Drone Ukraina Bakar Kilang Minyak Rusia, Serangan Tembus 800 Km dari Perbatasan

Ringkasan Berita:

• Drone Ukraina menyerang kilang minyak Syzran di wilayah Samara, Rusia, yang berjarak lebih dari 800 km dari perbatasan Ukraina.
• Presiden Volodymyr Zelenskyy mengunggah video kobaran api besar pascaserangan tersebut.
• Media Rusia Astra menyebut kilang itu milik Rosneft, sementara dua orang dilaporkan tewas.
• Zelenskyy mengatakan serangan itu bagian dari strategi Ukraina menekan pendapatan perang Moskow.

TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1549 pada Jumat (22/5/2026).

Drone Ukraina dilaporkan menyerang kilang minyak Syzran di wilayah Samara, Rusia, yang berada lebih dari 800 kilometer dari perbatasan Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis mengunggah video yang memperlihatkan kobaran api besar setelah serangan terjadi.

Kantor berita independen Rusia, Astra, menyebut kilang tersebut dimiliki oleh perusahaan energi Rosneft.

Gubernur Samara Vyacheslav Fedorishchev mengatakan dua orang tewas akibat serangan drone di Syzran, meski tidak secara langsung menyebut fasilitas kilang.

Zelenskyy menyatakan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia merupakan bagian dari strategi jangka panjang Ukraina untuk menekan pendapatan perang Moskow.

“Secara keseluruhan, rencana jangka panjang kami untuk bulan Mei sebagian besar dilaksanakan sepenuhnya. Target utamanya adalah kilang minyak Rusia, fasilitas penyimpanan, dan infrastruktur lain yang terkait dengan pendapatan minyak ini,” ujarnya.

Trump Tambah 5.000 Tentara AS ke Polandia, Singgung Hubungan Khusus dengan Presiden Baru

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengiriman tambahan 5.000 tentara Amerika Serikat ke Polandia setelah kemenangan Presiden konservatif Karol Nawrocki.

Trump menyebut langkah itu sebagai bentuk dukungan terhadap Nawrocki yang sebelumnya ia dukung secara terbuka.

Baca juga: Membentang 2.600 Kilometer, Ini Spesifikasi Pipa Gas Power of Siberia 2 Milik Rusia-China

“Berdasarkan keberhasilan pemilihan Presiden Polandia saat ini, Karol Nawrocki, yang dengan bangga saya dukung, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengirimkan tambahan 5.000 pasukan ke Polandia,” tulis Trump di Truth Social, Kamis (21/5/2026).

Pengumuman itu muncul setelah Pentagon membatalkan rotasi 4.000 tentara AS ke Polandia pekan lalu, yang sempat memicu kebingungan di Warsawa.

Wakil Presiden JD Vance menegaskan keputusan tersebut hanya “penundaan” dan bukan pengurangan pasukan.

Trump sebelumnya juga menarik sekitar 5.000 tentara AS dari Jerman di tengah ketegangan dengan Berlin terkait perang AS-Israel melawan Iran.

Hingga kini, Gedung Putih dan Pentagon belum menjelaskan apakah pasukan tambahan ke Polandia berasal dari unit yang ditarik dari Jerman atau brigade lain.

Menurut analisis Council on Foreign Relations, AS saat ini memiliki sekitar 80.000 tentara di Eropa, termasuk lebih dari 38.000 di Jerman dan sekitar 10.000 di Polandia.

Sementara itu, Rusia kembali mengecam meningkatnya militerisasi Eropa dan menuduh negara-negara Barat menggunakan ancaman Rusia sebagai alasan memperkuat blok militer di kawasan tersebut, seperti diberitakan Russia Today.

Kanselir Jerman Dorong Status Khusus Ukraina di Uni Eropa

Kanselir Jerman Friedrich Merz mengusulkan agar Uni Eropa mempertimbangkan status “keanggotaan asosiasi” bagi Ukraina di tengah upaya menghidupkan kembali pembicaraan damai.

