Lobi Global South, Indonesia Amankan Dukungan Kursi DK PBB
Indonesia gencar lobi Global South demi kursi DK PBB 2029–2030. Publik penasaran strategi diplomasi di tengah tragedi UNIFIL.
Penulis:
Danang Triatmojo
Editor:
Acos Abdul Qodir
Ringkasan Berita:
- Indonesia intensifkan diplomasi di forum Global South, publik penasaran strategi lobi demi kursi DK PBB.
- Armanatha Nasir temui pemimpin Afrika–Karibia, dukungan bilateral jadi kunci perebutan kursi Dewan Keamanan PBB.
- Tragedi UNIFIL Lebanon, tiga prajurit TNI gugur, RI tegaskan komitmen perdamaian dunia di tengah diplomasi global.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia terus mengintensifkan diplomasi untuk mengamankan dukungan pencalonan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029–2030.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan lobi dilakukan Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir melalui pertemuan bilateral dengan sejumlah negara di forum internasional.
“Pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan-pertemuan itu adalah terkait dengan hubungan bilateral dan juga penggalangan dukungan bagi pencalonan Indonesia dalam keanggotaan di Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030,” kata Nabyl dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Diplomasi di Forum Global South
Salah satu momentum penting adalah kehadiran Armanatha dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS) ke-11 di Malabo, Guinea Equatorial, akhir Maret lalu.
Forum ini dihadiri 119 kepala negara dan pemerintahan dari 51 negara serta organisasi internasional di kawasan Afrika, Karibia, dan Pasifik.
Di sela forum, Armanatha menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin, antara lain Menteri Luar Negeri Botswana, Menlu Seychelles, Menlu Sao Tome and Principe, Presiden Sudan, Presiden Gabon, serta Menlu Guinea Equatorial.
Menurut Kemlu, pendekatan melalui forum OACPS menjadi bagian penting strategi Indonesia menjangkau dukungan negara-negara Global South yang memiliki peran signifikan dalam proses pemilihan anggota tidak tetap DK PBB.
Selain membangun komunikasi bilateral, Indonesia menekankan pentingnya solidaritas antarnegara berkembang dalam menghadapi tantangan global, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga isu ketahanan kawasan.
Baca juga: Konflik Timur Tengah Picu Krisis, Prabowo Bersyukur Kondisi Bangsa Jauh Lebih Baik dari Negara Lain
Komitmen Multilateralisme dan Perdamaian
Indonesia secara resmi kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2029–2030 sebagai komitmen menguatkan multilateralisme, reformasi PBB, dan memperkuat perdamaian dunia. Terakhir kali Indonesia menjabat posisi tersebut pada periode 2019–2020.
Diplomasi intensif ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam kontestasi kursi DK PBB mendatang sekaligus menegaskan komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas internasional.
Tragedi UNIFIL di Lebanon
Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Keamanan Perdamaian Internasional Kemlu RI, Veronica Vicka Ancilla Rompis, menegaskan pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan beruntun yang menyebabkan gugurnya personel perdamaian Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon Selatan.
Berdasarkan hasil investigasi awal United Nations Department of Peace Operations (UNDPO), tiga prajurit TNI tewas akibat serangan tank militer Israel.
“Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan beruntun yang telah menyebabkan gugurnya personel perdamaian Indonesia yang tengah menjalankan misi di UNIFIL di Lebanon Selatan, termasuk serangan terbaru pada tanggal 3 April 2026,” kata Veronica.
Baca tanpa iklan