5 Populer Internasional: Alasan Hamas Percayai Trump - Ukraina Digempur 450 Drone dan Rudal Rusia

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah peristiwa penting mewarnai pemberitaan internasional dalam 24 jam terakhir. 

Hamas menyampaikan alasan mereka menaruh kepercayaan terhadap Presiden AS Donald Trump dalam upaya gencatan senjata di Gaza. 

Sementara itu, Ukraina melaporkan gelombang serangan udara besar-besaran dari Rusia yang melibatkan sekitar 450 drone dan rudal. 

Selain dua isu utama tersebut, beberapa kabar lain dari berbagai belahan dunia turut menjadi sorotan publik internasional.

1. Alasan Hamas Ambil Risiko Percayai Trump meski Tak Ada Jaminan Bisa Tarik Pasukan Israel dari Gaza

Kelompok bersenjata Palestina, Hamas mengambil langkah politik yang sangat berisiko dengan menyepakati gencatan senjata dengan Israel.

Dalam salah satu poin kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS) ini, meminta Hamas untuk menyerahkan seluruh sandera yang mereka tahan di Gaza.

Keputusan ini diambil tanpa adanya kesepakatan tertulis mengenai penarikan penuh pasukan Israel, melainkan hanya berdasarkan jaminan lisan, terutama dari Presiden AS Donald Trump.

Kesepakatan yang mulai berlaku pada Jumat (10/10/2025) ini dinilai sebagai "judi" politik oleh beberapa pejabat Hamas sendiri.

Mereka meyakini bahwa keterlibatan personal Trump dalam kesepakatan tersebut akan cukup untuk menahan Israel agar tidak melanjutkan operasi militernya setelah sandera dibebaskan.

Dikutip dari Al Arabiya, dua pejabat Palestina mengungkapkan, perubahan pandangan Hamas terhadap Trump — sosok yang sebelumnya mereka sebut sebagai rasis dan "resep kekacauan" — dipicu oleh satu panggilan telepon luar biasa pada September lalu.

Dalam panggilan yang disiarkan secara luas itu, Trump dilaporkan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta maaf kepada Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Baca juga: Profil Marwan Barghouti, Sosok yang Dianggap Bisa Menyatukan Palestina, Israel Takut Membebaskannya

Permintaan maaf ini terkait serangan Israel terhadap kompleks perumahan yang menjadi tempat tinggal para pemimpin politik Hamas di Ibu Kota Qatar, Doha.

Meskipun serangan tersebut gagal membunuh para pejabat Hamas, cara Trump menangani insiden itu meyakinkan Hamas bahwa ia mampu bersikap tegas terhadap Netanyahu dan serius ingin mengakhiri perang di Gaza.

Seorang pejabat senior Gedung Putih menyebut insiden Qatar itu sebagai titik balik signifikan yang menyatukan dunia Arab.

Janji publik Trump bahwa serangan serupa oleh Israel terhadap Qatar tidak akan terjadi lagi, dinilai telah meningkatkan kredibilitasnya di mata Hamas dan aktor regional lainnya.

BACA SELENGKAPNYA >>>

2. Membangun Kembali Gaza Disebut Butuh Upaya Monumental, Setara dengan Jerman setelah Perang Dunia II

Rekonstruksi Jalur Gaza, Palestina, akan membutuhkan "upaya monumental" yang sebanding dengan pembangunan kembali Jerman setelah Perang Dunia II.

Hal ini sebagaimana disampaikan mantan Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Hak Asasi Manusia, Andrew Gilmour.

Dalam pernyataannya, Andrew Gilmour memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza tetap mengerikan bahkan setelah gencatan senjata.

Gencatan senjata telah berlaku untuk perang di Gaza, setelah pemerintah Israel menyetujui kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat (AS) dengan Hamas dalam negosiasi yang melibatkan langsung Presiden AS Donald Trump.

Andrew Gilmour mengatakan kepada Al Arabiya English bahwa meskipun berita gencatan senjata membawa kelegaan, jalan di depan akan panjang dan penuh rintangan.

"Kami belum pernah melihat tingkat kehancuran seperti ini dengan lebih banyak bom yang dijatuhkan di Jerman selama Perang Dunia II oleh semua sekutu di wilayah kecil seukuran Gaza," kata Gilmour, Jumat (10/10/2025).

"Hampir setiap universitas, rumah sakit, dan klinik. Infrastrukturnya hancur," tegas dia.

Gilmour mengatakan, dunia kini harus menghadapi tantangan membersihkan 50 juta ton puing, memulihkan layanan penting, dan menyediakan tempat berlindung bagi warga sipil yang mengungsi.

Namun, bahkan sebelum pembangunan kembali dapat dimulai, ia menekankan, bantuan harus mulai mengalir ke Gaza "segera".

"Sejumlah besar makanan telah teronggok di luar Gaza yang tidak diizinkan masuk oleh Israel, dan itu sangat kejam," katanya.

Baca juga: Hamas Tolak Perwalian Asing di Jalur Gaza: Itu Urusan Internal Palestina

"Bahkan, pasta kacang, yang diberikan kepada anak-anak untuk mencegah mereka mati kelaparan, itu pun dicegah dengan kejam," papar Gilmour.

