Thailand Tuding Kamboja Langgar Gencatan Senjata, 250 Drone Terobos Wilayah Perbatasan

Ringkasan Berita:

• Thailand menuduh Kamboja menerbangkan 250 drone ke wilayah Thailand, dianggap sebagai provokasi serius.
• Kamboja menilai insiden drone sebagai “masalah kecil” dan sepakat menyelesaikannya cepat, sementara China menegaskan pentingnya menjaga gencatan senjata agar konflik tidak berkobar.
• Meskipun gencatan senjata resmi tetap berlaku, langkah-langkah seperti pembebasan 18 tentara Kamboja tergantung pada perilaku Phnom Penh, membuat situasi di perbatasan tetap tidak pasti.

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan di perbatasan Thailand–Kamboja kembali mencuat hanya dua hari setelah kedua negara menyepakati gencatan senjata.

Militer Thailand pada Senin (29/12/2025), menuduh Kamboja melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menerbangkan lebih dari 250 drone ke wilayah kedaulatan Thailand.

Sebuah tindakan yang dinilai sebagai provokasi serius dan mengancam keberlanjutan perdamaian.

Dalam pernyataan resminya, Angkatan Bersenjata Thailand menyebut ratusan pesawat tanpa awak (UAV) terdeteksi terbang dari sisi Kamboja, memasuki wilayah kedaulatan Thailand pada Minggu (28/12/2025).

Bangkok mengeklaim penerbangan drone dalam jumlah besar berpotensi mengancam keselamatan personel militer dan warga sipil di kawasan perbatasan.

Aktivitas tersebut dinilai bertentangan dengan komitmen kedua negara untuk menurunkan eskalasi konflik, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada Sabtu lalu melalui pertemuan Komite Perbatasan Bilateral.

“Tindakan ini merupakan provokasi dan pelanggaran terhadap langkah-langkah pengurangan ketegangan yang telah disepakati bersama,” tegas militer Thailand, sebagaimana dikutip dari CNA, Selasa (30/12/2025).

Pasca ratusan drone Kamboja melintas di perbatasan langit Thailand, juru bicara militer Winthai Suvaree menyatakan bahwa pihaknya dapat mempertimbangkan pembatalan rencana pembebasan 18 tentara Kamboja, tergantung pada situasi keamanan dan sikap yang ditunjukkan Phnom Penh ke depan.

“Thailand akan berkewajiban untuk bertindak sesuai jika pelanggaran perjanjian dan kedaulatan nasional terus berlanjut", tambah pernyataan militer Thailand.

Sementara itu, pemerintah Kamboja merespons lebih lunak. Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, menyebut insiden drone tersebut sebagai “masalah kecil” yang telah dibahas oleh kedua pihak.

Baca juga: 5 Poin Kesepakatan Damai Thailand-Kamboja yang Ditengahi China, Pernyataan Provokatif Paling Disorot

Ia mengatakan Thailand dan Kamboja sepakat untuk menyelidiki kejadian tersebut dan menyelesaikannya secepat mungkin agar tidak mengganggu proses perdamaian yang sedang dibangun.

Pendekatan ini menunjukkan strategi diplomasi pragmatis, dimana Kamboja ingin menghindari eskalasi militer yang bisa merusak kepercayaan yang baru dibangun, serta menegaskan komitmen terhadap proses perdamaian yang difasilitasi pihak ketiga, dalam hal ini China.

Dengan mengklasifikasikan insiden tersebut sebagai masalah yang bisa diselesaikan, Kamboja berupaya meredam ketegangan, menjaga citra internasional, dan menunjukkan kesediaan untuk berkoordinasi, tanpa menimbulkan konfrontasi langsung dengan Thailand.

China Peringatkan Kedua Negara

Mengantisipasi rapuhnya upaya gencatan senjata yang baru ditandatangani antara Thailand dan Kamboja, China, sebagai fasilitator pertemuan trilateral kedua negara menegaskan pentingnya menjaga kesepakatan yang “diperoleh dengan susah payah” agar pertempuran tidak kembali berkobar.

China menekankan bahwa setiap pelanggaran atau tindakan provokatif dapat mengancam perdamaian rapuh yang baru dibangun.

Oleh karena itu, Bangkok dan Phnom Penh diminta untuk segera menyelesaikan insiden drone, memperkuat koordinasi militer, dan menahan diri dari segala bentuk provokasi.

Langkah ini dianggap sebagai upaya strategis untuk mempertahankan momentum diplomatik dan mencegah kembalinya pertikaian yang dapat menimbulkan kerugian besar di perbatasan.

Isi Kesepakatan Gencatan Senjata

Adapun gencatan senjata yang disepakati Thailand dan Kamboja ditekan setelah pertempuran lintas perbatasan berlangsung selama hampir tiga minggu buntut sengketa perbatasan puluhan tahun.

Namun, sengketa itu berubah menjadi konflik bersenjata pada 24 Juli, ketika kedua negara saling melancarkan tembakan artileri dan serangan udara.

Hingga menewaskan sedikitnya puluhan orang, memaksa lebih dari satu juta warga sipil meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan diri.

Alasan ini yang mendorong petinggi dunia khususnya di kawasan Asia Tenggara menekan Thailand dan Kamboja agar segera menghentikan segala bentuk pertempuran.

Dalam kesepakatan gencatan senjata, Thailand dan Kamboja sepakat menghentikan seluruh bentuk pertempuran.

Baca juga: Warga Thailand–Kamboja Diliputi Cemas, Pilih Bertahan di Penampungan meski Gencatan Senjata Berlaku

Serta tidak melakukan serangan terhadap warga sipil, infrastruktur sipil, maupun fasilitas militer masing-masing negara. Dengan demikian, konflik yang kembali pecah sejak 7 Desember 2025 dinyatakan mereda.

Selain menghentikan tembak-menembak, perjanjian gencatan senjata tersebut juga mewajibkan Thailand dan Kamboja mematuhi konvensi internasional terkait pelarangan ranjau darat.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Thailand telah setuju mengembalikan 18 tentara Kamboja yang ditangkap dalam bentrokan sebelumnya 72 jam setelah gencatan senjata “sepenuhnya dipertahankan”.

Perjanjian terbaru tersebut juga menegaskan kembali komitmen gencatan senjata yang dicapai pada Juli lalu, beserta 16 langkah de-eskalasi yang telah disepakati. 

Upaya sebelumnya sempat dimediasi Malaysia dan diperkuat oleh tekanan internasional, termasuk ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meninjau ulang fasilitas perdagangan jika konflik tidak dihentikan.

(Tribunnews.com/Namira)