Rusia Diduga Militerisasi 35 Ribu Anak Ukraina, Dilatih Merakit Drone

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah laporan baru dari peneliti Universitas Yale mengungkap Rusia memiliki jaringan besar tempat ribuan anak Ukraina dididik ulang dan sebagian dilatih secara militer. 

Jaringan ini ternyata jauh lebih luas daripada perkiraan sebelumnya, mencakup anak-anak usia 8–17 tahun di lebih dari 210 lokasi, termasuk sekolah kadet, biara, hingga fasilitas khusus.

Penelitian yang berjudul “Anak-anak Ukraina yang Dicuri: Di Dalam Jaringan Pendidikan Ulang dan Militerisasi Rusia” mendokumentasikan bagaimana anak-anak Ukraina diajari meninggalkan identitas budaya mereka, dipaksa menerima propaganda Rusia, bahkan mendapat pelatihan tempur.

"Mereka memberi mereka pelatihan nyata dalam melempar granat dan, dalam satu kasus, kami tahu mereka terlibat dalam pembuatan drone," kata Nathaniel Raymond, direktur laboratorium Yale, kepada NPR pada hari Rabu (17/9/2025).

Ia mengatakan timnya melihat dokumen pemerintah Rusia yang merinci bagaimana anak-anak Ukraina yang berusia 13-17 tahun dilatih merakit drone dan peralatan militer lainnya pada April 2024.

Insiden itu dilaporkan terjadi di sebuah kamp bernama "Change" di tepi pantai di Laut Hitam.

Kamp tersebut dikelola oleh Kementerian Pendidikan Rusia dan menampung sedikitnya empat kelompok yang terdiri dari sektiar 300 anak Ukraina yang berusia di bawah umur antara tahun 2022 hingga 2025.

"Salah satu kelompok ini terlibat tahun lalu dalam produksi peralatan militer, termasuk UAV (kendaraan udara tak berawak), drone, detektor ranjau, dan pada dasarnya pengisi cepat, yang merupakan potongan logam untuk mengisi cepat senapan serbu," kata Raymond, dikutip dari RFE/RL.

Di situs webnya, kamp Change menggambarkan dirinya sebagai pusat pendidikan dan rekreasi anak-anak Rusia dengan perlindungan 24 jam oleh pasukan Garda Nasional.

Raymond menegaskan pelatihan ini bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan jalur pendidikan militer dengan skenario taktis.

Dari 210 lokasi yang teridentifikasi, 62 persen digunakan untuk pendidikan ulang dan 19 persen untuk pelatihan militer. 

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.302: Denmark Beli Senjata Presisi Cegah Ancaman Rusia

Banyak fasilitas pelatihan militer juga diperluas sejak invasi Rusia pada Februari tahun 2022. 

Lokasi-lokasi ini tersebar ribuan kilometer, dari Laut Hitam hingga Siberia, dan sebagian dikelola langsung oleh pemerintah Rusia.

Ukraina memperkirakan sedikitnya 19.500 anak telah hilang sejak tahun 2022, sedangkan laboratorium Yale menduga jumlahnya bisa mencapai 35.000. 

Para pejabat Eropa menyebut temuan ini "mengerikan" dan memperingatkan, sistem serupa bisa mengancam negara lain di masa depan.

Pada Maret 2023, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabatnya Maria Lvova-Belova atas dugaan deportasi ilegal anak-anak Ukraina, yang disebut sebagai kejahatan perang.

Rusia menolak tuduhan tersebut, mengklaim mereka hanya "menyelamatkan anak-anak dari garis depan."

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berencana mengangkat isu ini dalam sidang Majelis Umum PBB akhir bulan ini.

Ia menegaskan pengembalian anak-anak harus menjadi bagian dari perjanjian damai dengan Rusia.

Terkait laporan terbaru dari Universitas Yale soal pendidikan ulang dan pelatihan militer, Rusia belum memberikan komentar resmi. 

Namun dalam kasus-kasus sebelumnya, Rusia selalu membantah melakukan kejahatan perang dan tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin atas dugaan deportasi ilegal anak-anak Ukraina.

Perang Rusia-Ukraina

Perang Rusia–Ukraina berakar sejak runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, di mana Rusia dan Ukraina merupakan pecahan Uni Soviet. 

Sejak saat itu, hubungan kedua negara sering bermasalah karena perbatasan, identitas nasional, dan arah politik yang berbeda.

Situasi makin panas setelah Revolusi Maidan tahun 2014, ketika Presiden Ukraina pro-Rusia, Viktor Yanukovych, digulingkan.

Pemerintah baru yang lebih dekat dengan Barat membuat Rusia marah.

Tak lama setelah itu, Rusia mencaplok Krimea dan mendukung kelompok separatis di Donetsk serta Luhansk, sehingga meletus perang di wilayah Donbas.

Ketegangan mencapai puncaknya pada 24 Februari 2022.

Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi besar-besaran dengan alasan ingin melawan militer Ukraina, menuduh pemerintah Kyiv dikuasai kelompok "neo-Nazi," serta mengklaim melindungi warga keturunan Rusia di Donetsk dan Luhansk.

Rusia juga menolak rencana Ukraina bergabung dengan NATO, karena dianggap bisa mengancam keamanan negaranya.

Selain itu, Belarus yang dipimpin Alexander Lukashenko, sekutu dekat Putin, turut mendukung.

Rusia bahkan memakai wilayah Belarus sebagai jalur serangan ketika memulai invasi pada 24 Februari 2022.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)