Trump: Iran Boleh Memperkaya Uranium, tapi Bukan untuk Militer

Ringkasan Berita:

• Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran tetap boleh memperkaya uranium, tetapi hanya untuk tujuan sipil dan pada tingkat rendah yang tidak dapat digunakan untuk militer.
• Kesepakatan AS-Iran juga mencakup pengelolaan sekitar 12 ton uranium yang telah diperkaya Iran serta mekanisme inspeksi internasional yang ketat.
• Kompromi ini tercapai setelah Iran menolak penghentian total pengayaan uranium selama 20 tahun.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan rincian baru mengenai kesepakatan yang telah dicapai antara Washington dan Teheran.

Dalam wawancara dengan The New York Times, Trump menegaskan bahwa Iran tetap diperbolehkan melakukan pengayaan uranium, tetapi hanya untuk kepentingan sipil dan tidak boleh digunakan untuk tujuan militer.

"Iran akan selamanya terbatas pada pengayaan uranium pada tingkat rendah yang tidak dapat digunakan secara militer," kata Trump, pada Senin (15/6/2026).

Menurut Trump, kesepakatan tersebut memastikan Iran tidak akan dapat memperkaya uranium melebihi batas yang telah ditentukan.

Namun, ketika ditanya apakah batas tersebut sama seperti dalam perjanjian nuklir era Presiden Barack Obama yang membatasi pengayaan uranium hingga 3,67 persen, Trump tidak menyebut angka spesifik.

Sebaliknya, ia menegaskan bahwa inti dari perjanjian baru adalah menjamin Iran hanya dapat melakukan pengayaan uranium untuk kebutuhan nonmiliter secara permanen.

"Mereka hanya akan dapat melakukan pengayaan untuk tujuan nonmiliter, selamanya," ujarnya.

Kesepakatan AS-Iran yang diumumkan Trump pada Senin pagi itu menjadi salah satu terobosan diplomatik terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Trump Umumkan Kesepakatan dengan Iran

Sebelumnya, Trump mengumumkan melalui platform Truth Social bahwa kedua negara telah berhasil menyelesaikan kesepakatan yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan sekaligus membuka jalan menuju stabilitas kawasan Timur Tengah.

Selain membatasi aktivitas nuklir Iran, kesepakatan tersebut juga mencakup kerja sama antara AS dan Iran untuk menangani persediaan uranium yang telah diperkaya milik Teheran.

Baca juga: Israel Tak Senang dengan Kesepakatan AS-Iran, Tak Mau Mundur dari Lebanon

Trump menyebut kedua negara akan bekerja sama untuk mengekstraksi, mencampur, dan menghilangkan sekitar 12 ton bahan bakar nuklir yang saat ini dimiliki Iran.

Langkah itu mengingatkan pada perjanjian nuklir tahun 2015 yang disepakati pada masa Presiden Obama.

Dalam kesepakatan tersebut, sekitar 97 persen stok uranium yang telah diperkaya Iran dipindahkan ke Rusia guna mengurangi risiko pengembangan senjata nuklir.

Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memiliki mekanisme pengawasan yang sangat ketat untuk memastikan Iran mematuhi seluruh komitmen yang telah disepakati.

"Kami akan memiliki kekuatan inspeksi yang kuat," kata Trump.

Menurutnya, sistem pengawasan tersebut akan memungkinkan komunitas internasional memverifikasi bahwa Iran tidak menjalankan aktivitas nuklir yang melanggar kesepakatan.

Kesepakatan ini menandai berakhirnya perdebatan panjang mengenai hak Iran untuk memperkaya uranium.

Selama tiga bulan terakhir negosiasi yang dipimpin utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner, Iran berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menyerahkan hak untuk melakukan pengayaan uranium.

Pada tahap awal pembicaraan, Trump sempat mengusulkan penghentian total aktivitas pengayaan uranium Iran selama 20 tahun.

Namun usulan tersebut mendapat penolakan dari Teheran. Seiring berjalannya negosiasi, kedua pihak akhirnya mencapai kompromi dengan mengizinkan Iran tetap memperkaya uranium dalam batas yang ketat dan hanya untuk kepentingan damai.

