Rusia Minta Ukraina Mundur dari Donbas jika Ingin Perang Segera Berakhir

Ringkasan Berita:

• Kremlin mengatakan pasukan Ukraina harus mundur sepenuhnya dari wilayah Donbas jika ingin perang segera berakhir.
• Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menolak untuk membahas wilayah lain yang diduduki Rusia.
• Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.406 ketika Trump dan Zelenskyy merespons Menteri Luar Negeri Rusia yang sebut Kyiv menyerang kediaman Putin.

TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Ukraina harus menarik sepenuhnya pasukan bersenjatanya dari Donbas, Ukraina timur, untuk segera mengakhiri perang.

Ia menyebut wilayah itu "Donbas Rusia" yang juga merujuk pada wilayah Donetsk dan Lugansk, yang dianeksasi pada September 2022.

Sebelumnya, Dmitry Peskov diminta untuk mengomentari perkembangan terbaru dalam proses perdamaian antara Rusia dan Ukraina, termasuk panggilan telepon Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan pertemuannya dengan Presiden Ukraina Zelensky pada hari Minggu.

Asisten kebijakan luar negeri Kremlin, Yury Ushakov, mengatakan selama percakapan telepon tersebut, Putin mengatakan gencatan senjata sementara yang diusulkan oleh Ukraina dan para pendukungnya di Eropa hanya akan memperpanjang perang dan memicu konflik baru. 

Yury Ushakov mengatakan, pengakhiran permanen pertempuran membutuhkan keputusan politik yang berani dan bertanggung jawab dari Kyiv mengenai Donbass.

Ketika diminta mengklarifikasi pernyataan itu dalam konferensi pers, Dmitry Peskov menegaskan kembali pendirian Kremlin.

“Tentu saja, rezim (Kyiv) harus menarik pasukan bersenjatanya dari Donbas di luar batas administratif,” ujarnya, Senin (29/12/2025).

Ketika ditanya apakah tuntutan tersebut juga berlaku untuk Kherson dan Zaporizhzhia, dua wilayah bekas Ukraina lainnya yang juga dianeksasi Rusia pada tahun 2022, Peskov menolak berkomentar.

"Moskow tidak akan mengungkapkan secara publik ketentuan spesifik apa pun dari potensi penyelesaian tersebut," katanya, dikutip dari Russia Today.

Info Terbaru Perang Rusia dan Ukraina

Perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 1.406 hari pada hari Selasa (30/12/2025).

Perang ini bermula dari invasi militer besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Baca juga: Trump Sangat Marah usai Ukraina Diduga Coba Serang Kediaman Putin: Saya Tidak Menyukainya

Konflik kedua negara berakar dari ketegangan setelah runtuhnya Uni Soviet, di mana Rusia dan Ukraina merupakan negara pecahan Soviet.

Setelah lepas dari kekuatan Soviet, Ukraina mendekatkan hubungan dengan negara-negara Barat, serta mengungkapkan minatnya bergabung dengan aliansi militer NATO dan Uni Eropa, keinginan yang dianggap sebagai ancaman bagi Rusia.

Ketegangan meningkat setelah Revolusi Maidan pada 2014, yang menyebabkan jatuhnya presiden Ukraina yang dianggap dekat dengan Rusia.

Pada tahun yang sama, Rusia mencaplok wilayah Krimea, sementara konflik bersenjata pecah antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia di wilayah Donbas.

Berbagai pihak berupaya menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina, namun tidak ada upaya diplomasi yang mampu menghentikan konflik sepenuhnya.

Perang kemudian pecah setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menginstruksikan militer Rusia untuk menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022.

Putin, yang menyebut invasinya sebagai “operasi militer khusus”, mengklaim ingin melindungi warga di Donbas, mencegah ancaman militer dari Ukraina, serta menolak perluasan NATO ke wilayah Eropa timur.

Sebagai respons atas invasi Rusia, negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi berat terhadap Rusia dan meningkatkan dukungan militer serta bantuan ekonomi kepada Ukraina.

Di tengah perang yang masih berlangsung, berikut ini rangkuman perkembangan terbaru perang Rusia–Ukraina yang dihimpun dari berbagai sumber.

• Ukraina Tolak Serahkan Wilayahnya ke Rusia untuk Akhiri Perang

Presiden Volodymyr Zelenskyy menyatakan Ukraina tidak dapat begitu saja menyerahkan wilayahnya sebagai bagian dari penyelesaian damai perang dengan Rusia.

Ia menegaskan, hal ini bertentangan dengan undang-undang Ukraina, posisi masyarakat, dan situasi nyata di lapangan.

Menurut Zelensky, masalah wilayah adalah yang paling sulit dalam negosiasi untuk mengakhiri perang dan tetap menjadi satu-satunya poin di mana posisi Ukraina dan Rusia berbeda secara signifikan.

"Kita tidak bisa begitu saja meninggalkan wilayah kita. Ini di luar hukum kita. Ini bukan hanya soal hukum - orang-orang tinggal di sana, tentara kita ada di sana," kata kata Zelenskyy dalam wawancara dengan Fox News, Senin.

• Zelenskyy Tolak Tuduhan Menlu Rusia soal Ukraina Serang Kediaman Putin

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menepis tuduhan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bahwa Ukraina mencoba menyerang kediaman Putin di Novgorod sebagai kebohongan.

"Kebohongan lain dari Rusia. Jelas, kemarin kami mengadakan pertemuan dengan Trump, dan jelas bagi Rusia, jika tidak ada perselisihan antara Amerika dan kami, dan sebaliknya kami mencapai kemajuan, maka itu adalah kegagalan bagi mereka," kata Zelenskyy, Senin (29/12/2025).

