Delegasi Ukraina Lanjutkan Perundingan dengan AS, Bahas Jaminan Keamanan

Ringkasan Berita:

• Delegasi Ukraina melanjutkan perundingan dengan AS mengenai dokumen untuk membahas jaminan keamanan.
• Presiden Ukraina sebelumnya membantah pernyataan Trump yang menyebut Ukraina menghambat negosiasi untuk mengakhiri perang.
• Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.424 ketika sejumlah ledakan terjadi di beberapa wilayah Ukraina pada dini hari. 

TRIBUNNEWS.COM - Ukraina dan Amerika Serikat memasuki tahap akhir perundingan dokumen strategis yang akan membentuk keamanan dan ekonomi Ukraina jangka panjang.

Negosiasi lanjutan dijadwalkan berlangsung 17 Januari di Miami, melibatkan pejabat senior kedua negara.

Delegasi Ukraina akan diwakili oleh Kepala Kantor Kepresidenan Kyrylo Budanov, Sekretaris DKPN Rustem Umerov, dan pimpinan fraksi parlemen David Arakhamia. 

"Besok (17 Januari), di Miami, Florida, akan diadakan pembicaraan yang dihadiri oleh Sekretaris RNBO Rustem Umerov, Kepala Kantor Presiden Kiryl Budanov, dan Ketua fraksi Parlemen "Pelayan Rakyat" David Arahamiya," tulis Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat, Olga Stefanishyna di Facebook, Jumat (16/1/2026).

Fokus pembahasan adalah kesepakatan jaminan keamanan dan paket kemakmuran hingga 800 miliar dolar AS. 

"Seperti yang diumumkan oleh Presiden Ukraina Vladimir Zelenskyy, kami sedang mengerjakan dua dokumen kunci - perjanjian tentang jaminan keamanan dan kemakmuran ekonomi Ukraina dengan total hingga 800 miliar dolar AS, yang dapat ditandatangani di Forum Ekonomi Dunia di Davos," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Ukraina menghambat perundingan damai.

Ukraina menegaskan Rusia adalah pihak yang menghambat perundingan tersebut dengan menunda penyelesaian perang dan melanjutkan serangannya.

Info Terbaru Perang Rusia dan Ukraina

Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.424 pada Sabtu (17/1/2026).

Perang Rusia–Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022, ketika Rusia melancarkan serangan militer skala besar ke wilayah Ukraina. Invasi tersebut menandai eskalasi tertinggi dari hubungan kedua negara yang telah lama diliputi ketegangan.

Baca juga: Pasukan Rusia Hancurkan Fasilitas Energi di Kharkiv, Pasokan Listrik Kena Imbas

Akar konflik dapat ditelusuri sejak bubarnya Uni Soviet, yang membuat Rusia dan Ukraina berdiri sebagai negara merdeka dengan orientasi politik dan kepentingan keamanan yang kian berbeda. Seiring waktu, Ukraina semakin mendekat ke negara-negara Barat, baik secara politik maupun ekonomi.

Keinginan Kyiv untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa dipandang Moskow sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Rusia. Ketegangan semakin memuncak pada 2014, menyusul Revolusi Maidan yang menggulingkan pemerintahan Ukraina yang dinilai pro-Rusia.

Pada tahun yang sama, Rusia mencaplok Krimea, sementara konflik bersenjata juga pecah di wilayah Donbas antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Moskow. Berbagai inisiatif diplomatik internasional sempat dilakukan, namun gagal menghentikan konflik secara permanen.

Situasi terus memburuk hingga Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi militer penuh pada Februari 2022. Rusia menyatakan operasi tersebut bertujuan melindungi warga di Donbas, menjaga kepentingan keamanannya, serta menentang perluasan NATO di Eropa Timur.

Sebagai tanggapan, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menjatuhkan sanksi ekonomi berat terhadap Rusia, sekaligus meningkatkan bantuan militer dan keuangan bagi Ukraina.

Hingga kini, perang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Upaya diplomasi terus digulirkan oleh berbagai pihak, sementara dinamika di medan pertempuran tetap berkembang dan memengaruhi situasi geopolitik global.

• Ukraina Longgarkan Aturan Jam Malam

Pemerintah Ukraina menyetujui perubahan aturan yang memungkinkan jam malam fleksibel secara lokal selama keadaan darurat energi, dengan Kyiv diperkirakan menjadi wilayah pertama yang menerapkannya.

Kebijakan ini diumumkan Wakil PM Oleksiy Kuleba dan tetap berada di bawah pengawasan otoritas lokal serta komando militer.

