Ringkasan Berita:

• Fenomena 'kaum rebahan' semakin marak di China ditandai dengangaya hidup santai yang dikenal dengan sebutan 'tangping' atau “rebahan.” 
• Hubungan antara negara dan masyarakat di China tidak hanya tentang ketaatan dan kepatuhan semata, tetapi juga dengan ketegangan dan perlawanan tersembunyi.
• Orang-orang kaya China menyekolahkan anak-anak mereka ke Chiang May di Thailand Utara atau ke Penang di Malaysia untuk membangun kehidupan keluarga yang lebih santai, sehat dengan tekanan yang lebih sedikit.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fenomena 'kaum rebahan' semakin marak di China. Sebagian masyarakat China mencanangkan gaya hidup santai yang dikenal dengan sebutan 'tangping' atau 'rebahan'. 

Mereka pergi meninggalkan kota besar dan hidup di kota kecil dengan lingkungan yang jauh lebih menyenangkan dengan tekanan yang lebih rendah. Namun sebagian dari mereka memilih meninggalkan Cina. 

Demikian pemaparan sinolog terkemuka yang mengajar di Budapest University of Economics (Corvinus), Budapest, dan Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, Prof. Dr. Pal Nyiri, saat menjadi pembicara tunggal dalam seminar berjudul, “From Taojin To Tangping: Southeast Asia, Chinese Migration, and the Waves of China’s Re-globalisation,” di Jakarta 17 Januari 2026. 

Diskusi ini diselenggarakan Forum Sinologi Indonesia (FSI) dan Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial Politik UPH, Jakarta.

Seminar dibuka oleh pakar Hubungan Internasional yang juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pelita Harapan (UPH), Prof. Edwin M. B. Tambunan dan bertindak sebagai moderator adalah Dr. Johanes Herlijanto, ketua sekaligus pendiri FSI, yang juga mengajar di Program Magister Ilmu Komunikasi (MIKOM) UPH. 

Fenomena migran baru asal Tiongkok, yang oleh para ahli ilmu sosial dijuluki sebagai fenomena xinyimin, bukan hanya mencakup fenomena kedatangan para pekerja asal negara itu untuk bekerja di berbagai proyek yang didanai pinjaman asal RRC. 

Memang, di Indonesia, kehadiran para pekerja asing asal Tiongkok itu mendapatkan perhatian sangat besar bagi masyarakat.

Pekerja Tiongkok ini menghadirkan berbagai persoalan sosial, antara lain persaingan dengan pekerja lokal Indonesia, ketegangan dengan masyarakat setempat akibat perbedaan budaya, serta permasalahan legalitas, yang seringkali dilanggar oleh pihak asal Tiongkok. 

Selain para pekerja itu, fenomena xinyimin merujuk pula kepada berbagai fenomena migrasi yang jauh lebih menarik untuk diamati dan dipelajari.

Fenomena itu bukan hanya menjadi jendela memahami karakteristik masyarakat Tiongkok secara lebih lengkap dan akurat, tetapi juga menjadi teropong bagi upaya menganalisis hubungan yang dinamis antara negara Tiongkok, yang berada di bawah kekuasaan Partai Komunis China (PKC) dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk para pejabat dan pengusaha yang selama ini dipersepsikan sebagai simbol kesuksesan Tiongkok. 

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok Diprediksi Tak Sampai 5 Persen, Begini Analisisnya

Melalui fenomena migrasi, kita yang tinggal di luar Tiongkok memahami bahwa hubungan antara negara dan masyarakat di negara itu bukan sekadar diwarnai dengan ketaatan dan kepatuhan semata, tetapi juga dengan ketegangan dan perlawanan, meski perlawanan tersebut lebih bersifat perlawanan tersembunyi, dan bukan berupa konflik terbuka. 

Salah satu dari fenomena migrasi yang memperlihatkan adanya perlawanan pasif terhadap pihak yang berkuasa di Cina adalah fenomena migrasi yang terkait erat dengan gaya hidup santai, yang dikenal dengan istilah gaya hidup rebahan. 