BACA SELENGKAPNYA >>>

3. Bukan Tony Blair, Jusuf Kalla Diajukan Prof Hikmahanto untuk Pimpin Pemerintahan Transisi Gaza

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahanto Juwana bicara soal sosok yang cocok menjadi pemimpin pemerintahan transisi di Gaza, Palestina.

Mengingat kini Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan, bahwa Hamas dan Israel telah menyepakati proposal perdamaian di Gaza. 

Dengan adanya langkah perdamaian ini, Gaza kini membutuhkan adanya pemerintahan transisi.

Selama ini sosok yang digaungkan Amerika Serikat untuk menjadi pemimpin pemerintahan transisi di Gaza adalah Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.

Namun Prof Hikmahanto Juwana justru memiliki pendapat lain.

Hikmahanto menilai Tony Blair ini menjadi salah satu sosok yang memulai masalah Israel dan Palestina.

Selain itu, Tony Blair juga memiliki lembaga yang terafiliasi dengan Israel.

"Nah, ini kan harusnya pemerintahan transisi. Nah, kita belum tahu siapa pemerintahan transisi, tapi yang dibicarakan adalah eh Tony Blair, mantan perdana menteri."

"Tapi dia dari Inggris dan saya khawatir ya, karena Inggris ini kan yang memulai masalah Israel Palestina. Belum lagi Tony Blair ini punya lembaga yang terafiliasi dengan Israel," kata Hikmahanto dalam tayangan Program 'Dialog Prime' Nusantara TV, Jumat (10/10/2025).

Hikmahanto lalu mengusulkan agar Presiden RI Prabowo Subianto bisa mendukung Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menjadi pemimpin pemerintahan transisi di Gaza.

Alasannya, JK adalah sosok pemimpin yang menganut Islam moderat.

BACA SELENGKAPNYA >>>

4. Sebagian Ukraina Gelap Gulita usai Digempur 450 Drone dan Rudal Hipersonik Rusia, Ada Korban Tewas

Malam mencekam menyelimuti Ukraina setelah gelombang serangan rudal dan drone Rusia melumpuhkan sebagian besar jaringan listrik di ibu kota Kyiv dan delapan wilayah lainnya, Jumat (10/10/2025).

Sedikitnya satu anak tewas, puluhan warga terluka, dan jutaan orang mengalami pemadaman listrik serta gangguan air bersih.

Pihak berwenang Kyiv melaporkan bahwa lebih dari 540.000 pelanggan telah kembali mendapatkan pasokan listrik, namun ribuan rumah masih gelap gulita pada Jumat pagi.

Baca juga: Baltik Siaga Perang, Pesawat Pengebom Rusia Terbang 1.000 Km Per Jam Serang Target di Dekat NATO 

Di wilayah Zaporizhzhia, seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun tewas dan tujuh orang terluka. Sepuluh lainnya mengalami luka-luka di wilayah Cherkasy.

Serangan kali ini, yang disebut Kementerian Pertahanan Rusia sebagai operasi “besar-besaran” dengan senjata presisi tinggi dan rudal hipersonik, diklaim menargetkan fasilitas energi yang mendukung industri militer Ukraina.

Namun, dampaknya justru menghancurkan infrastruktur sipil dan memutus akses energi jutaan warga.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan tersebut dan menyerukan tindakan tegas dari negara-negara sekutu.

“Yang dibutuhkan bukanlah kata-kata kosong, tetapi tindakan nyata dari Amerika Serikat, Eropa, dan G7, memberikan sistem pertahanan udara dan memperkuat sanksi,” tulis Zelensky di media sosial, mengutip BBC.

Zelensky menyebut bahwa lebih dari 450 drone dan 30 rudal ditembakkan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina.

Ia menggambarkan serangan itu sebagai “sinis dan diperhitungkan”, serta menuduh Moskow menggunakan dingin dan gelap sebagai senjata teror menjelang musim dingin.

BACA SELENGKAPNYA >>>

5. Kelakar Donald Trump Gagal dapat Nobel Perdamaian 2025

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak terpilih sebagai penerima Nobel Perdamaian 2025.

Trump yang beberapa kesempatan yakin akan meraih Nobel Perdamaian akhirnya buka suara.

Dia mengakui pemimpin oposisi Venezuela María Corina Machado berhak menerima penghargaan bergengsi di dunia itu.

Bahkan Trump mengatakan bahwa Machado meneleponnya secara pribadi.

Dia secara terbuka mendedikasikan Hadiah Nobel Perdamaian  kepada rakyat Venezuela dan dirinya sendiri.

"Orang yang benar-benar menerima Hadiah Nobel menelepon hari ini, menelepon saya, dan berkata saya menerima ini untuk menghormati Anda, karena Anda memang pantas menerimanya. Suatu hal yang sangat baik untuk dilakukan," kata Trump.

Dia lalu berkelakar.

"Saya tidak bilang kalau begitu berikan saja padaku. Saya pikir dia mungkin akan melakukannya."

Sikap Machado terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro sejalan dengan kebijakan pemerintahan Trump  terhadap Venezuela.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya memuji Machado sebagai "personifikasi ketahanan, keuletan, dan patriotisme."

Hadiah Nobel Perdamaian 2025 ini memang diserahkan kepada Machado, seorang oposisi politik di Venezuela.

BACA SELENGKAPNYA >>>

(Tribunnews.com)