Hamas Ungkap Isi Perjanjian Tahap 1 dengan Israel, Dapat Jaminan dari AS

TRIBUNNEWS.COM - Khalil al-Hayya, pemimpin Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) di Jalur Gaza, mengumumkan poin-poin yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata tahap pertama dengan Israel.

Kesepakatan itu tercapai melalui negosiasi tidak langsung yang ditengahi oleh mediator Qatar dan Mesir, dengan partisipasi delegasi Amerika Serikat (AS) dan Turki, yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir, sejak hari Senin (6/10/2025).

Ada pun kesepakatan tersebut berdasarkan proposal yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump pada akhir September lalu.

Khalil Al-Hayya, kepala delegasi Hamas dalam perundingan itu, mengatakan mereka berkomitmen terhadap perjanjian tersebut dan gencatan senjata yang berlaku setelah Israel meratifikasinya pada Kamis malam.

"Kesepakatan yang dicapai mencakup masuknya bantuan, pembukaan perlintasan Rafah, dan pertukaran tahanan," katanya dalam keterangan kepada Al Jazeera, Kamis (9/10/2025) malam.

Ia menambahkan kesepakatan tersebut akan mencakup pembebasan 250 tahanan yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan 1.700 tahanan dari Jalur Gaza.

Selain itu, pihak Palestina yang bernegosiasi menerima jaminan dari para mediator dan pemerintah AS.

"Semua pihak ini mengonfirmasi bahwa perang telah berakhir sepenuhnya," tegasnya.

Ia menekankan Hamas akan terus bekerja dengan semua kekuatan nasional dan Islam untuk menyelesaikan langkah-langkah tersisa yang termasuk dalam proposal Donald Trump.

"Kami menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada saudara-saudara yang menjadi mediator di Mesir, Qatar, dan Turki, dan kepada semua pihak yang telah berbagi darah dan perjuangan dengan kami dari negara kami di Yaman, Lebanon, Irak, dan Iran," kata Khalil Al-Hayya dalam pidatonya.

Ia juga berterima kasih kepada semua orang di seluruh dunia yang berdiri dalam solidaritas dengan Palestina, terutama dalam konvoi dukungan dan pembebasan melalui darat dan laut.

Baca juga: Israel Sahkan Perjanjian Gencatan Senjata Tahap Pertama di Gaza

Pada Kamis pagi, Qatar mengumumkan kesepakatan tentang ketentuan dan mekanisme untuk melaksanakan tahap pertama proposal Presiden AS Donald Trump, yang akan mengarah pada gencatan senjata, pertukaran tahanan, dan masuknya bantuan ke Jalur Gaza.

Hamas Dapat Jaminan AS

Hamas mengklaim telah mendapat jaminan dari AS bahwa perang di Gaza telah berakhir sepenuhnya, namun tidak menjelaskan lebih lanjut.

Sebanyak 200 personel militer Amerika Serikat akan dikirim ke Timur Tengah untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, setelah tercapainya kesepakatan damai yang dimediasi oleh Presiden Donald Trump, menurut pernyataan pejabat senior AS kepada wartawan.

Sumber itu mengatakan Laksamana Brad Cooper, Kepala Komando Pusat militer AS, pada awalnya akan menempatkan 200 orang di lapangan.

Peran pasukan itu adalah mengawasi, mengamati, dan memastikan tidak ada pelanggaran, lapor The Times of Israel.

Kamis malam, Israel resmi menyetujui tahap pertama gencatan senjata Gaza, yang dapat menghentikan pertempuran dalam 24 jam dan memberi Hamas waktu 72 jam untuk membebaskan lebih banyak tawanan.

Keputusan ini ditentang oleh beberapa pejabat sayap kanan, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamir Ben-Gvir.

Presiden AS Donald Trump menyatakan perang telah berakhir dan berencana ke Timur Tengah untuk penandatanganan resmi perjanjian gencatan senjata.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 67.194 warga Palestina dan melukai sekitar 169.890 orang, menurut data Kementerian Kesehatan Palestina pada Kamis.

Selain itu, blokade yang diberlakukan Israel menyebabkan 459 orang meninggal dunia, termasuk 147 anak-anak, akibat kelaparan dan kekurangan kebutuhan dasar.

Israel juga dilaporkan menyerang warga Palestina yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan, menewaskan sedikitnya 2.615 orang dan melukai lebih dari 19.177 lainnya sejak 27 Mei 2025, menurut laporan Anadolu Agency.

Pemerintah Israel menuding Hamas sebagai penyebab krisis kemanusiaan dan kehancuran di Gaza, menyusul serangan kelompok itu dalam Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan ratusan warga Israel dan menahan sekitar 250 orang.

Menurut data per 3 September 2025, Israel memperkirakan masih ada 48 sandera—baik warga Israel maupun warga asing—yang masih ditahan di Gaza.

Beberapa di antaranya diyakini telah meninggal, namun jenazah mereka belum dikembalikan, sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA).

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)