"Mereka tidak ingin mengakhiri perang ini. Mereka hanya mampu mengakhirinya di bawah tekanan. Dan karena itu, saya yakin, mereka mencari alasan… dan mereka terus melangkah lebih jauh," lanjutnya, seperti diberitakan Pravda.

Zelenskyy kemudian menuduh Rusia mungkin sedang merencanakan serangan terhadap ibu kotanya setelah muncul tuduhan soal serangan terhadap kediaman Putin.

Zelenskyy mengingat kembali serangan rudal Rusia terhadap gedung Kabinet Menteri pada bulan September.

"Jadi, semua orang harus waspada sekarang, benar-benar semua orang. Mungkin akan ada serangan ke ibu kota. Terutama karena orang ini – jika kita bisa menyebutnya sebagai seseorang – mengatakan mereka akan memilih target yang tepat, artinya mereka mengeluarkan ancaman," kata Zelenskyy. 

Zelenskyy telah mendesak AS untuk menanggapi ancaman Rusia dengan sewajarnya dan menganggap klaim Rusia sebagai cara untuk merusak kemajuan dalam perundingan perdamaian setelah pertemuan pemimpin Ukraina dengan Donald Trump kemarin.

"Presiden AS, timnya, dan pihak Eropa perlu terlibat dan melakukan pekerjaan yang tepat dengan orang-orang yang baru kemarin dikatakan sangat ingin mengakhiri perang," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengklaim Ukraina melakukan serangan drone ke kediaman Putin pada malam tanggal 28-29 Desember 2025.

Ia menambahkan bahwa Rusia mungkin akan mempertimbangkan kembali posisinya dalam negosiasi karena serangan itu dan juga sedang mempersiapkan serangan balasan.

• Trump Menanggapi Dugaan Serangan di Kediaman Putin

Presiden AS Donald Trump mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang dugaan serangan Ukraina terhadap kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin, tetapi akan mencari tahu.

"Sebenarnya aku baru mendengarnya, tapi aku tidak tahu pasti. Sayang sekali kalau begitu," katanya dalam konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti yang disiarkan oleh Forbes Breaking News, Senin.

Trump mengatakan Putin telah memberitahunya tentang dugaan serangan itu selama panggilan telepon pada hari Senin.

"Presiden Putin memberi tahu saya tentang hal itu pagi-pagi sekali. Dia bilang dia diserang. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Jangan lupakan Tomahawk. Saya menghentikan Tomahawk… Ini bukan waktu yang tepat. Bersikap ofensif karena mereka ofensif itu satu hal. Menyerang rumahnya itu hal lain. Ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan semua itu," jelas Trump.

Ketika ditanya apakah ia telah menerima bukti serangan tersebut dari dinas intelijen AS, Trump mengatakan bahwa masalah tersebut sedang diklarifikasi.

"Anda mengatakan mungkin serangan itu tidak terjadi. Itu juga mungkin, saya kira. Tetapi Presiden Putin memberi tahu saya pagi ini bahwa serangan itu memang terjadi," tambahnya, lapor Suspilne.

• Menteri Luar Negeri Ukraina Tuduh Rusia Ingin Rusak Upaya Perdamaian

Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mengatakan bahwa klaim Rusia tentang dugaan upaya untuk menyerang kediaman Putin bertujuan untuk menciptakan dalih dan pembenaran palsu bagi serangan Rusia lebih lanjut terhadap Ukraina.

Menulis melalui akunnya di platform X @andrii_sybiha, ia menyebut klaim Rusia itu adalah taktik standar untuk menutupi rencananya sendiri.

"Pertama, Rusia telah menyerang gedung pemerintahan Ukraina tahun ini," tulisnya.

"Kedua, Ukraina hanya menyerang target militer yang sah di wilayah Rusia – sebagai tanggapan atas serangan Rusia terhadap Ukraina," lanjutnya.

"Ketiga, Rusia adalah agresor, dan Ukraina adalah negara yang diserang dan membela diri sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Tidak boleh ada kesamaan yang keliru antara agresor dan negara yang membela diri," tambahnya.

Ia mendesak dunia untuk mengutuk pernyataan provokatif Rusia yang dianggap berupaya menggagalkan proses perdamaian yang sedang berlangsung.

Menteri itu menegaskan komitmen Ukraina pada upaya perdamaian yang dipimpin oleh AS.

• Putin Resmi Tandatangani Dekrit Wajib Militer 2026

Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani dekrit yang memperkenalkan wajib militer sepanjang tahun mulai tahun 2026, dengan rencana untuk merekrut 261.000 orang.

Menurut dekrit tersebut, Rusia berencana untuk merekrut 261.000 orang pada tahun 2026. 

Wajib militer akan berlaku untuk warga negara Rusia berusia 18 hingga 30 tahun yang tidak termasuk dalam pasukan cadangan, dikutip dari salinan Kementerian Pertahanan Rusia.

Dekrit itu menyatakan bahwa menyusul perubahan pada undang-undang, prosedur wajib militer akan berlangsung sepanjang tahun kalender. 

Pemeriksaan medis, penapisan psikologis profesional, dan pertemuan dewan wajib militer akan dilakukan selama periode ini.

Sementara itu, pengiriman wajib militer ke tempat-tempat dinas militer akan tetap dilakukan dua kali setahun, seperti sebelumnya yaitu dari tanggal 1 April hingga 15 Juli dan dari tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember.

Dekrit tersebut juga mengatur tentang pembebasan dari dinas militer bagi wajib militer yang masa dinas wajibnya telah berakhir.

Sebelumnya pada 28 Oktober lalu, Duma Negara Rusia (majelis rendah parlemen) mengesahkan RUU pada pembacaan ketiga dan terakhirnya yang mengizinkan wajib militer untuk dilaksanakan sepanjang tahun kalender – dari 1 Januari hingga 31 Desember.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)