Ringkasan Berita:

• Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) akui sudah menghapus universitas-universitas Inggris dari daftar pendanaan beasiswa negara sejak Juli 2025
• Langkah ini diambil karena Abu Dhabi khawatir mahasiswa mereka terpapar paham radikalisme Islam dari organisasi yang terafiliasi Ikhwanul Muslimin di Inggris
• Kebijakan ini memicu penurunan drastis jumlah visa pelajar mahasiswa UEA ke Inggris hingga 55 persen
• Gelar akademik dari Inggris juga terancam tidak akan diakui lagi secara domestik di UEA

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) telah mengambil langkah tegas untuk membatasi pendanaan beasiswa bagi mahasiswa UEA yang ingin menempuh studi di universitas-universitas Inggris. 

Langkah ini sendiri mencerminkan meningkatnya ketegangan terkait sikap Inggris yang dinilai kurang tegas dalam menghadapi organisasi-organisasi Islam Radikal.

Keputusan tersebut juga menandakan adanya keretakan yang lebih dalam pada hubungan yang secara historis terjalin erat, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan kerja sama pendidikan antara kedua negara.

Dikutip dari The Financial Times, Isu penghapusan beasiswa ke Inggris ini diisukan langsung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi UEA yang menerbitkan daftar revisi pendanaan mahasiswa untuk universitas internasional.

Di dalam revisi beasiswa UEA tersebut, institusi pendidikan dari Amerika Serikat, Australia, Prancis, dan Israel tetap masuk dalam daftar negara tujuan para penerima beasiswa.

Menariknya, tak ada satupun universitas-universitas asal Inggris yang dicantumkan dalam daftar beasiswa dari pemerintah UEA tersebut.

Kabar ini sendiri menurut pejabat terkait di UEA juga sudah diungkapkan kepada perwakilan diplomat Inggris.

Pemerintah UEA menegaskan bahwa hilangnya nama Inggris bukan karena kelalaian ataupun ketidaksengajaan.

Pihak Abu Dhabi mengaku memang sudah memasukkan nama Inggris dalam daftar pengecualian program beasiswa di UEA per Juli 2025 lalu. 

Sumber yang mengetahui diskusi tersebut menjelaskan bahwa kekhawatiran utama Abu Dhabi adalah tren organisasi islam radikal di Inggris yang kian merajalela.

Adapun penghapusan beasiswa ke Inggris ini dilakukan guna mencegah mahasiswa UEA terpapar apa yang mereka anggap sebagai potensi radikalisasi Islam di kampus-kampus Inggris tersebut.

"Mereka tidak ingin anak-anak mereka terpapar radikalisme di kampus," ujar seorang sumber dari Financial Times tersebut.

Baca juga: Ratusan Turis Internasional Terdampar di Pulau Socotra, Yaman, Akibat Konflik Arab Saudi dan UEA

Pejabat yang memahami kebijakan tersebut juga menyampaikan kepada The Times UK bahwa meskipun pendanaan federal dibatasi, pemerintah tidak memberlakukan larangan total bagi warga yang ingin mendaftarkan anak-anak mereka secara mandiri ke Inggris.

Keluarga di UEA yang mampu membiayai anak-anak mereka untuk berkuliah ke Inggris masih dibolehkan oleh pemerintah.

Bagi mahasiswa yang sudah terdaftar sebelum aturan ini berlaku, bantuan beasiswa akan tetap dilanjutkan. 

Namun demikian, mahasiswa baru yang memulai perkuliahan di Inggris pada tahun ajaran baru 2025 akan menghadapi keterbatasan atau bahkan kehilangan akses pendanaan pemerintah sepenuhnya.

Dampak dari kebijakan ini sudah mulai terasa secara nyata.

Hingga September 2025, hanya 213 mahasiswa UEA yang diberikan visa untuk belajar di universitas Inggris.

Angka ini menandai penurunan sebesar 27 persen dari tahun sebelumnya, dan merosot tajam hingga 55 persen dibandingkan tahun 2022.

Selain pembatasan beasiswa, UEA juga menyatakan bahwa kualifikasi dari universitas yang tidak masuk dalam daftar resmi tidak akan diakui secara domestik.

Hal ini pun menurunkan nilai gelar dari Inggris bagi warga UEA yang ingin mencari pekerjaan atau melanjutkan studi di negara asal mereka.

Ikhwanul Muslimin Jadi Akar Masalah

Adapun langkah UEA untuk menghapus beasiswa ke Inggris ini didasari dengan kekhawatiran jangka panjang terhadap gerakan radikal islam di Britania, khususnya dari kelompok yang terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. 

Sejak gejolak Arab Spring pada 2011, Abu Dhabi telah menerapkan kontrol ketat terhadap aktivitas kelompok tersebut di dalam negeri dan berupaya membatasi pengaruh politik Islam di kawasan Emirat.

Di bawah kepemimpinan Presiden Syekh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, UEA juga telah berulang kali mempertanyakan keputusan Inggris yang tidak melarang kegiatan organisasi Ikhwanul Muslimin.

Data resmi Inggris menunjukkan bahwa selama tahun akademik 2023-2024, terdapat 70 mahasiswa di universitas-universitas Inggris yang dirujuk ke program deradikalisasi pemerintah, Prevent, karena indikasi "radikalisasi Islam".

Jumlah ini naik hampir dua kali lipat dari periode yang sama di tahun sebelumnya. 

Baca juga: Arab Saudi-UEA Panas di Yaman Seusai STC Rebut Hadramaut, Emir Qatar Turun Tangan Jadi Penengah

Beberapa akademisi Inggris mencatat bahwa peristiwa global seperti konflik Israel-Gaza turut memicu ketegangan dan protes di lingkungan kampus.

Meskipun tensi politik sedang memanas, Inggris sendiri masih terus memperluas jejak pendidikannya di UEA. 

Beberapa universitas ternama seperti University of Manchester dan Heriot-Watt University tetap mengoperasikan kampus cabang mereka di Dubai. 

(Tribunnews.com/Bobby)