Volltexte
Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
Deutsche Welle

Korea Utara Hapus Klausul Target Reunifikasi dari Konstitusi

Korea Utara mengubah konstitusinya dengan menghapus seluruh tujuan reunifikasi dengan Korsel. Langkah ini merefleksikan kepemimpinan…

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Korea Utara Hapus Klausul Target Reunifikasi dari Konstitusi
Deutsche Welle
Korea Utara Hapus Klausul Target Reunifikasi dari Konstitusi 

Menurut dokumen yang beredar pada Rabu (06/05), Korea Utara telah menghapus semua pasal reunifikasi dengan Korea Selatan dari konstitusinya.

Revisi ini menandai perubahan signifikan dari kebijakan yang telah berdiri sejak 1948. Saat itu, Pyongyang secara resmi berkomitmen untuk mengupaykan penyatuan kedua Korea.

Bagaimanakah perubahan konstitusi Korea Utara?

Perubahan tersebut dilaporkan setelah Kementerian Unifikasi Korsel membagikan sebuah dokumen. Hal tersebut dilihat oleh Yonhap News Agency dan media internasional.

Konstitusi yang diperbarui terlihat pada bulan Maret. Di situ, terdapat klausul baru yang mendefinisikan wilayah Korea Utara. Wilayahnya mencakup area yang berbatasan dengan Cina dan Rusia di utara. Tertulis juga "dan Republik Korea di selatan,” dengan menggunakan nama resmi Korea Selatan.

Revisi ini juga menetapkan Ketua Komisi Urusan Negara, Kim Jong Un sebagai kepala negara Korea Utara. Bahasa yang digunakan berbeda dengan kesepakatan sebelumnya. Pada saat itu, Kim tertulis sebagai pemimpin tertinggi negara yang mewakili negara.

Selain itu, disebutkan bahwa komando pasukan nuklir Korut berada di tangan Kim Jong Un. Ini mengukuhkan otoritas Kim atas kekuatan nuklir negaranya. Hal tersebut menggambarkan Korea Utara sebagai "negara bersenjata nuklir yang bertanggung jawab.”

Apa arti perubahan ini bagi hubungan Korut dan Korsel?

Mengutip Yonhap, pakar politik Lee Jung Chul mengatakan bahwa kebijakan baru ini dapat menjadi dasar bagi "hidup berdampingan dengan damai” antara dua negara Korea.

Rekomendasi Untuk Anda

Pakar dari Universitas Nasional Seoul itu mengatakan, penghapusan batas inter-Korea menunjukkan bahwa Korut berupaya menghindari konfrontasi untuk saat ini.

Korut memiliki kebijakan yang keras terhadap Korsel dalam beberapa tahun terakhir. Sekaligus menolak ajakan dialog Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

Kim mulai mengubah arah kebijakan pada akhir 2023. Ia menyebut Korsel sebagai "musuh utama.” Ia kemudian menghancurkan monumen reunifikasi besar di Pyongyang.

Pada bulan Januari 2024, ia merevisi konstitusi dan menyebut Korea Selatan sebagai "musuh utama yang tak berubah.” Adapun penegasan mengenai batas wilayah kedua Korea.

Kim juga berjanji memperluas kekuatan nuklir. Faktanya, Korut melakukan empat uji coba rudal pada April lalu. Ini adalah jumlah tertinggi dalam lebih dari dua tahun.

Selain itu, Korea Utara juga semakin mendekat ke Rusia. Terlihat dari Korut yang mengirim pasukan dan artileri untuk mendukung invasi ke Ukraina.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Felicia Salvina

Editor: Ayu Purwaningsih

Sumber: Deutsche Welle
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas