Ringkasan Berita:

• Viktor Medvedchuk, sekutu dekat Putin yang diasingkan ke Rusia, memperingatkan bahwa deklarasi Prancis dan Inggris untuk mendirikan pusat militer di Ukraina berpotensi memicu Perang Dunia III.
• Deklarasi trilateral yang ditandatangani Macron, Starmer, dan Zelensky bertujuan memperkuat keamanan Ukraina pasca-gencatan senjata
• Rusia menilai langkah Barat sebagai provokasi yang meningkatkan risiko konfrontasi langsung dengan NATO

TRIBUNNEWS.COM – Viktor Medvedchuk, seorang politikus pro-Kremlin yang diasingkan dari Ukraina ke Rusia sejak 2022, memperingatkan potensi terjadinya “Perang Dunia Ketiga” menyusul gebrakan terbaru dari dua negara anggota NATO, Prancis dan Inggris.

Pada Selasa (6/1/2026), kedua negara tersebut menandatangani deklarasi niat untuk mendirikan pusat-pusat militer di Ukraina jika gencatan senjata berjalan lancar.

“Deklarasi niat untuk mengerahkan kontingen multilateral di Ukraina setelah konflik berakhir dapat dilihat sebagai provokasi politik berskala besar yang bertujuan mencegah konflik ini berakhir dan, pada akhirnya, membawa dunia ke perang dunia ketiga dengan menciptakan seluruh prasyarat yang diperlukan,” tulis Medvedchuk, pemimpin gerakan Other Ukraine, seperti dilaporkan kantor berita pemerintah Rusia, Tass, Rabu (7/1/2026).

Viktor Medvedchuk dikenal sebagai oligarki Ukraina sekaligus tokoh yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, mengutip Pravda.

Sementara itu, menurut laporan Kyiv Post, Medvedchuk diasingkan ke Rusia setelah menghadapi tuduhan pengkhianatan di Ukraina.

Ia kemudian mendaftarkan sebuah gerakan sosial bernama Other Ukraine di Rusia pada Juni 2023.

Organisasi tersebut juga mengklaim kepemilikan sejumlah merek dagang, termasuk Real Ukraine, Voice of Another Ukraine, dan Other Ukraine.

Kelompok ini mengklaim sebagai organisasi publik non-agama dan bukan partai politik.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, masih menurut Tass, menyampaikan kritik keras terhadap negara-negara Barat.

“Rekan-rekan kita di sisi lain barikade, terutama di Eropa, yang mengobarkan histeria anti-Rusia, terus-menerus menuntut untuk mencuri uang kami, merampok kami, sebagaimana digambarkan oleh presiden [Vladimir Putin] tentang niat mereka, dan mendukung Ukraina semata-mata agar negara itu terus melawan Rusia. Mereka sendiri tidak percaya bahwa ini adalah strategi yang layak, dan kurangnya kepercayaan pada apa yang mereka lakukan sudah cukup untuk menghancurkan mereka,” kata Lavrov.

Deklarasi Paris

Mengutip Newsweek, pejabat Barat menyatakan tujuan deklarasi tersebut adalah untuk mencegah agresi Rusia di masa depan serta mendukung kedaulatan Ukraina.

Namun, pejabat Rusia dan tokoh-tokoh yang bersekutu dengan Moskow berpendapat bahwa langkah ini justru meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO, memperbesar kekhawatiran akan konflik yang lebih luas, bahkan berskala global.

Baca juga: NATO di Ambang Kehancuran Akibat Ulah Trump yang Mau Invasi Greenland

Deklarasi bersama itu ditandatangani oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Dokumen tersebut menguraikan rencana pengerahan pasukan multinasional di Ukraina apabila kesepakatan damai dengan Rusia tercapai.

Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang hadir dalam pertemuan itu mengisyaratkan dukungan berkelanjutan, dan menekankan peran utama AS dalam memantau gencatan senjata serta memberikan jaminan keamanan tambahan bagi Ukraina.

Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin beserta sekutunya berulang kali memperingatkan bahwa keterlibatan militer Barat di Ukraina merupakan langkah menuju konflik yang lebih luas.

Rusia menegaskan penolakannya terhadap pengerahan pasukan asing di Ukraina.

“Kami membahas isu-isu ini secara rinci hari ini. Oleh karena itu, saya dapat mengatakan bahwa setelah gencatan senjata, Inggris dan Prancis akan mendirikan pusat-pusat militer di seluruh Ukraina dan membangun fasilitas terlindungi untuk senjata serta peralatan militer guna mendukung kebutuhan pertahanan Ukraina,” kata Starmer.

Zelensky menyambut baik kesepakatan tersebut.

“Penting bahwa hari ini koalisi memiliki dokumen-dokumen substantif. Ini bukan sekadar kata-kata. Ada isi konkret, yakni deklarasi bersama oleh seluruh negara koalisi serta deklarasi trilateral oleh Prancis, Inggris, dan Ukraina,” ujar Zelensky.

Para utusan AS, termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner, turut menghadiri pertemuan tersebut dan secara terbuka menegaskan dukungan Trump terhadap protokol keamanan baru.

Pertemuan yang digelar di Paris itu juga menghasilkan seruan bersama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina, termasuk pengisian kembali persediaan senjata dan mempertahankan kekuatan militer Ukraina yang berjumlah sekitar 800.000 personel setelah konflik berakhir.

Peran NATO dalam Perang Rusia-Ukraina

Mengutip NPR, NATO awalnya dibentuk setelah Perang Dunia II untuk menghadapi Uni Soviet.

Setelah Uni Soviet runtuh tahun 1991, NATO terus berkembang ke Eropa Timur, termasuk negara-negara bekas blok Soviet. 

Rusia melihat ekspansi ini sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya.

Posisi Ukraina Ukraina bukan anggota NATO.

Tetapi sejak 2008, ada pembicaraan mengenai kemungkinan bergabung dengan NATO.

Rusia menentang keras langkah ini karena akan menempatkan aliansi militer Barat tepat di perbatasannya.

Rusia khawatir sistem pertahanan dan senjata NATO akan ditempatkan di Ukraina, sehingga mempersempit ruang strategis Rusia.

Ketegangan meningkat ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022.

Rusia menuntut jaminan bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO.

Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutu NATO memberi dukungan kepada Ukraina dan menegaskan bahwa setiap negara berhak menentukan aliansi militernya sendiri. 

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)