Kemenkeu Rusia Usulkan Kenaikan PPN Jadi 22 Persen untuk Danai Perang Ukraina

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Keuangan Rusia pada Rabu (24/9/2025) mengusulkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 20 persen menjadi 22 persen yang akan berlaku pada 2026. 

Dikutip dari Reuters, dalam pernyataannya, Kemenkeu Rusia membenarkan bahwa kenaikan pajak tersebut ditujukan untuk membiayai pertahanan dan keamanan.

"Prioritas strategis adalah memberikan dukungan finansial untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta bantuan sosial bagi keluarga peserta operasi militer khusus," demikian pernyataan dari Kemenkeu Rusia.

Adapun usulan ini disampaikan Kemenkeu Rusia sebagai alternatif untuk membiayai pengeluaran militer pada tahun kelima perang di Ukraina.

"Sumber daya yang direncanakan dalam anggaran akan memungkinkan pelengkapan angkatan bersenjata dengan senjata dan peralatan militer yang diperlukan, pembayaran gaji bagi personel militer serta dukungan bagi keluarga mereka, dan pembaruan perusahaan industri pertahanan," kata pihak Kemenkeu Rusia.

Selain PPN, Kemenkeu Rusia juga mengusulkan alternatif kenaikan pajak lainnya, terutama di sektor bisnis perjudian.

Usulan Kemenkeu Rusia ini sepertinya akan mendapatkan lampu hijau dari Putin mengingat pada pekan lalu, orang nomor satu di Kremlin ini menyatakan keterbukaannya untuk menaikkan sejumlah pajak guna menutupi kebutuhan keuangan selama perang,

Langkah Rusia ini juga bisa dibilang cukup logis mengingat bila ditilik secara sejarah, Amerika Serikat pernah melakukan kebijakan serupa.

Negeri Paman Sam tersebut sempat tercatat menaikkan pajak bagi kalangan kaya selama Perang Vietnam dan Perang Korea di periode 1960-an.

Selain menilik dari segi historis, usulan ini sejalan dengan laporan terkait kondisi finansial Pemerintahan Rusia saat ini.

Dikutip dari data Reuters yang dirilis pada pekan lalu. PPN di Rusia menyumbang 37 persen pendapatan anggaran federal pada 2024.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.309, Zelensky: Putin sedang Tes Kelemahan NATO

Sejumlah analis juga memperkirakan kenaikan tersebut akan menghasilkan tambahan pendapatan sekitar 1 triliun rubel (Rp 198,94 triliun) bagi pundi-pundi negara Rusia.

Putin sebelumnya berjanji tidak akan ada perubahan besar pada sistem perpajakan hingga 2030 setelah kenaikan pajak yang diberlakukan pada 2025.

Ia juga meminta jajaran pemerintahannya pada 5 September lalu untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, bukan kenaikan pajak.

Jawab Sindiran Trump?

Momentum pengumuman usulan dari Kemenkeu Rusia ini dinilai sejumlah pihak sebagai hal yang bersifat spontan dan tak direncanakan sebelumnya.

Hal ini ditengarai lantaran munculnya sindiran Presiden AS Donald Trump yang menyebut Rusia sebagai "harimau kertas" di unggahan media sosialnya pada Selasa (23/9/2025).

Istilah "Harimau Kertas" ini merujuk pada sindiran Trump terhadap langkah Rusia menginvasi Ukraina yang dinilai bertempur "tanpa arah" selama tiga setengah tahun.

Unggahan ini sendiri dibagikan Trump setelah ia bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy di sela-sela Majelis Umum PBB di New York pada Selasa.

Pernyataan Presiden AS tersebut seolah begitu kontras dengan sambutan istimewa yang diberikannya kepada Putin dalam pertemuan di Alaska bulan lalu, yang merupakan bagian dari upaya nyata untuk mempercepat berakhirnya perang.

Selain menyindir keuangan Kremlin, Trump juga menyatakan bahwa Presiden Vladimir Putin dan Rusia tengah menghadapi masalah ekonomi besar dalam unggahannya tersebut.

"Putin dan Rusia berada dalam masalah ekonomi BESAR, dan inilah saatnya bagi Ukraina untuk bertindak," tulis Trump di Truth Social pada Selasa.

Menanggapi cuitan Trump tersebut, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov memberikan respons-nya melalaui wawancara dengan radio RBC pada Rabu.

Peskov menyatakan bahwa sebelumnya telah ada pernyataan mengenai keruntuhan ekonomi Rusia.

Namun demikian, Peskov menegaskan bahwa resiko ekonomi tersebut amat kecil mengingat kekuatan finansial Rusia dinilai telah beradaptasi dengan baik meskipun mereka terus melakukan "operasi militer khusus" di Ukraina dalam lima tahun terakhir.

Mengabaikan komentar Trump tentang "harimau kertas", Peskov menyatakan bahwa Rusia adalah beruang, bukan harimau.

"Dan tidak ada yang namanya beruang kertas", ungkap Peskov.

(Tribunnews.com/Bobby)