Mulai Misi Militer di Selat Hormuz, Inggris Kirim Drone, Jet Tempur, dan Kapal Perang

Ringkasan Berita:

• Inggris akan mengerahkan jet tempur Typhoon, kapal perang HMS Dragon, drone, dan sistem anti-ranjau untuk misi multinasional di Selat Hormuz.
• Operasi yang melibatkan lebih dari 40 negara itu bertujuan menjaga keamanan jalur pelayaran minyak dunia di tengah konflik AS, Israel, dan Iran.
• Inggris juga menyiapkan dana 115 juta poundsterling untuk teknologi drone dan anti-drone. Menteri Pertahanan John Healey menegaskan misi tersebut bersifat defensif dan independen.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Inggris mengumumkan akan mengerahkan drone, jet tempur, dan kapal perang untuk mendukung misi militer multinasional di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.

Dalam pernyataan resmi pada Selasa malam, pemerintah Inggris mengatakan kontribusinya akan mencakup jet tempur Typhoon, kapal perang HMS Dragon, serta berbagai sistem canggih untuk mendeteksi dan menghadapi ancaman ranjau maupun drone.

“Kami akan menyumbangkan drone, jet tempur, dan kapal perang untuk misi multinasional guna mengamankan Selat Hormuz,” demikian pernyataan pemerintah Inggris, Selasa (12/5/2026).

London juga mengalokasikan dana baru sebesar 115 juta poundsterling untuk memperkuat sistem drone pemburu ranjau dan teknologi anti-drone yang akan digunakan dalam operasi tersebut.

Misi tersebut dirancang sebagai operasi defensif untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, salah satu rute perdagangan energi paling penting di dunia yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak global.

Pemerintah Inggris menegaskan operasi itu akan dilakukan bersama lebih dari 40 negara yang tergabung dalam Misi Militer Multinasional.

“Misi ini akan bersifat multinasional, defensif, independen, dan kredibel,” lanjut pernyataan tersebut.

Sebagai bagian dari operasi, Inggris akan mengerahkan perangkat pencarian ranjau otonom yang mampu mendeteksi sekaligus menonaktifkan ranjau laut secara otomatis.

Angkatan Laut Kerajaan Inggris juga akan menggunakan sistem modular “Beehive” yang dapat mengoperasikan kapal drone Kraken berkecepatan tinggi untuk mendeteksi, melacak, dan menghadapi ancaman di laut.

Sementara itu, jet tempur Typhoon akan melakukan patroli udara di atas Selat Hormuz. Inggris juga menyiapkan tim spesialis penjinak ranjau militer untuk mendukung operasi di kawasan tersebut.

Kapal perang HMS Dragon disebut telah bergerak menuju Timur Tengah setelah menjalani pelatihan tambahan dan peningkatan sistem tempur, termasuk sistem pertahanan anti-drone Sea Viper, dikutip dari laman Pemerintah Inggris.

Baca juga: Dipimpin Inggris, 40 Negara Bahas Rencana Militer di Selat Hormuz, Apa Kata Iran?

Misi Inggris Dkk di Selat Hormuz

Misi multinasional untuk mengamankan Selat Hormuz tidak hanya melibatkan Inggris, tetapi juga mendapat dukungan dari puluhan negara lain.

Inggris dan Prancis menjadi pemimpin utama dalam operasi tersebut, sementara negara-negara seperti Australia, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Lituania, hingga Uni Emirat Arab disebut ikut mendukung atau mempertimbangkan kontribusi militer dan logistik.

Dukungan yang diberikan beragam, mulai dari kapal perang, jet tempur, pesawat pengintai, sistem anti-drone, hingga kemampuan penyapuan ranjau laut untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional.

Misi ini dibentuk untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia, di tengah meningkatnya ketegangan akibat konflik antara AS, Israel, dan Iran, seperti diberitakan Euro News.

Menteri Pertahanan Inggris: Kami akan Memimpin Pengamanan Selat Hormuz

Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan negaranya memainkan peran penting dalam menjaga keamanan jalur perdagangan internasional di kawasan itu.

“Inggris memainkan peran utama dalam mengamankan Selat Hormuz, dan kami menunjukkannya hari ini dengan peralatan canggih terbaru untuk melindungi kepentingan kami dan mengamankan selat tersebut,” kata Healey.

Ia menambahkan bahwa pengerahan jet Typhoon, HMS Dragon, dan sistem otonom terbaru merupakan bentuk komitmen Inggris untuk menjaga stabilitas perdagangan global dan mengurangi dampak konflik terhadap masyarakat internasional.

“Dengan sekutu-sekutu kami, misi multinasional ini akan bersifat defensif, independen, dan kredibel,” ujarnya.

Selain HMS Dragon, kapal RFA Lyme Bay juga sedang ditingkatkan agar mampu membawa sistem tanpa awak canggih dan berfungsi sebagai “kapal induk” bagi drone laut jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam operasi di Selat Hormuz.

Saat ini Inggris telah menempatkan lebih dari 1.000 personel militer di kawasan Timur Tengah, termasuk tim anti-drone dan skuadron jet tempur yang selama ini terlibat dalam pengamanan wilayah dan perlindungan terhadap sekutu-sekutunya.

Langkah Inggris dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap keamanan pelayaran di Selat Hormuz akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan energi dunia.

Latar Belakang Perang AS-Israel Vs Iran

Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pecah pada 28 Februari 2026 setelah AS dan Israel menyerang sejumlah fasilitas penting milik Iran. Serangan itu terjadi dua hari setelah perundingan nuklir di Jenewa gagal mencapai kesepakatan.

AS dan Israel menuduh Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Namun Iran membantah dan mengatakan program nuklirnya hanya digunakan untuk energi dan penelitian.

Situasi semakin panas setelah serangan awal dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Posisi tersebut kemudian digantikan oleh putranya, Mojtaba Khamenei.

Iran lalu membalas dengan menyerang wilayah Israel dan pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Selain itu, Teheran menghentikan pembicaraan nuklir dan memperketat jalur pelayaran di Selat Hormuz, jalur penting pengiriman minyak dunia. Akibatnya, pasokan energi global terganggu dan harga minyak naik.

Setelah perang berlangsung sekitar 40 hari, kedua pihak menyepakati gencatan senjata sementara pada 8 April 2026. Meski begitu, ketegangan belum benar-benar mereda. Pakistan kemudian ikut menjadi mediator untuk membantu proses negosiasi damai antara Washington dan Teheran.

Keadaan kembali memanas ketika AS menjalankan operasi militer “Project Freedom” di Selat Hormuz. Operasi itu sempat dihentikan untuk memberi kesempatan pada jalur diplomasi, tetapi perundingan kembali gagal pada 10–11 Mei setelah Iran menolak proposal terbaru dari pemerintahan Donald Trump.

Saat ini AS sedang mempertimbangkan langkah militer baru, termasuk kemungkinan serangan udara tambahan dan pengaktifan kembali operasi di Selat Hormuz.

Salah satu masalah terbesar dalam negosiasi adalah tuntutan AS dan Israel agar cadangan uranium Iran dipindahkan ke luar negeri. Namun Iran menolak permintaan itu karena dianggap melanggar kedaulatan negaranya.

Hingga sekarang, kedua pihak masih sama-sama bertahan dengan proposal masing-masing, sehingga perundingan berjalan sulit dan belum menemukan titik kesepakatan.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)