Menurut surat Merz kepada para pejabat tinggi Uni Eropa yang diperoleh Associated Press, Ukraina nantinya dapat ikut serta dalam berbagai pertemuan Uni Eropa meski belum memiliki hak suara penuh.

Usulan tersebut juga mencakup kemungkinan Ukraina memperoleh posisi “anggota asosiasi” tanpa hak suara di Komisi Eropa dan Parlemen Eropa.

Langkah itu dinilai sebagai upaya mempererat integrasi Ukraina dengan Eropa sambil menunggu proses keanggotaan penuh.

Lukashenko Buka Peluang Bertemu Zelenskyy, Klaim Belarus Tak Akan Masuk Perang Ukraina

Pemimpin Belarus, Alexander Lukashenko, menyatakan dirinya siap mengadakan pembicaraan langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di tengah meningkatnya ketegangan antara Minsk dan Kyiv terkait perang Rusia-Ukraina.

Dalam pernyataannya yang dikutip kantor berita pemerintah BelTA, Lukashenko menegaskan Belarus tidak ingin terseret lebih jauh ke dalam perang, kecuali jika wilayah negaranya diserang secara langsung.

“Kami tidak akan terseret ke dalam perang di Ukraina. Tidak ada kebutuhan untuk itu, baik bagi sipil maupun militer,” kata Lukashenko.

Meski demikian, ia mengaku tetap membuka pintu dialog dengan Zelenskyy dan bersedia bertemu di lokasi mana pun, baik di Belarus maupun Ukraina.

“Jika dia ingin mendiskusikan sesuatu, meminta nasihat, atau hal lain, dia dipersilakan. Saya siap bertemu dengannya di lokasi mana pun — Ukraina atau Belarus — untuk membahas hubungan Belarus-Ukraina dan mungkin juga prospeknya,” ujarnya.

Lukashenko juga mempertanyakan memburuknya hubungan Minsk dan Kyiv di tengah komunikasi Belarus dengan sejumlah negara Barat.

“Entah mengapa kita memiliki hal-hal untuk dibicarakan dengan Amerika, Jerman, Polandia, Lituania, dan Latvia, tetapi dengan Ukraina tidak ada yang bisa dibicarakan,” tambahnya, lapor Pravda.

Pernyataan tersebut muncul setelah Ukraina menuduh Rusia terus berupaya menyeret Belarus lebih dalam ke konflik.

Pada 15 Mei lalu, Zelenskyy mengatakan pihaknya telah menerima laporan intelijen mengenai aktivitas Rusia di Belarus dan memerintahkan militer Ukraina menyiapkan langkah antisipasi.

Di saat yang sama, Kementerian Pertahanan Belarus mengumumkan dimulainya latihan militer bersama Rusia yang melibatkan unit-unit siap tempur senjata nuklir taktis.

Langkah itu memicu kekhawatiran internasional karena dianggap meningkatkan risiko eskalasi konflik di kawasan.

Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus sebagai ancaman serius terhadap keamanan global dan mendesak negara-negara mitra Ukraina memberikan respons tegas.

Kekhawatiran Kyiv bukan tanpa alasan, karena pada awal invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022, sejumlah pasukan Rusia memasuki wilayah Ukraina melalui Belarus, sementara beberapa serangan rudal ke Ukraina juga diluncurkan dari wilayah negara tersebut.

Zelenskyy Sambut Dukungan Uni Eropa, Merz Kaitkan dengan Perdamaian

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyambut positif sinyal kemajuan pembicaraan keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Dalam pidatonya pada Rabu, Zelenskyy menegaskan bahwa negaranya telah memenuhi berbagai syarat untuk melanjutkan proses tersebut.

“Ini sangat penting bagi kami. Ukraina telah memenuhi semua yang diperlukan untuk kemajuan ini,” ujar Zelenskyy.

Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz menilai keterlibatan lebih besar Ukraina dengan Uni Eropa juga dapat membantu mendorong proses perdamaian. Menurutnya, usulan tersebut penting bukan hanya bagi Ukraina, tetapi juga demi stabilitas keamanan Eropa secara keseluruhan.

“Ini akan membantu memfasilitasi pembicaraan perdamaian yang sedang berlangsung sebagai bagian dari solusi damai yang dinegosiasikan. Ini penting tidak hanya untuk keamanan Ukraina tetapi juga untuk keamanan seluruh benua,” tulis Merz.

Eks Presiden Estonia: Ukraina Harus Bersama Barat, Bukan Rusia

Mantan Presiden Estonia, Kersti Kaljulaid, menegaskan pentingnya Ukraina berada di pihak Barat dalam isu keanggotaan Uni Eropa dan keamanan kawasan.

Dalam pernyataannya pada Rabu, Kaljulaid menyoroti kekuatan industri dan militer Ukraina yang dinilai sangat strategis bagi masa depan Eropa.

“Pertanyaannya adalah: Ukraina adalah kekuatan militer dengan kemampuan produksi militer yang sangat besar. Di tangan siapa kemampuan itu harus berada? Di tangan Rusia atau tangan Barat? Selesai. Ini pertanyaan kita,” katanya.

Ia juga memperingatkan bahwa jika Ukraina kembali berada di bawah pengaruh Moskow, kemampuan industri pertahanan negara itu dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan Rusia seperti pada era Uni Soviet.

“Memiliki warga Ukraina bersama kita sangat penting, karena bayangkan mereka mulai membangun semua hal ini untuk Rusia, bukan untuk kita,” tambah Kaljulaid.

Pengadilan Uni Eropa Izinkan Pembekuan Aset Terkait Warga Rusia yang Disanksi

Mahkamah Kehakiman Uni Eropa memutuskan bahwa aset yang berkaitan dengan warga Rusia yang masuk daftar sanksi tetap dapat dibekukan, meskipun aset tersebut dimiliki melalui struktur perwalian atau kepemilikan tidak langsung.

Putusan pada Kamis itu memperkuat kewenangan negara-negara Uni Eropa dalam menyita aset yang diduga terkait individu Rusia yang dikenai sanksi akibat perang Ukraina.

Kasus tersebut berkaitan dengan penyitaan perusahaan dan kapal pesiar di Italia yang dimiliki melalui struktur kepemilikan kompleks berbentuk perwalian. Perusahaan terkait sempat menggugat keputusan penyitaan, namun pengadilan menolak gugatan tersebut.

Mahkamah menyatakan bahwa indikasi kepemilikan atau kendali atas aset tidak harus dibuktikan secara langsung, tetapi juga dapat dilihat dari keadaan tertentu maupun “struktur hukum yang terlalu rumit”.

Keputusan itu diperkirakan akan memperluas ruang gerak Uni Eropa dalam memburu aset-aset milik oligarki Rusia yang diduga berupaya menyembunyikan kekayaan mereka melalui jaringan perusahaan dan perwalian internasional.

Ukraina Klaim Kemajuan Besar di Garis Depan, Rusia Mulai Terdesak

Pasukan Ukraina dilaporkan berhasil memukul mundur sejumlah posisi Rusia di beberapa sektor garis depan dan mencatat kemajuan medan perang paling signifikan sejak 2024.

Laporan tersebut disampaikan oleh Institute for the Study of War dalam penilaian terbarunya pada Rabu.

Lembaga think tank yang berbasis di AS itu menyebut kampanye serangan jarak menengah Ukraina sejak awal 2026 telah mengurangi kemampuan Rusia untuk menjalankan operasi ofensif secara efektif di berbagai wilayah pertempuran.

“Kampanye serangan jarak menengah yang intensif Ukraina sejak awal 2026 juga telah menurunkan kemampuan pasukan Rusia untuk melakukan operasi ofensif di seluruh wilayah operasi dan kemungkinan mendukung kemajuan Ukraina baru-baru ini,” tulis laporan tersebut.

