Ringkasan Berita:

• Rusia disebut mampu memproduksi ratusan drone kamikaze rancangan Iran setiap hari yang menjadi ancaman bagi Ukraina.
• Moskow menambah pasukan lewat perekrutan sukarela dan tentara bayaran dengan insentif besar tanpa mobilisasi nasional.
• Sejumlah negara Eropa meningkatkan kesiapsiagaan warganya di tengah kekhawatiran konflik global yang makin meluas.

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah peristiwa mewarnai pemberitaan dunia dalam 24 jam terakhir.

Presiden Ukraina menyebut Rusia mampu memproduksi sekitar 500 drone Shahed rancangan Iran setiap hari. 

Sementara itu, Rusia terus menambah kekuatan militernya di Ukraina lewat perekrutan sukarela, kontrak militer, dan tentara bayaran, bukan mobilisasi nasional besar-besaran. 

Berikut rangkuman berita populer internasional selengkapnya.

1. Drone Kamikaze Geran yang Ditakuti Ukraina, Zelensky Sebut Rusia Bisa Buat 500 Unit dalam Sehari

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan Rusia memproduksi sekitar 500 drone rancangan Iran setiap hari.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). 

Zelenskyy berulang kali menyebut Ukraina tengah membangun 1.000 drone pencegat setiap hari.

Drone jenis quadcopter kecil itu dirancang untuk melawan pesawat nirawak musuh di udara.

"Kami memproduksinya sekitar 1.000 unit per hari," kata Zelenskyy kepada audiens di Davos.

"Kami benar-benar memproduksinya, tetapi itu tidak cukup."

"Rusia memiliki sekitar 500 drone Iran setiap hari, ditambah puluhan rudal, termasuk rudal balistik."

Istilah “drone Iran” merujuk pada keluarga amunisi jelajah Geran milik Rusia, yang sebagian besar didasarkan pada drone Shahed Iran, pesawat nirawak bersayap delta yang membawa hulu ledak eksplosif jarak jauh.

Karena kemiripan desain, Ukraina kerap menggunakan kedua nama tersebut secara bergantian.

Drone-drone ini menjadi ancaman serius bagi Ukraina, yang kerap dibombardir ratusan drone Geran dan drone umpan sekaligus dari wilayah Rusia, mengutip Business Insider.

Sebelumnya, Panglima Tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi mengatakan Rusia kemungkinan menargetkan kapasitas produksi hingga 1.000 unit Geran per hari.

Ia juga menyebut Rusia saat ini sudah memproduksi sekitar 404 unit Shahed dari berbagai varian setiap hari.

Meski secara jumlah Ukraina memiliki rasio sekitar dua banding satu dibanding Shahed Rusia, angka tersebut tetap belum cukup untuk melindungi seluruh wilayah udara negara itu.

Saat ini, drone pencegat masih dikendalikan pilot manusia.

BACA SELENGKAPNYA >>>

2. Rusia Beri Bonus Besar ke Tentara Bayaran, Bisa Terima Rp800 Juta, Namun Dilaporkan Ada 'Tekanan'

 Rusia terus berupaya menambah jumlah pasukannya setelah hampir empat tahun berperang di Ukraina.

Berbeda dengan negara-negara lain yang menerapkan mobilisasi nasional penuh saat konflik, Moskow memilih jalur lain dengan mengerahkan berbagai skema perekrutan, termasuk mengandalkan pendaftaran sukarela, insentif finansial besar, hingga merekrut warga asing sebagai tentara bayaran.

Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers tahunannya bulan lalu, menyebutkan bahwa sekitar 700.000 tentara Rusia saat ini bertempur di Ukraina.

Angka tersebut sama dengan yang ia sampaikan pada 2024, dan meningkat dibandingkan Desember 2023 yang disebut berjumlah 617.000 personel.

Namun, Putin tidak pernah memaparkan secara terbuka jumlah korban jiwa di pihak Rusia.

Sementara itu, situs berita independen Rusia Mediazona bersama BBC dan tim sukarelawan melakukan penelusuran berdasarkan laporan media, unggahan media sosial, dan data dari situs pemerintah.

Hasilnya, mereka mengidentifikasi lebih dari 160.000 tentara Rusia yang tewas sejak perang dimulai.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 550 orang diketahui merupakan warga negara asing yang berasal dari lebih dari dua lusin negara, mengutip AP News. 

Tanpa Mobilisasi Nasional

Tidak seperti Ukraina yang memberlakukan darurat militer dan mobilisasi nasional sejak invasi skala penuh Rusia pada Februari 2022, Putin menolak menerapkan pengerahan pasukan secara luas.

Mobilisasi terbatas yang dilakukan pada akhir 2022, melibatkan sekitar 300.000 orang, memicu eksodus puluhan ribu warga Rusia ke luar negeri.

Mobilisasi tersebut dihentikan setelah target tercapai, namun sebuah dekrit presiden membuka kemungkinan pengerahan ulang di masa depan.

BACA SELENGKAPNYA >>>

3. Negara di Eropa Desak Warganya Siapkan 21 Barang di Tengah Kekhawatiran Perang Dunia III

Warga salah satu negara Eropa diminta menyiapkan 21 barang penting sebagai langkah antisipasi jika terjadi krisis atau perang.

Mengutip Express.co.uk, dokumen resmi pemerintah Polandia merinci perlengkapan yang perlu disiapkan setiap rumah tangga apabila sewaktu-waktu harus melakukan evakuasi darurat.