Seperti disampaikan Prof. Edwin M. B. Tambunan, kehadiran fenomena di atas bukan hanya perlawanan terhadap pihak-pihak yang berkuasa, tetapi bahkan terhadap nilai-nilai dan sistem yang telah diterapkan selama beberapa dasawarsa. 

“Kaum rebahan ini menolak untuk bekerja sangat keras demi meningkatkan taraf hidup dan kelas sosial mereka, tetapi justru melakukan resistensi (perlawanan) diam-diam, untuk menentang naratif yang dominan mengenai kesuksesan, produktivitas, dan progres,” tutur Prof. Edwin.

Dalam pemaparannya, Prof Nyiri menjelaskan hubungan erat antara fenomena migrasi baru asal Cina dengan kembalinya negara itu ke dalam tatanan ekonomi global.

Namun dalam pemaparan beliau, fenomena migrasi itu bukan merupakan fenomena tunggal yang bersifat statis, melainkan sebuah fenomena yang dinamis sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi di China, khususnya sejak Deng Xiaoping mencanangkan reformasi ekonomi 1978 dan menganggap hubungan dengan negara luar sebagai hal yang baik (haiwai guanxi shi ge hao dongxi). 

Sejak itu, muncul fenomena migrasi dari Tiongkok ke berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Kamboja, namun yang utama adalah Laos, dan Thailand.

Menurut Prof Nyiri, mayoritas dari migran saat itu adalah pedagang kecil. Namun belakangan, muncul fenomena migrasi yang diorganisir negara, dalam bentuk pengiriman tenaga kerja kontrak keluar negeri, sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah laowu shuchu. 

Guru besar yang merupakan pakar dalam studi migrasi itu memaparkan bahwa dalam perkembangannya, antara tahun 2000-an hingga sekitar tahun 2010-an, migrasi yang terdiri dari para manajer atas hingga para pekerja kasar menjadi fenomena yang terlihat jelas dan mempengaruhi berbagai negara di Asia Tenggara. 

Hal ini terjadi seiring dengan hadirnya berbagai perusahaan besar asal China yang bergerak di bidang konstruksi, pembangkit listrik, pertambangan, infrastruktur, agrikultur, dan infrastruktur telekomunikasi.

Bersama perusahaan-perusahaan tersebut, hadir pula perusahaan layanan asal Cina, yang memberikan layanan hukum, akuntansi, dan sebagainya. 

Namun, seperti dijelaskan oleh Prof Nyiri, sejak tahun 2010 hingga periode pasca Covid-19, terjadi sebuah fenomena yang sangat menarik diamati, yaitu munculnya migrasi yang tidak berangkat dari motivasi mengumpulkan uang, tetapi untuk mendapatkan gaya hidup yang dianggap lebih nyaman, santai, dan tanpa tekanan yang berlebihan. 

Baca juga: Imbas Ketegangan Cina-Jepang, Bandara Kansai Pangkas 34 Persen Penerbangan Tiongkok

Dia mencontohkan, orang-orang kaya asal China menyekolahkan anak-anak mereka ke Chiang May di bagian utara Thailand, atau ke Penang di Malaysia, dan tinggal di sana sementara bukan sekedar untuk meningkatkan daya saing anak-anak mereka, tetapi juga untuk membangun sebuah kehidupan keluarga yang lebih santai, sehat, dengan tekanan yang lebih sedikit.

“Migrasi semacam ini tak lagi terkait dengan logika produksi, tetapi reproduksi sosial,” jelas Prof Nyiri.

Nyiri menceritakan bahwa fenomena semacam ini telah muncul sejak tahun 1990-an, ketika sejumlah pengusaha dan pejabat kaya di China mempersiapkan opsi penyelamatan untuk keluarga dan anak-anak mereka sebagai antisipasi bila terjadi permasalahan politik dan ekonomi di China. 

Menurut Prof Nyiri, gejala semacam ini semakin meningkat drastis sejak Presiden Xi Jinping menerapkan tindakan keras terhadap perusahaan-perusahaan teknologi di tahun 2022. 

“Ini menyebabkan orang-orang kaya semakin merasa tidak aman (insecure) terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa datang, dan sebagai respons mereka membuat perusahaan-perusahaan keluarga di Singapura dan memindahkan kekayaan dan keluarga mereka keluar RRC,” tutur Prof Nyiri.

