Iran Balas Labeli Pasukan Militer Uni Eropa sebagai Organisasi Teroris

Ringkasan Berita:

• Iran menyatakan akan menetapkan angkatan bersenjata negara-negara Uni Eropa sebagai organisasi teroris sebagai respons atas pelabelan IRGC sebagai kelompok teroris.
• Sebelumnya, Uni Eropa memasukkan IRGC ke daftar teroris karena menilai pasukan tersebut terlibat dalam tindakan represif mematikan terhadap demonstran di Iran
• Iran mengecam keputusan UE sebagai langkah politis, sementara sejumlah pejabat Eropa dan kelompok HAM mendukung kebijakan tersebut

TRIBUNNEWS.COM - Langkah balasan diumumkan oleh pemerintah Iran terhadap negara-negara Uni Eropa (UE) yang memasukkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) ke dalam daftar hitam sebagai "teroris".

Hal ini disampaikan oleh pejabat keamanan tinggi Iran, Ali Larijani, melalui unggahan di platform X pada Jumat (30/1/2026).

Adapun langkah balasan yang akan dilakukan Iran adalah rencana penetapan angkatan bersenjata negara-negara anggota Uni Eropa sebagai organisasi teroris.

"Oleh karena itu, konsekuensi akan ditanggung oleh negara-negara Eropa yang mengambil tindakan tersebut," tegas Larijani.

Langkah Iran ini merupakan respons langsung setelah Uni Eropa memasukkan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) ke dalam daftar teroris sebagai bentuk protes terhadap tindakan keras Teheran yang mematikan dalam meredam demonstran beberapa pekan terakhir.

Keputusan Uni Eropa tersebut mendapat kecaman keras Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.

Dikutip dari BBC, Abbas menilai kebijakan Uni Eropa ini merupakan aksi "cari panggung" di hadapan Amerika Serikat dan dianggap sebagai sebuah kesalahan 

Sementara itu,  Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas pada hari Kamis (29/1/2026) menyatakan bahwa tindakan represif pemerintah Iran harus mendapatkan balasan.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia sebelumnya juga memperkirakan ribuan pengunjuk rasa tewas di tangan pasukan keamanan, termasuk IRGC, selama kerusuhan pada bulan Desember dan Januari.

Mengamini langkah Uni Eropa, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot juga menyebut peristiwa tersebut sebagai represi paling kejam dalam sejarah modern Iran.

Barrot menilai semua pihak yang terlibat dalam kekerasan tersebut termasuk IRGC mendapatkan ruang impunitas atau bebas dari tuntutan hukum.

Adapun keputusan dari Uni Eropa ini juga menempatkan IRGC yang merupakan kekuatan militer, ekonomi, dan politik utama di Iran sejajar dengan kelompok jihadis seperti al-Qaeda dan ISIS.

Baca juga: Inggris Kirim Jet ke Qatar Saat AS Bersiap Serang Iran, IRGC: Mereka Akan Menyesal Salah Perhitungan

Sanksi dan Dampak bagi Iran

Selain melabeli IRGC sebagai teroris, Uni Eropa juga menjatuhkan sanksi baru terhadap enam entitas dan 15 individu, termasuk Eskandar Momeni (Menteri Dalam Negeri Iran), Mohammad Movahedi Azad (Jaksa Agung Iran), dan Iman Afshari (Ketua Hakim Iran)

Organisasi yang masuk dalam daftar teroris UE akan menghadapi pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi anggotanya dengan tujuan memutus jaringan pendukung mereka.

Selain Uni Eropa, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat juga telah mengklasifikasikan IRGC sebagai kelompok teroris.

Sementara itu, Inggris melalui Wakil Perdana Menteri David Lammy mengecam penindasan di Iran.

Namun demikian, Inggris mengaku tetap pada kebijakan untuk tidak berkomentar mengenai status organisasi tertentu dalam daftar proskripsi.

Pengumuman Uni Eropa ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan global setelah Presiden AS, Donald Trump, awal pekan ini menyatakan bahwa sebuah "armada besar" tengah bergerak cepat menuju Iran dengan "kekuatan dan tujuan yang besar."

Baca juga: Misi Rahasia Tentara Israel Obok-obok Suriah, Jalan Kaki 10 Km Tangkap Pasukan Quds IRGC Iran

IRGC sendiri didirikan tak lama setelah Revolusi 1979 untuk mempertahankan sistem Islam di Iran.

Dengan estimasi 190.000 personel aktif, organisasi militer Iran ini menguasai matra darat, udara, dan laut, serta mengawasi senjata strategis di negara tersebut.

IRGC juga mengendalikan pasukan paramiliter Basij yang memiliki ratusan ribu anggota untuk meredam perbedaan pendapat di dalam negeri.

(Tribunnews.com/Bobby)