Mendikbud Segera Realisasikan Layanan Pendidikan Terintegrasi
Salah satu layanan itu adalah pelayanan sertifikasi bagi guru yang dilakukan seperti layaknya pelayanan di bank yang menggunakan nomor antrean
Jakarta, Kemendikbud --- Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2014 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (18/12), Presiden RI Joko Widodo kembali menegaskan agar menyediakan layanan publik terintegrasi atau yang disebutnya sebagai “one stop service”. Layanan ini memungkinkan masyarakat atau pihak tertentu yang membutuhkan layanan publik dilakukan dalam satu tempat, sehingga segala bentuk pelayanan ataupun perizinan dapat menjadi lebih cepat.
“Akhir Januari, saya dorong dan kejar terus, agar yang namanya one stop service secara nasional selesai. Tidak mundur lagi. Kita harapkan nanti investasi-investasi bisa diselesaikan dalam satu tempat, tidak perlu pergi ke banyak kementerian dan tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun,” ujar Presiden Joko Widodo.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan yang ditemui usai mendengarkan arahan presiden, mengatakan, satu minggu pertama sejak dirinya diangkat juga sudah menginstruksikan agar jajarannya menyiapkan layanan pendidikan dalam satu tempat. Setidaknya ada lebih dari 50 pelayanan yang akan bisa dilakukan dalam satu pintu. “Sekarang sedang dibuat. Ada banyak layanan, misalnya pelayanan sertifikasi bagi guru, bahkan hingga legalisasi, nanti akan dilayani di satu tempat,” tutur Mendikbud.
Sehari setelah dilantik, Mendikbud mulai bertugas dengan meninjau sejumlah pelayanan yang selama ini dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Salah satu layanan itu adalah pelayanan sertifikasi bagi guru yang dilakukan seperti layaknya pelayanan di bank yang menggunakan nomor antrean dan petugas yang siap membantu guru.
Saat berada di ruang kerja Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas)itu, Mendikbud berinteraksi dengan para guru yang sedang mengurus pencairan tunjangan profesi pendidik. “Unit ini sangat penting untuk bisa memastikan guru kita bisa mendapatkan (tunjangan) sertifikasi, dan terlayani dengan baik, dan bisa diselesaikan bila ada masalah. Makanya saya mampir ke sini,” ujarnya saat itu.
Di sana, Mendikbud menyempatkan diri untuk berdiskusi bersama Direktur P2TK Dikdas, Sumarna Suryapranata. Pada kesempatan yang sama Mendikbud juga turut menguji coba layanan data pokok pendidikan (dapodik) yang memuat informasi lengkap mengenai sekolah, siswa, dan PTK di seluruh Indonesia. (Ratih Anbarini)
