Ringkasan Berita:

• Indonesia ditetapkan sebagai nominee Asia-Pasifik untuk Presiden Dewan HAM PBB 2026 setelah meraih 34 dari 47 suara APG di Jenewa.
• Menteri HAM Natalius Pigai menyebut capaian ini sebagai bukti kepercayaan kawasan terhadap peran Indonesia sebagai bridge builder.
• Indonesia berkomitmen memimpin Dewan HAM secara objektif, inklusif, dan berimbang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA— Penetapan Indonesia sebagai nominator kawasan Asia-Pasifik untuk posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council) 2026 dinilai bukan sekadar capaian diplomatik, melainkan bukti kepercayaan kawasan terhadap peran strategis Indonesia di tingkat global.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan, dukungan mayoritas negara Asia-Pasifik mencerminkan pengakuan atas konsistensi Indonesia dalam mengedepankan dialog, inklusivitas, serta pendekatan konstruktif dalam isu HAM internasional.

“Ini adalah kepercayaan kawasan Asia-Pasifik kepada Indonesia sebagai bridge builder—negara yang mampu menjembatani perbedaan dan menjaga keseimbangan antara promosi dan perlindungan HAM,” ujar Pigai, Kamis (8/1/2026).

Baca juga: Sejumlah Influencer Kena Teror, Natalius Pigai: Tak Mungkin Negara Halangi Kebebasan Berpendapat

Diketahui Indonesia resmi ditetapkan sebagai nominee Presiden Dewan HAM PBB setelah meraih 34 suara dari 47 negara dalam pertemuan Asia-Pacific Group (APG) di Jenewa pada 23 Desember 2025. Thailand hanya memperoleh 7 suara, sementara 4 negara abstain dan 2 suara dinyatakan tidak sah.

Pigai menjelaskan, kemenangan tersebut merupakan hasil dari diplomasi senyap yang dibangun melalui penguatan hubungan bilateral, dialog substantif, serta konsolidasi kepercayaan antarnegara di kawasan.

“Pendekatan kami tidak mengandalkan retorika publik, tetapi komunikasi intensif dan membangun rasa saling percaya,” ujarnya.

Dinilai Bukti Kepemimpinan Indonesia di Isu HAM Global

Mantan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Makarim Wibisono, menilai penetapan Indonesia sebagai nominee Presiden Dewan HAM PBB memiliki arti strategis, baik bagi Indonesia maupun Asia-Pasifik.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kampanye terkoordinasi yang melibatkan Kementerian HAM, Kementerian Luar Negeri, serta Perwakilan Tetap RI di Jenewa.

“Indonesia dipandang sebagai representasi moderat yang mampu membawa kepentingan Asia-Pasifik secara seimbang di tengah keragaman politik dan budaya kawasan,” kata Makarim.

Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB

Meski demikian, Makarim mengingatkan bahwa penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 harus diikuti dengan kepemimpinan nyata.

Ia menyarankan agar Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Arto Suryodipuro, diperkuat dengan staf khusus lintas kementerian selama masa jabatan satu tahun.

Baca juga: Natalius Pigai Sebut Ngeri-ngeri Sedap Tindak Korporasi Pelanggar HAM di Bencana Sumatera

“Presiden Dewan HAM bukan hanya memimpin sidang, tetapi juga menjaga kredibilitas Dewan sebagai forum dialog global,” ujarnya.

Pigai menegaskan Indonesia siap memikul amanah kawasan Asia-Pasifik untuk memastikan Dewan HAM PBB tetap menjadi forum yang objektif, inklusif, dan berimbang.

“Indonesia akan memimpin dengan menjunjung dialog dan menjaga Dewan HAM tetap relevan sebagai ruang kerja sama global, bukan arena polarisasi,” tutupnya.