Dokumen berjudul "Panduan untuk Krisis dan Perang" yang dirilis pada 2022 itu memuat berbagai langkah persiapan agar warga mampu bertahan dalam situasi darurat.

Polandia menjadi salah satu dari sejumlah negara Eropa yang memberikan panduan kesiapsiagaan kepada warganya jika terjadi perang atau krisis besar lainnya.

Kekhawatiran terhadap potensi Perang Dunia III meningkat dalam beberapa bulan terakhir akibat berbagai konflik global.

Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022, ketegangan Israel–Iran, hingga wacana Presiden AS Donald Trump terkait Greenland turut memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik berskala luas.

Selain Polandia, negara seperti Swedia dan Finlandia juga telah menerbitkan panduan kesiapsiagaan serupa.

Dalam imbauannya, pemerintah Polandia meminta warga menyiapkan tas evakuasi yang mampu menopang kebutuhan hidup keluarga setidaknya selama tujuh hari, terutama jika akses air, listrik, dan makanan terputus.

“Selama krisis, risiko tidak tersedianya listrik, air, dan makanan sangat tinggi. Pastikan Anda memiliki semua yang dibutuhkan sebelumnya. Tujuan Anda adalah bertahan hidup selama satu minggu,” bunyi anjuran tersebut.

BACA SELENGKAPNYA >>>

4. Eks Menteri Inggris Sebut Dewan Perdamaian Trump Bakal Gagal Total, Singgung Nama Netanyahu

Anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh sekaligus mantan menteri di era pemerintahan Tony Blair, Barry Gardiner melontarkan kritikan tajam terhadap Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump.

Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) resmi dibentuk Donald Trump pada 22 Januari 2026 lalu di sela pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Sebanyak 22 negara telah menandatangani piagam pendirian dan bergabung dalam Dewan Perdamaian.

Mengomentari pembentukan Dewan Perdamaian, Gardiner menyebut badan tersebut tidak layak menyandang nama dewan perdamaian karena komposisi anggotanya yang kontroversial.

Dalam wawancara eksklusif bersama media Inggris, LBC, Gardiner menyoroti kehadiran tokoh-tokoh seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin di dalam dewan yang sama.

Menurutnya, keberadaan kedua tokoh tersebut justru menjadi antitesis dari tujuan perdamaian itu sendiri.

Selain itu, salah satu poin krusial yang ditekankan Gardiner adalah ketiadaan perwakilan dari rakyat Palestina dalam dewan tersebut.

Ia menegaskan bahwa nasib Palestina tidak boleh diputuskan tanpa melibatkan pihak Palestina secara langsung.

"Kita perlu memetakan jalan ke depan yang menghormati hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina."

"Namun, sama sekali tidak ada representasi dari Palestina di dewan ini," ujar Gardiner dalam wawancaranya di YouTube LBC.

Ia juga menyinggung rekam jejak Netanyahu yang secara konsisten menentang solusi dua negara dan merusak fasilitas PBB di Yerusalem Timur.

"Sangat sulit melihat bagaimana sebuah dewan yang menampung Netanyahu dan Putin dapat disebut sebagai dewan perdamaian," tambahnya.

Gardiner mengkhawatirkan bahwa dewan ini hanyalah alat bagi Trump untuk mengabaikan mekanisme internasional yang sudah ada, termasuk PBB.

Ia menduga ada motif strategis di balik langkah Trump yang juga mengajak Putin bergabung.

BACA SELENGKAPNYA >>>

5. Banyak Tentara IDF Tewas di Gaza, Netanyahu: Gara-gara Kebijakan Biden

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan pernyataan keras tentang kerugian personel militer negaranya dalam perang melawan Hamas di Gaza.

Dalam pernyataannya pada Selasa (27/1/2026), Netanyahu menyebut sejumlah tentara Israel kehilangan nyawa di Jalur Gaza akibat kebijakan "embargo senjata" yang diterapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden.

Netanyahu menyatakan bahwa Israel harus membayar "harga yang sangat mahal" dalam perang ini.

Ia secara spesifik menunjuk kekurangan amunisi sebagai faktor utama yang menyebabkan gugurnya para prajurit di medan tempur.

"Para pahlawan kita gugur karena mereka tidak memiliki amunisi yang mereka butuhkan. Dan sebagian dari hilangnya amunisi tersebut disebabkan oleh embargo," tegas Netanyahu sebagaimana dikutip dari The Times of Israel.

Meskipun tak menyebut nama Biden secara langsung, Netanyahu memberikan indikasi kuat bahwa kebijakan tersebut berakhir seiring dengan dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden AS yang baru.

Dia menyebut bahwa masalah pasokan senjata tersebut "berakhir segera setelah Presiden Trump menjabat".

Di sisi lain, Amos Hochstein, salah satu ajudan utama Biden, mengatakan bahwa Netanyahu berbohong.

"Netanyahu tidak mengatakan yang sebenarnya dan tidak berterima kasih kepada Presiden yang secara harfiah menyelamatkan Israel pada saat paling rentan," kata Hochstein kepada Axios.

Hochstein juga menyatakan melalui media sosial X bahwa AS di bawah kepemimpinan Biden telah memberikan dukungan militer kepada Israel lebih dari $20 miliar atau sekitar Rp333 triliun.

Dukungan militer itu, kata Hochstein, merupakan yang terbesar dalam sejarah.

BACA SELENGKAPNYA >>>

(Tribunnews.com)