Dalam kondisi darurat, “titik-titik kekebalan”—seperti toko, apotek, SPBU, dan pusat layanan—dapat beroperasi 24 jam asalkan memiliki pasokan listrik mandiri, pemanas, dan komunikasi. 

Akses publik dibuka tanpa izin khusus, transportasi pribadi diperbolehkan, sementara transportasi umum diatur terpisah. 

Pemerintah menegaskan jam malam nasional tidak dicabut, hanya pengecualian lokal sementara jika terjadi pemadaman berkepanjangan, menyusul rencana status darurat energi akibat serangan Rusia.

• Laporan Ledakan di Kyiv, Kharkiv, dan Zaporizhzhia, Dua Orang Tewas

Sejumlah ledakan terjadi di beberapa wilayah Ukraina pada dini hari. 

Di Zaporizhzhia, otoritas setempat melaporkan adanya ledakan, sementara di Kyiv terdengar ledakan berulang. 

Di Kharkiv, ledakan di sebuah apartemen lantai lima gedung 16 lantai di distrik Saltivskyi menewaskan dua orang dan menyebabkan kerusakan serius pada struktur bangunan. 

Operasi pencarian dan evakuasi korban masih berlangsung, dan penyebab ledakan sedang diselidiki oleh otoritas terkait.

• Republik Ceko Beri Sistem Pertahanan Udara dan Peringatan Dini untuk Ukraina

Republik Ceko menegaskan dukungannya kepada Ukraina dengan menyediakan sistem deteksi target dan teknologi pertahanan udara terbaru, selain bantuan untuk pemulihan sistem kelistrikan. 

Presiden Ceko Petr Pavel menyatakan bantuan ini bertujuan memperkuat pertahanan Ukraina secara cepat, terutama melalui sistem peringatan dini pasif yang mampu mendeteksi dan menghancurkan target tanpa memancarkan sinyal.

"Kita dapat dan memang menyediakan sarana untuk peringatan dini. Ini adalah sistem pasif atau sarana terbaru yang dapat melengkapi sistem dari perspektif pertahanan," kata Presiden Ceko, Petr Pavel, Jumat (16/1/2026).

Selain itu, Praha terus memasok generator dan unit kogenerasi untuk mengurangi dampak serangan Rusia terhadap warga sipil, khususnya di tengah suhu ekstrem. 

Meski belum dapat mengirim pesawat jarak menengah anti-drone, Ceko berkomitmen mencari solusi lain dan saat ini memasok sekitar 50 persen kebutuhan amunisi Ukraina melalui inisiatif proyektilnya sendiri, lapor Suspilne.

• Prancis Gantikan AS Jadi Penyedia Intelijen Utama bagi Ukraina

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan Prancis kini menyediakan sekitar dua pertiga intelijen yang diterima Ukraina dari para mitranya.

Menurutnya, perubahan ini bertujuan mengurangi ketergantungan Kyiv pada Amerika Serikat. 

"Dahulu Ukraina sangat bergantung pada kemampuan intelijen Amerika, dengan sebagian besar (disediakan oleh AS) setahun yang lalu," kata Macron, seraya menambahkan, "Namun selama setahun terakhir, dua pertiganya kini disediakan oleh Prancis."

Langkah ini diambil setelah intelijen AS beberapa kali dijadikan alat tekanan politik terhadap Ukraina oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

Meski AS tetap memberi dukungan intelijen penting—termasuk peringatan dini peluncuran rudal balistik—Prancis meningkatkan perannya dengan berbagi citra satelit, intelijen sinyal, dan siber yang krusial bagi operasi militer Ukraina. 

Macron menegaskan bahwa dalam setahun terakhir, kontribusi Prancis meningkat signifikan dibanding sebelumnya, lapor Kyiv Independent.

• Mantan Sekjen NATO Minta Eropa Bicara dengan Rusia

Mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyerukan negara-negara Barat untuk "berbicara dengan Rusia sebagai tetangga."

"Kita perlu membahas penghentian pertempuran di Ukraina dengan Rusia, sama seperti yang kita, Amerika Serikat, dan negara-negara lain lakukan," kata pria yang mengakhiri jabatannya sebagai sekjen NATO pada tahun 2024, kepada wartawan Der Spiegel, Jumat (16/1/2026).

"Kita perlu berbicara dengan Rusia sebagai tetangga," lanjutnya.

Jens Stoltenberg mencatat bahwa kembalinya dialog dengan Rusia diperlukan, antara lain, untuk membahas pengendalian senjata.

"Bahkan selama Perang Dingin, kita berhasil membatasi senjata nuklir, tetapi arsitektur itu tidak lagi ada," katanya.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)