Singgung Standar Ganda, Menlu RI Serukan Negara Berkembang Diberi Porsi Lebih Banyak di DK PBB

Ringkasan Berita:

• Menteri Luar Negeri Sugiono kembali menyerukan urgensi reformasi sistem global, dalam hal ini Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), agar lebih mencerminkan realitas geopolitik dunia saat ini.
• Menlu menekankan tatanan global yang ada saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan akibat perilaku aktor-aktor global itu sendiri.
• Hal ini disampaikan Sugiono di BRICS Foreign Ministers Meeting (FMM), New Delhi, India, Kamis (14/5/2026)

TRIBUNNEWS.COM, INDIA - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono kembali menyerukan urgensi reformasi sistem global, dalam hal ini Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), agar lebih mencerminkan realitas geopolitik dunia saat ini.

Dalam pernyataannya di BRICS Foreign Ministers Meeting (FMM), New Delhi, India, Kamis (14/5/2026), Menlu menekankan bahwa tatanan global yang ada saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan akibat perilaku aktor-aktor global itu sendiri.

"Kita hidup di masa di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga turut berkontribusi pada kekacauan tersebut," tegas Sugiono.

Indonesia menekankan bahwa supremasi hukum harus berlaku bagi seluruh negara tanpa terkecuali. 

Institusi peradilan internasional dan organ PBB harus dikembalikan pada mandat utamanya tanpa intervensi pihak mana pun.

"Tidak ada negara yang berada di atas hukum, dan ini berarti menjaga Mahkamah Internasional dari penegakan yang selektif dan campur tangan politik, serta memberdayakan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan mandatnya secara efektif," kata dia.

Baca juga: Tiba di India, Menlu Sugiono akan Hadiri Forum BRICS Bahas Isu Politik & Perdamaian Global

Ia menegaskan ketimpangan dalam struktur global ini harus segera diatasi dengan pemberian ruang lebih luas bagi negara-negara berkembang.

Satu di antaranya adalah pemberian porsi lebih banyak bagi keterwakilan negara - negara berkembang untuk masuk dalam formasi negara anggota DK PBB.

Tujuannya agar lembaga keamanan internasional tersebut peka terhadap kondisi geopolitik dewasa ini yang telah berkembang menjadi ajang adu otot militer ketimbang pilihan berdiskusi di meja diplomatik.

"Hal ini juga memerlukan reformasi bermakna pada tata kelola global, termasuk keterwakilan yang lebih besar dari Global South di dalam Dewan Keamanan PBB, agar institusi internasional lebih mencerminkan realitas geopolitik saat ini," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu menegaskan bahwa BRICS harus mengambil peran aktif sebagai motor penggerak bagi negara-negara berkembang dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.

"Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari Global South, BRICS memiliki posisi dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan memelihara aturan yang menopang stabilitas global," katanya.

Sugiono menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum internasional yang objektif sebagai fondasi perdamaian dunia. 

Menurutnya, penerapan hukum tidak boleh lagi dibarengi dengan praktik standar ganda yang merusak kredibilitas institusi internasional.

"Dan ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda," pungkas dia.