Senat AS Mulai Resah, Cecar Marco Rubio Soal Sanksi Iran dan Selat Hormuz

Ringkasan Berita:

• Anggota senat Amerika Serikat (AS) mulai resah dengan pemerintahan Donald Trump terkait perang Iran yang tidak berkesudahan.
• Keresahan tersebut mereka utarakan ketika memanggil Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
• Dalam kesaksian pertamanya sejak perang Iran meletus, Rubio dicecar habis-habisan oleh para anggota dewan mengenai transparansi, strategi akhir perang, serta dampak ekonomi domestik.

TRIBUNNEWS.COM - Keresahan mulai menyelimuti para anggota Senat Amerika Serikat (AS) terkait perang Iran yang tak kunjung usai.

Keresahan mulai mereka utarakan dengan memanggil Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

Dengan situasi Ruang Sidang Kongres AS yang tegang, Rubio menghadapi ujian berat dalam kesaksian publik pertamanya sejak konflik bersenjata melawan Iran meletus.

Mantan Senator Florida itu dicecar habis-habisan oleh para anggota dewan mengenai transparansi, strategi akhir perang, serta dampak ekonomi domestik yang kian mencekik warga Amerika.

Dalam sidang tersebut, Rubio menegaskan posisi keras Washington dengan menyebut tidak ada barter pelonggaran sanksi ekonomi hanya demi pembukaan kembali Selat Hormuz yang diblokade.

"Iran disanksi karena aktivitas nuklir mereka dan pengayaan uranium tingkat tinggi."

"Jika mereka ingin sanksi dicabut, syaratnya cuma satu: hentikan total program nuklir tersebut."

"Pelonggaran sanksi berbasis kepatuhan, bukan sekadar kompromi jalur laut," tegas Rubio di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat, dikutip dari Reuters.

Perang yang diinisiasi oleh serangan mendadak AS dan Israel pada 28 Februari lalu kini resmi memasuki bulan keempat.

Alih-alih mendapatkan peta jalan damai yang jelas, para anggota dewan justru disuguhkan klaim sepihak.

Ketegangan memuncak ketika Rubio melontarkan pernyataan kontroversial, "Perang sudah selesai," dalam adu argumen dengan Senator Demokrat, Cory Booker.

Baca juga: Iran Gempur Aset Militer AS di Kuwait-Bahrain, Penerbangan Lumpuh, Sejumlah Orang Terluka

Booker langsung memotong klaim tersebut dengan nada tinggi.

Ia menuding pemerintah Trump melakukan pembohongan publik dan mengabaikan wewenang Kongres melalui laporan ketentuan perang yang manipulatif.

"Anda mengirim dokumen ke Kongres yang menyatakan AS tidak berada dalam permusuhan aktif dengan Iran."

"Fakta di lapangan? Militer kita membombardir Iran, sementara kedutaan dan pangkalan militer kita di Timur Tengah dihujani bom oleh mereka."

"Bagaimana bisa Anda sebut ini bukan perang aktif?" cecar Booker.

Kritik tidak hanya datang dari oposisi. Sejumlah politisi faksi Republik — partai yang menaungi Trump — mulai menunjukkan kegelisahan.

Fokus mereka adalah Pemilu November mendatang.

Akibat perang ini, jalur perdagangan minyak dunia di Selat Hormuz terganggu, memicu lonjakan harga bensin di dalam negeri AS dan membakar inflasi.

Anggota Republik mendesak agar krisis energi ini segera diselesaikan demi mengamankan kursi mereka di parlemen.

Sementara itu, Senator Demokrat senior, Jeanne Shaheen, memberikan sentilan menohok yang mewakili suara arus bawah warga Amerika.

Menurutnya, prioritas pemerintah saat ini sudah melenceng jauh dari kebutuhan rakyat.

Baca juga: Pemimpin Baru Iran Masih Hidup! AS Sebut Mojtaba Khamenei Aktif Kendalikan Negosiasi Via Perantara

"Saat saya turun ke daerah pemilihan dan berbicara dengan konstituen, mereka tidak meminta pergantian rezim di Havana, Karakas, atau Teheran."

"Mereka berteriak meminta bantuan ekonomi dan penurunan biaya hidup di rumah mereka sendiri," tegas Shaheen.

Klaim Rubio Soal Perang Iran

Sementara itu di waktu berbeda, Rubio mengisyaratkan bahwa kesepakatan damai antara Washington dan Teheran bisa tercapai dalam waktu dekat, setelah konflik intens yang berlangsung selama tiga bulan terakhir.

"Kesepakatan bisa saja tercapai hari ini, besok, atau minggu depan," ujar Rubio seperti dikutip dari WANA, Rabu (3/6/2026).

Rubio mengeklaim bahwa pihak Iran telah melunak dan bersedia kembali ke meja perundingan untuk membahas sejumlah poin penting terkait program nuklir mereka.

Meski demikian, klaim sepihak dari Washington ini sempat memicu tanda tanya.

Pasalnya, otoritas Iran sebelumnya menegaskan bahwa mereka telah memutus jalur komunikasi dengan AS.

Teheran marah akibat rentetan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan sekutu AS, khususnya dalam eskalasi militer di Lebanon.

Dalam keterangannya, Rubio menekankan bahwa AS mengajukan syarat mutlak jika Iran ingin sanksi dan tekanan maritim mereka dikendurkan.

Syarat tersebut adalah pembukaan total Selat Hormuz.

AS menuntut deklarasi resmi dari Teheran yang menjamin bahwa jalur laut paling strategis di dunia itu aman dan terbuka bagi lalu lintas kapal internasional.

Berdasarkan draf kesepahaman pekan lalu, AS berjanji akan mengurangi armada dan tekanan militernya di kawasan teluk secara bertahap apabila Iran membuka blokade Selat Hormuz.

Di sisi lain, Rubio juga kembali menyuarakan klaim pemerintahan Donald Trump yang menyebut bahwa kekuatan militer konvensional Iran telah rontok akibat serangan udara konvensional dalam beberapa bulan terakhir.

Ia bahkan mengeklaim angkatan laut Iran saat ini sudah tidak lagi memiliki kemampuan tempur yang efektif.

(Tribunnews.com/Whiesa)