Rusia Kehilangan Akses Starlink, Ukraina Mulai Rebut Inisiatif Perang

Ukraina mengklaim mulai mendapatkan kembali kendali di sejumlah wilayah garis depan setelah Rusia kehilangan akses terhadap layanan satelit Starlink untuk operasi drone mereka.

Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov mengatakan hilangnya akses tersebut membuat kemampuan tempur Rusia melemah dan memperlambat laju serangan mereka.

“Sejak saat itu Rusia belum dapat menemukan pengganti penuh untuk Starlink, yang memberi Ukraina keuntungan penting di medan perang,” kata Fedorov.

Menurutnya, kondisi itu membantu Ukraina memperlambat kemajuan Rusia sekaligus secara bertahap merebut kembali inisiatif dalam pertempuran di garis depan, seperti diberitakan The Guardian.

Rusia dan Belarus Gelar Latihan Nuklir Besar, Rudal Hipersonik Diluncurkan

Rusia dan Belarus menggelar tahap akhir latihan nuklir gabungan mereka dengan meluncurkan sejumlah rudal strategis, termasuk rudal balistik Yars dan rudal hipersonik Zircon.

Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis menyatakan latihan tersebut melibatkan berbagai unsur kekuatan nuklir strategis Rusia, mulai dari kapal selam bertenaga atom hingga unit rudal balistik antarbenua.

Dalam latihan itu, truk peluncur rudal bergerak melintasi kawasan hutan, kapal selam nuklir berlayar dari pangkalan di Arktik dan Pasifik, sementara awak pesawat tempur menjalankan simulasi kesiapan tempur.

Latihan militer besar tersebut digelar di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Barat terkait perang yang masih berlangsung di Ukraina.

Latar Belakang Perang Rusia Vs Ukraina

Perang Invasi Rusia ke Ukraina mulai pecah secara terbuka pada 24 Februari 2022 ketika Rusia melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Ukraina. Namun, akar konflik kedua negara sebenarnya telah berlangsung lama sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, ketika Ukraina resmi merdeka dan mulai menentukan arah politik serta kebijakan luar negerinya sendiri.

Dalam perkembangannya, Ukraina semakin mendekat ke negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kiev juga menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan NATO. Langkah tersebut dipandang Rusia sebagai ancaman terhadap pengaruh dan keamanan strategisnya di kawasan Eropa Timur.

Ketegangan semakin meningkat pada 2014 setelah terjadinya Revolusi Maidan, yakni gelombang demonstrasi besar yang menggulingkan Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, yang dikenal dekat dengan Moskow. Setelah peristiwa tersebut, Rusia mencaplok Semenanjung Krimea dan mendukung kelompok separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk di kawasan Donbas. Konflik bersenjata di wilayah itu kemudian berlangsung bertahun-tahun dan menewaskan ribuan orang.

Berbagai upaya damai sempat dilakukan, termasuk melalui Perjanjian Minsk yang dimediasi Prancis dan Jerman. Namun, kesepakatan tersebut sulit diterapkan karena kedua pihak saling menuduh melanggar isi perjanjian.

Pada Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya “operasi militer khusus” di Ukraina. Moskow mengklaim langkah itu bertujuan melindungi warga berbahasa Rusia di Ukraina timur dan mencegah perluasan pengaruh NATO. Namun, Ukraina dan negara-negara Barat menilai tindakan tersebut sebagai invasi yang melanggar kedaulatan negara.

Sejak perang dimulai, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu Barat lainnya memberikan bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan dalam jumlah besar kepada Ukraina. Sementara itu, Rusia menghadapi berbagai sanksi internasional yang menyasar sektor ekonomi, energi, hingga keuangan.

Konflik ini juga memicu dampak global, mulai dari krisis energi dan gangguan pasokan pangan hingga meningkatnya ketegangan geopolitik dunia. Hingga kini, perang masih berlangsung meski berbagai upaya negosiasi dan mediasi terus dilakukan untuk mencapai gencatan senjata maupun perdamaian permanen.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)