Prof Nyiri menjelaskan bahwa meningkatnya penghasilan, namun juga semakin tingginya harga real estate di China sejak 2008 menjadi salah satu faktor di balik fenomena di atas.

Lagi pula, sejak 2010, China menghadapi berbagai persoalan yang menimbulkan ketidakpuasan dan kekhawatiran di kalangan warganya.

Contohnya, meningkatnya pengangguran di kalangan lulusan universitas, menurunnya fenomena peningkatan strata.

Dengan kata lain, semakin sulit bagi orang-orang yang tidak lahir dari kalangan istimewa untuk memperoleh kesuksesan dalam masyarakat Cina, -- dan munculnya fenomena involusi atau neijuan. 

Fenomena involusi ini merujuk pada fakta bahwa seorang di China harus melakukan investasi berlebih dalam hal uang dan waktu demi mempertahankan status sebagai kelas menengah. Berbagai permasalahan sosial di atas, dibarengi dengan kontrol politik yang ketat, membuat kelas menengah di China tidak menemukan kebahagiaan.

Mereka memimpikan kebebasan. Meski tidak serta merta melakukan oposisi terhadap pemerintah, mereka merasa keberatan diwajibkan mempelajari ide-ide Xi Jinping dan berbagai hal lainnya. 

Sebagai respons terhadap keadaan di atas, sebagian masyarakat di China mencanangkan gaya hidup santai yang dikenal dengan sebutan 'tangping' atau 'rebahan'.

Mereka pergi meninggalkan kota besar dan hidup di kota kecil dengan lingkungan yang jauh lebih menyenangkan dengan tekanan yang lebih rendah. Namun sebagian dari mereka memilih untuk meninggalkan Cina. 

Menurut Prof Nyiri, fenomena ini semakin marak berlangsung sejak pandemi Covid 19, sebagai akibat dari kebijakan penguncian (lockdown) sangat ketat yang dilaksanakan oleh RRC terhadap warganya. 

“Penguncian ini menimbulkan efek kejut (shock) yang dalam bagi orang-orang tertentu di China. Orang-orang yang memiliki gaya hidup kelas atas akhirnya menyadari bahwa pemerintah bisa saja membuat mereka terkurung."

"Intervensi ini sangat mengejutkan bagi generasi dan kelas (atas) ini, sehingga mereka mencari tujuan di luar China untuk berpindah,” kata Prof Nyiri. 

Masyarakat Beragam dan Dinamis

Pemerhati China yang juga merupakan Ketua FSI, Johanes Herlijanto, dalam keterangannya menyatakan bahwa peristiwa yang dijelaskan oleh Prof Nyiri di atas sangat penting bagi upaya memahami orang-orang China daratan serta dinamika hubungan kekuasaan yang berlangsung di China. 

Menurutnya, masyarakat China merupakan masyarakat yang beragam dan dinamis, dan tidak hanya memiliki seperangkat karakteristik tunggal.

Baca juga: China Makin Ekspansif, Sailun Investasi 251 Juta Dolar Bangun Pabrik Ban Radial di Demak Jateng

Karena itu, wacana bahwa pekerja asal China selalu memiliki etos kerja yang lebih baik dari pekerja Indonesia merupakan sebuah wacana yang tidak tepat dan mengandung bias esensialis. 

Ia juga berpandangan, kajian di atas memperlihatkan bahwa berbeda dari propaganda yang tersebar di media milik pemerintah RRC dan media sosial, China bukanlah sebuah negara tanpa permasalahan ekonomi dan sosial. 

Sebaliknya, berbagai permasalahan dari mulai pengangguran hingga ketatnya persaingan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di sana. Ini memunculkan motivasi bagi kalangan tertentu untuk meninggalkan negerinya dan menetap di negara lain. 

Yang tak kalah penting, sistem politik otoritarian yang diwarnai dengan intervensi berlebihan pemerintah ke dalam ranah ekonomi dan privat, ternyata menyebabkan kekecewaan dan ketidaksukaan di kalangan tertentu dalam masyarakat China.

Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi merespons kondisi di atas dengan melakukan perlawanan, meski perlawanan itu dilakukan secara tersembunyi.(fin)