Singapura: Kebersihan Bagian dari Otoritarianisme Lunak?

Tidak ada yang bisa menuduh Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) berpangku tangan sepanjang 2025. Dalam laporan terbarunya, lembaga itu menyebut telah menindak lebih dari 13.600 pelanggaran lingkungan. Di sejumlah titik rawan, NEA menggelar sekitar 300 operasi pengawasan khusus—lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2024. Selain itu, lebih dari 700 perintah kerja sosial dijatuhkan kepada pelanggar, sementara sekitar 350 kasus melibatkan warga yang membuang sampah dari gedung-gedung bertingkat.

Singapura selama ini dikenal sebagai salah satu kota terbersih di dunia. Namun perang melawan sampah dan kekumuhan tak pernah benar-benar usai. Hal ini terlihat jelas pada tahun lalu, ketika pemerintah menetapkan 2024 sebagai "Tahun Kebersihan Publik”. Sorotan utama diarahkan pada toilet umum yang kerap mendapat penilaian buruk dalam berbagai survei.

Sebuah komisi khusus kemudian mengajukan sepuluh rekomendasi, mulai dari perbaikan desain, profesionalisasi layanan kebersihan, hingga peningkatan pengawasan dan partisipasi warga. Pemerintah pun mengalokasikan dana bantuan hingga 10 juta dolar Singapura untuk renovasi dan pembersihan menyeluruh fasilitas sanitasi.

"Keep Singapore Clean”

Kenapa kebersihan menjadi prioritas tinggi di Singapura? Jawabannya berkaitan dengan sejarah negara-kota itu. Menurut ilmuwan politik Marco Bünte dari Universitas Erlangen–Nürnberg, Jerman, kebersihan merupakan salah satu ciri paling menonjol Singapura. Dibandingkan banyak kota lain di Asia Tenggara, administrasi publik, transportasi, layanan kesehatan, dan sistem pendidikannya berjalan dengan efisien. Negara, kata Bünte, "sangat efektif dalam menjaga ketertiban umum."

Akar dari kondisi tersebut berkaitan erat dengan perjalanan sejarah Singapura. Setelah meraih kemerdekaan pada 1965, pemerintahan di bawah Lee Kuan Yew memiliki gambaran jelas tentang wajah negara yang ingin dibangun: bersih, efisien, dan berdaya saing tinggi. Kampanye Keep Singapore Clean yang diluncurkan pada 1968 menjadi manifestasi dari visi itu. Tujuannya bukan sekadar membersihkan kota, melainkan juga membentuk perilaku masyarakat.

Sampah dan modernisasi

Namun, menurut Andreas Klein, Kepala Kantor Yayasan Konrad Adenauer di Singapura, terlalu sederhana jika keberhasilan Singapura menjaga kebersihan hanya dipandang sebagai hasil kendali negara. Pemerintah memang menetapkan kerangka yang tegas, tetapi banyak warga kini menganggap perilaku hidup bersih sebagai sesuatu yang wajar dan menjadi bagian dari keseharian.

Dokumentasi historis Dewan Perpustakaan Nasional Singapura menggambarkan Keep Singapore Clean sebagai bagian dari proyek modernisasi yang lebih luas. Bersamaan dengan kampanye kebersihan, pemerintah memperluas jaringan sanitasi, memperketat regulasi kesehatan, dan memerangi berbagai penyakit. Kebersihan dipandang sebagai prasyarat bagi kesehatan masyarakat, kemajuan ekonomi, sekaligus kebanggaan nasional.

Sejak awal, pemerintah melibatkan sekolah, perusahaan, media, dan organisasi masyarakat dalam kampanye tersebut. Selain edukasi dan tekanan sosial, hukuman juga menjadi instrumen penting. Salah satu contoh paling terkenal hingga kini adalah larangan mengunyah dan menjual permen karet.

Pendidikan dan hukuman

Seberapa jauh intervensi negara menjangkau kehidupan sehari-hari terlihat dari kisah Hawker Centre alias pusat jajanan kaki lima yang kini menjadi salah satu daya tarik Singapura. Berawal dari lapak kaki lima yang nyaris tanpa regulasi, kondisi higienitas Hawker Centre berubah drastis melalui relokasi, penerapan standar kebersihan, dan inspeksi rutin. Menurut Klein, langkah itu tidak hanya meningkatkan kebersihan, tetapi juga memperbaiki kesehatan masyarakat secara signifikan.

Bagi Bünte, pendekatan tersebut mencerminkan karakter khas sistem politik Singapura. Tujuannya bukan semata membersihkan ruang publik, melainkan juga mendidik warga agar berperilaku sesuai standar yang diinginkan negara. Pelanggaran dikenai sanksi yang tidak ringan. Logika serupa, kata dia, diterapkan pula dalam bidang lain, seperti pemberantasan korupsi. Model ini terbukti efektif, meski bukan tanpa sisi problematis. Bünte menyebutnya sebagai bentuk "otoritarianisme lunak”.

Otoritarianisme Lunak

Istilah itu juga dikenal dalam literatur akademik. Dalam kajian Governing as Gardening, ilmuwan politik Kamaludeen Mohamed Nasir dan Bryan Turner menyebut Singapura sebagai contoh klasik soft authoritarianism. Legitimasi sistem tersebut tidak terutama bertumpu pada kompetisi politik, melainkan pada keberhasilan ekonomi, keamanan, dan stabilitas.

Studi lain dari Nanyang Technological University sampai pada kesimpulan serupa. Selama puluhan tahun, negara berupaya menanamkan perilaku yang dianggap ideal melalui poster, komik, dan berbagai kampanye publik. Humor digunakan sebagai alat untuk menyampaikan norma sosial sekaligus, secara halus, menyamarkan kekuasaan negara dengan membangun persetujuan masyarakat.

Warga menikmati manfaatnya

Meski demikian, Klein mengingatkan bahwa kebersihan Singapura tak bisa semata-mata dijelaskan oleh kontrol negara. Julukan Fine City—yang merujuk pada banyaknya denda atas berbagai pelanggaran—dinilai terlalu menyederhanakan persoalan. Banyak warga menghargai manfaat langsung dari lingkungan yang bersih, terlebih di kawasan tropis, di mana kebersihan berkaitan erat dengan kesehatan.

Peran negara tetap terlihat hingga hari ini. Program terbaru untuk meningkatkan kualitas toilet umum memadukan bantuan dana, pelatihan, standar mutu, partisipasi warga, dan pengawasan. Pada 2024 saja, sekitar 1.300 tindakan penegakan aturan dijatuhkan kepada pengelola yang melanggar standar kebersihan. Sementara itu, NEA terus mengandalkan pengawasan, denda, dan kerja sosial bagi pelanggar berulang.

Karena itu, kebersihan Singapura bukan semata hasil represi negara, tetapi juga bukan sekadar buah dari kesadaran warga. Ia lahir dari perpaduan antara pembangunan infrastruktur, pembentukan norma sosial, dan kapasitas negara dalam menegakkan aturan. Atau seperti dirumuskan Andreas Klein: kebersihan Singapura merupakan hasil interaksi berbagai faktor—regulasi pemerintah, pendidikan, norma sosial, kesehatan publik, serta rasa tanggung jawab yang kuat terhadap kepentingan bersama.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Yuniman Farid