Ringkasan Berita:

• Usai pembubaran parlemen Jepang, media sosial dipenuhi hoaks terkait warga asing yang memicu prasangka dan sentimen kebencian 
• Klaim soal subsidi pekerja asing, rencana penambahan warga Pakistan, hingga data kriminal asing terbukti tidak benar 
• Pemerintah dan pemeriksa fakta menegaskan hoaks ini kerap muncul jelang pemilu dan diminta tidak disebarkan.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO — Setelah pembubaran (解散) parlemen Jepang, media sosial dipenuhi unggahan hoaks terkait warga asing yang dinilai memicu prasangka dan diskriminasi.

Di tengah meningkatnya perdebatan soal kebijakan penerimaan tenaga kerja asing jelang pemilu, berbagai klaim tanpa dasar menyebar cepat di platform X (dulu Twitter) dan memancing reaksi emosional.

Salah satu unggahan yang ramai menyebut bahwa perusahaan bisa mendapat subsidi hingga 720 ribu yen untuk setiap pekerja asing yang dipekerjakan.

Klaim tersebut langsung dibantah oleh pemerintah Jepang.

Program yang dirujuk diduga adalah Jinzai Kakuhoto Shien Joseikin milik Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang (MHLW).

Namun, bantuan itu bukan diberikan “per orang asing yang dipekerjakan”, melainkan kepada perusahaan yang melakukan perbaikan sistem kerja, seperti penyusunan aturan multibahasa, pembangunan sistem konsultasi, atau penyediaan skema cuti pulang kampung, dengan batas maksimum bantuan per perusahaan.

Baca juga: Salju Ekstrem di Jepang Tewaskan 42 Orang, Transportasi Lumpuh

Hoaks lain menyebut pemerintah Jepang memiliki rencana menggandakan jumlah warga Pakistan dari 25 ribu menjadi 50 ribu orang.

Pusat pemeriksa fakta di Jepang menegaskan tidak ada kebijakan pemerintah yang mengumumkan rencana tersebut, sehingga unggahan itu dinilai tidak akurat.

Selain itu, beredar pula klaim bahwa mayoritas narapidana kasus pembunuhan dan penganiayaan di Jepang adalah warga China dan Korea, sementara warga Jepang hanya sebagian kecil.

Klaim ini juga dinyatakan keliru.

Data resmi kepolisian menunjukkan mayoritas besar pelaku dalam kategori tersebut adalah warga Jepang, sedangkan proporsi warga China dan Korea/Chōsen jauh lebih kecil.

Fenomena penyebaran hoaks ini terjadi bersamaan dengan melonjaknya percakapan soal “orang asing” dan “imigran” di X pascapembubaran parlemen, ketika isu kebijakan warga asing menjadi salah satu topik sensitif dalam kontestasi pemilu.

Pakar menilai pola hoaks semacam ini sudah menjadi semacam template menggunakan narasi yang memancing amarah, memperbesar rasa takut, lalu menyulut polarisasi.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi, memastikan adanya klarifikasi resmi atau hasil pemeriksaan fakta, serta tetap tenang saat menerima konten provokatif, terutama di masa kampanye.

Diskusi  pemilu   di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com