Meski disambut positif oleh sejumlah negara Eropa dan Turki, kesepakatan tersebut menuai kritik dari sejumlah pejabat Israel yang khawatir perjanjian itu tidak cukup kuat untuk menghentikan ambisi nuklir Iran dalam jangka panjang.

Namun Trump menegaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan cara terbaik untuk memastikan Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir sekaligus mengurangi risiko konflik baru di Timur Tengah.

Baca juga: Usai Sepakat Damai, Trump Ultimatum Iran dan Ancam Bombardir Teheran Jika Negosiasi Nuklir Mandek 

Latar Belakang Perang AS-Israel Vs Iran

Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pecah pada 28 Februari 2026 setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas strategis di Iran.

Serangan itu terjadi hanya dua hari setelah perundingan program nuklir Iran di Jenewa berakhir tanpa kesepakatan.

Washington dan Tel Aviv menuduh Teheran tengah mengembangkan senjata nuklir, sementara Iran bersikeras bahwa program nuklirnya semata-mata ditujukan untuk kebutuhan energi dan penelitian sipil.

Konflik semakin memanas ketika Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan meninggal dunia pada tahap awal perang. Sejumlah laporan menyebut posisi tersebut kemudian diteruskan oleh putranya, Mojtaba Khamenei.

Sebagai balasan atas serangan yang diterimanya, Iran meluncurkan serangan ke berbagai target di Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Teheran juga memperketat pengawasan di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia.

Setelah hampir 40 hari pertempuran berlangsung, ketegangan mulai mereda berkat upaya mediasi yang dilakukan oleh Pakistan. Proses diplomasi tersebut menghasilkan gencatan senjata sementara dan membuka jalan bagi perundingan yang lebih luas untuk mengakhiri konflik.

Puncaknya, pada 15 Juni 2026, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Washington dan Teheran telah mencapai sebuah nota kesepahaman atau kerangka perdamaian.

Kesepakatan ini belum menjadi perjanjian final, tetapi menjadi dasar bagi kedua negara untuk melanjutkan negosiasi selama 60 hari ke depan guna menyelesaikan berbagai isu yang masih menjadi perdebatan.

Salah satu poin terpenting dalam kesepakatan tersebut adalah soal program nuklir Iran.

Trump menyatakan Iran tetap diperbolehkan memperkaya uranium untuk tujuan sipil dan nonmiliter, seperti pembangkit listrik dan penelitian, tetapi tidak boleh menggunakannya untuk membuat senjata nuklir.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Amerika Serikat menginginkan mekanisme inspeksi internasional yang ketat guna memastikan Iran mematuhi komitmen tersebut, lapor EuroNews.

Di sisi lain, Iran menyatakan kesediaannya untuk tidak mengembangkan atau memiliki senjata nuklir.

Sebagai imbalannya, Teheran mengharapkan pencabutan sanksi ekonomi secara bertahap, pelonggaran embargo minyak, serta pencairan sebagian aset negara yang selama ini dibekukan di luar negeri.

Namun, rincian teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut masih akan dibahas dalam negosiasi lanjutan.

Baca juga: Selat Hormuz Dikabarkan akan Kembali Dibuka pada Jumat: Efek Kesepakatan Iran-AS

Kesepakatan juga mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz untuk pelayaran internasional. Sebagai gantinya, Amerika Serikat akan menghentikan blokade laut terhadap Iran.

Langkah ini dianggap sangat penting karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia yang memengaruhi pasokan minyak global.

Meski kedua negara sepakat menempuh jalur damai, Washington tetap menegaskan bahwa opsi militer akan tetap tersedia apabila Iran melanggar atau menghambat pelaksanaan kesepakatan.

Dengan kata lain, perdamaian yang dicapai saat ini masih bersifat rapuh dan bergantung pada keberhasilan negosiasi lanjutan.

Selain itu, tidak semua pihak menyambut positif kesepakatan tersebut. Israel, khususnya pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyatakan keberatan terhadap beberapa poin yang disepakati. Salah satu isu yang paling menonjol adalah tuntutan penghentian konflik di Lebanon.

Pemerintah Israel menolak menarik pasukannya dari wilayah Lebanon selatan dengan alasan menjaga keamanan nasional dan mencegah ancaman dari Hezbollah yang selama ini dianggap mendapat dukungan dari Iran.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)