Teheran Pasang Syarat Damai ke AS, Dana Rp190 Triliun Harus Cair dalam 60 Hari

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Iran meminta pencairan aset beku senilai 12 miliar dolar AS (sekitar Rp190 triliun) yang harus cair maksimal 60 hari setelah perjanjian ditandatangani.
• Tuntutan tersebut muncul karena Iran ingin memulihkan ekonomi yang terpukul sanksi internasional sekaligus memastikan Washington benar-benar menjalankan komitmen kesepakatan.
• Meski Donald Trump mengklaim kesepakatan hampir final, militer AS kembali melancarkan serangan ke Iran selatan.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Iran dilaporkan memasang syarat penting dalam proses negosiasi damai dengan Amerika Serikat.

Dalam laporan terbaru yang diungkap kantor berita Tasnim News Agency, Teheran meminta pencairan aset beku senilai 12 miliar dolar AS atau sekitar Rp190 triliun sebagai bagian awal dari kesepakatan yang tengah dibahas kedua negara.

Tak hanya itu, Iran juga menuntut tambahan dana sebesar 12 miliar dolar AS lainnya harus ditransfer dalam waktu maksimal 60 hari setelah perjanjian resmi ditandatangani.

Langkah ini dilakukan Iran karena selama bertahun-tahun negara tersebut mengalami tekanan ekonomi berat akibat sanksi internasional yang diberlakukan Amerika Serikat dan sekutunya.

Sanksi tersebut membuat sebagian besar aset dan transaksi keuangan Iran di luar negeri dibekukan sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi domestik.

Pemerintah Iran menilai pencairan aset beku menjadi bagian penting dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

Dana tersebut dibutuhkan untuk membantu stabilitas keuangan negara, mendukung impor kebutuhan penting, memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, hingga memulihkan sektor perdagangan dan energi yang terdampak sanksi.

Selain faktor ekonomi, Iran juga ingin memastikan Amerika Serikat benar-benar menjalankan komitmen dalam kesepakatan yang sedang dinegosiasikan.

Teheran disebut tidak ingin kembali mengalami kendala seperti pencairan dana Iran di Korea Selatan dan Qatar pada masa sebelumnya yang sempat tertunda akibat berbagai hambatan teknis dan politik.

Karena itulah, Iran meminta adanya jaminan pencairan dana secara bertahap dengan tenggat waktu yang jelas. 

Teheran mengklaim mekanisme tersebut penting agar kesepakatan tidak hanya bersifat politik, tetapi juga memberikan hasil konkret bagi Iran.

Sementara itu, pengamat menilai tuntutan Iran mengenai pencairan aset menunjukkan bahwa isu ekonomi kini menjadi salah satu fokus utama dalam pembicaraan damai antara Teheran dan Washington.

Baca juga: Qatar Bantah Tawarkan Rp 195,6 Triliun ke Iran untuk Kesepakatan Damai dengan AS

Konflik Iran-AS Jadi Latar Belakang Negosiasi

Adapun negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat berlangsung di tengah ketegangan besar yang sempat mengguncang kawasan Timur Tengah sejak Februari lalu. 

Konflik memanas setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran.

Serangan tersebut kemudian dibalas oleh Teheran dengan meluncurkan serangan ke wilayah Israel serta sejumlah sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk.

Situasi itu membuat kekhawatiran dunia internasional meningkat karena dikhawatirkan dapat memicu perang yang lebih luas di Timur Tengah.

Ketegangan semakin memburuk ketika Iran sempat menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia.

Penutupan Selat Hormuz langsung menjadi perhatian global karena sebagian besar pengiriman minyak dari negara-negara Teluk melewati jalur tersebut.

Jika penutupan berlangsung lama, kondisi itu dikhawatirkan dapat mengganggu pasokan energi internasional sekaligus memicu lonjakan harga minyak dunia.

Namun, situasi mulai mereda setelah gencatan senjata diberlakukan pada 8 April melalui mediasi Pakistan. Kesepakatan tersebut menjadi titik awal meredanya konflik terbuka antara Iran dan pihak lawan.

Gencatan senjata itu kemudian diperpanjang tanpa batas waktu oleh Donald Trump sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan dan membuka jalan bagi proses negosiasi yang kini sedang berlangsung antara Washington dan Teheran.

Trump Sebut Kesepakatan Hampir Rampung

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa kesepakatan antara Washington dan Teheran untuk mengakhiri konflik sebenarnya sudah “sebagian besar dinegosiasikan” dan kini tinggal menunggu tahap finalisasi.

Pernyataan itu memunculkan spekulasi bahwa kedua negara tengah membahas kesepakatan besar yang tidak hanya mencakup penghentian konflik militer, tetapi juga kemungkinan pencairan aset Iran yang selama ini dibekukan akibat sanksi internasional.

Namun, di tengah optimisme tersebut, situasi di lapangan justru kembali memanas. 

Pada Senin dini hari (25/5/2026), militer Amerika Serikat mengumumkan telah melancarkan serangan baru di wilayah selatan Iran dengan menargetkan lokasi rudal Iran serta kapal-kapal yang diduga sedang berupaya menempatkan ranjau.

Komando Pusat AS menyebut operasi itu dilakukan sebagai bentuk “pembelaan diri” dan diklaim bertujuan melindungi pasukan Amerika dari ancaman yang dianggap berasal dari militer Iran.

Dalam pernyataannya, Komando Pusat menegaskan serangan dilakukan untuk “melindungi pasukan kami dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Iran”.

Juru bicara Komando Pusat AS Kapten Tim Hawkins mengatakan bahwa militer Amerika “terus mempertahankan pasukan kami dengan tetap menahan diri di tengah gencatan senjata yang tengah berlangsung”.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa Washington masih berupaya menjaga jalur diplomasi tetap terbuka meski operasi militer kembali dilakukan.

Serangan terbaru tersebut terjadi di saat proses negosiasi antara kedua negara masih berlangsung.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, menyatakan bahwa sejumlah kemajuan memang telah tercapai dalam perundingan dengan Amerika Serikat. 

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kesepakatan untuk benar-benar mengakhiri konflik “belum dalam waktu dekat”.

Perkembangan ini memperlihatkan kontras tajam antara jalur diplomasi dan situasi militer di lapangan.

Di satu sisi, Washington dan Teheran disebut semakin dekat menuju kesepakatan penting, tetapi disisi lain ketegangan bersenjata masih terus berlangsung dan berpotensi mengganggu proses negosiasi yang tengah berjalan.

(Tribunnews.com / Namira)