Ringkasan Berita:

• Menlu RI Sugiono memperingatkan rapuhnya tatanan dunia dalam PPTM 2026. 
• Ia menyoroti negara-negara yang mengutamakan kepentingan sempit dan mengabaikan hukum internasional, pola yang pernah memicu Perang Dunia II. 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri RI Sugiono melontarkan peringatan keras mengenai rapuhnya tatanan dunia yang kian nyata di awal tahun 2026.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) 2026 di Gedung Kemlu RI, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026), ia menyoroti praktik sejumlah negara yang lebih mementingkan kepentingan domestik sempit dan mengabaikan keamanan global.

Menurut Sugiono, kondisi ini berbahaya karena menggerus fondasi stabilitas internasional. Ia menilai hukum internasional yang seharusnya menjadi pagar bersama justru diperlakukan secara selektif.

“Kepentingan nasional yang sempit mengalahkan keamanan bersama. Hukum internasional sering disalahgunakan melalui pendekatan a la carte,” ujarnya.

Sugiono menyinggung pelemahan komitmen negara-negara kunci terhadap tanggung jawab global.

Ia mengingatkan pola ini pernah terjadi sebelum pecahnya Perang Dunia II, ketika Liga Bangsa-Bangsa kolaps akibat banyak negara masuk ke mode survival masing-masing.

Ia menekankan dunia kini bergerak menuju kompetisi tajam, fragmentasi mendalam, dan interdependensi ekonomi yang semakin kompleks. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu berbahaya, di mana batas antara perdamaian dan perang semakin kabur.

Dalam situasi tersebut, Sugiono menegaskan pilihan Indonesia adalah memperkuat ketahanan nasional di semua aspek—pertahanan, ekonomi, sosial, teknologi, dan diplomasi.

Politik luar negeri bebas aktif tetap dijalankan, namun dengan pendekatan realistis, adaptif, dan penuh kewaspadaan.

“Negara tanpa strategi akan terseret arus, dan negara tanpa ketahanan akan menjadi objek. Indonesia tidak boleh berada di posisi itu. Diplomasi kita harus dibangun atas kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme,” tegasnya.

Sugiono menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa ancaman global tidak datang satu per satu, melainkan bersamaan.

Karena itu, Indonesia harus menghadapi realitas dunia yang keras dan kompetitif dengan strategi yang jelas dan ketahanan yang kuat.

Baca juga: Ancaman Perang Dunia III Menguat, Sekutu Putin Bereaksi atas Deklarasi NATO

84 Tahun Invasi Soviet ke Polandia: Awal Perang Dunia II yang Mengguncang Sejarah

Pada September 2026, dunia akan menandai 84 tahun invasi Uni Soviet ke Polandia, yang terjadi 17 September 1939, hanya 16 hari setelah invasi Nazi Jerman.

Peristiwa ini dianggap sebagai pemicu resmi pecahnya Perang Dunia II, konflik paling mematikan dalam sejarah umat manusia.

Invasi tersebut berawal dari Pakta Non-Agresi Molotov-Ribbentrop, kesepakatan rahasia antara Jerman dan Uni Soviet yang membagi Polandia menjadi dua wilayah pengaruh.

Dengan kekuatan gabungan lebih dari 2 juta tentara, Jerman dan Soviet melancarkan serangan yang membuat Polandia kewalahan.

Pasukan Polandia yang mundur ke timur berharap mendapat dukungan Soviet, namun justru berhadapan dengan invasi baru.

Ribuan tentara Polandia ditawan, sementara sebagian menyerah kepada Soviet untuk menghindari penangkapan Jerman.

Invasi ini memperlihatkan rapuhnya sistem internasional kala itu. Polandia terhimpit dari barat dan timur, tanpa sekutu yang mampu menolong.

Uni Soviet menguasai sekitar tiga perlima wilayah Polandia dan 13 juta penduduknya, sebelum akhirnya kehilangan kendali akibat serangan balik Nazi melalui Operasi Barbarossa pada 1941.

Front Timur kemudian menjadi salah satu medan perang paling brutal dalam sejarah, dengan korban mencapai sekitar 30 juta jiwa.

Peristiwa ini menegaskan bahwa pengabaian terhadap aturan internasional dan ambisi ekspansi kekuasaan dapat memicu tragedi global berskala besar.

Selain itu, tanggal 17 September juga tercatat dalam sejarah Amerika Serikat sebagai hari pecahnya Pertempuran Antietam (1862), pertempuran paling berdarah dalam Perang Saudara AS, dengan korban hampir 23.000 jiwa dalam satu hari.