TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peluang bakal diaplikasikannya Frequency Division Duplex (FDD) Long Term Evolution (LTE) merupakan hal yang tidak bisa ditolak, karena pemerintah bakal menyelenggarakan teknologi telekomunikasi terbaru tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, meski prosesnya telah berlangsung lama, namun FDD LTE adalah suatu keniscayaan. "Waktunya kita masih mencari waktu yang tepat," kata Rudiantara dalam keterangannya.

Ditambahkannya, saat ini pemerintah menyambut baik langkah operator besar menggelar trial LTE. "Laporkan hasilnya, nanti kita jadikan pertimbangan untuk regulasinya," katanya.

Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Muhammad Budi Setiawan mengakui, peluang untuk menggelar 4G terbuka lebar di 900 MHz karena sudah dinetralkan frekuensinya.  “Bisa saja karena di frekuensi itu sudah dinetralkan, baik di 800 MHz atau 900 MHz," katanya.

"Kalau Bakrie dan Smart masih harus membereskan dulu isu tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dengan batas 14 Desember nanti. Telkomsel jika mau menggelar LTE bisa saja karena memang frekuensi itu sudah dinetralkan, tetapi itu ada pekerjaan yang harus dibereskan dulu yakni soal penataan frekuensi dengan Mobile-8,” katanya.

Seperti diketahui, Bakrie Telecom dan Smartfren baru saja mengumumkan kerjasama network sharing untuk FDD LTE di 800 MHz. Telkomsel kabarnya juga bersiap menggelar FDD LTE di 900 MHz setelah layanan Flexi dimatikan Telkom.

Senior Vice President GM, LTE Business Unit Head of Wireless Strategy Alcatel-Lucent Glenn Booth mengatakan, LTE menjanjikan investasi yang lebih efisien ketimbang 3G sehingga operator berlomba-lomba untuk mengembangkannya.

"Biasanya nanti yang akan dikelola itu 2G dan 4G. Tidak masalah ukuran operator yang menggelar LTE, asalkan bisa membangun arsitektur jaringan dengan benar, ini akan membuat dia kompetitif," katanya.

Menurutnya, belajar di negara seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, kala pemain dengan jumlah pelanggan besar menggelar LTE bersama-sama, bisa mengubah kompetisi dan adopsi di pasar. "Minimal akselerasi dari penetrasi mobile broadband langsung naik," katanya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa meminta sebelum FDD LTE berjalan pemerintah melakukan harmonisasi frekuensi yang mendukung mobile broadband dengan transparan agar terjadi peningkatan kualitas layanan dan persaingan yang sehat.

"Regulator harus menata pelayanan seluler karena selama ini diandalkan untuk mengakses data. Harmonisasi frekuensi dibutuhkan, dimulai dengan mengaudit data yang diserahkan operator untuk menentukan alokasi dan penerapan teknologi di suatu frekuensi," katanya.

Sebelumnya, industri seluler menyambut positif penataan di 800 MHz agar dimana teknologi netral diterapkan dan bisa menyelamatkan usaha pemain lapis kedua seperti Smartfren atau Bakrie Telecom.

Namun, para pelaku usaha menjadi bingung kala muncul wacana FDD LTE di 900 MHz mengingat tak semua pemain berbasis GSM bisa melakukannya karena keterbatasan frekuensi.

Tercatat, operator GSM yang memiliki frekuensi di 900 MHz hanya Telkomsel (15 Mhz), Indosat (15 Mhz), dan XL (7,5 Mhz).

Tadinya, harapan pemain GSM pemerintah menetralkan frekuensi1.800 MHz dimana semua pemain memiliki frekuensi seperti Telkomsel (22,5 Mhz), Indosat (20 MHz), XL (22,5 MHz), dan Tri (10 Mhz) sehingga persaingan sehat terjadi dan tujuan meningkatkan penetrasi broadband tercapai.