak berubah.

"Kami akan tetap melakukannya. Tidak pernah ada keraguan bahwa kami tidak akan meninggalkan Hamas di sana," katanya.

Ia mengutip dukungan Presiden AS Donald Trump awal bulan ini yang mengatakan bahwa Hamas "tidak bisa tinggal" di Gaza.

"Saya rasa Presiden Trump mengatakannya dengan tepat, dia mengatakan Hamas harus menghilang dari Gaza. Itu seperti meninggalkan SS di Jerman. Anda tahu, Anda membersihkan sebagian besar Jerman, tetapi Anda meninggalkan Berlin dengan SS dan inti Nazi di sana," kata Netanyahu.

Netanyahu berargumen bahwa perang "bisa berakhir hari ini" jika Hamas setuju membebaskan para sandera yang tersisa, melucuti senjata, dan "mendemiliterisasi Gaza." Ia menepis kritik internasional sebagai "tsunami anti-Semitisme."

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kembali menyerukan gencatan senjata segera, memperingatkan bahwa serangan Israel akan menyebabkan "kematian dan kehancuran besar-besaran."

Baca juga: Terungkap, Israel Gunakan Data Palsu Publik, tapi Diam-diam Akui Mayoritas Korban Gaza adalah Sipil

Palang Merah dan organisasi kemanusiaan lainnya telah mendesak Israel untuk menghentikan operasi tersebut karena jumlah korban tewas resmi warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023 telah melampaui 62.000 minggu ini.

Krisis kemanusiaan yang semakin memburuk telah mendorong beberapa negara untuk mempertimbangkan pengakuan resmi Negara Palestina, termasuk Prancis, yang telah berjanji untuk melakukannya bulan depan.

Sumber: Russia Today