TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr Zaenal Abidin menyatakan pemerintah harus merangkul stakeholder saat merevisi tarif INA-CBG's.

Mereka yang dilibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonsia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan lainnya.

"Selain itu ada perwakilan rumah sakit, akademisi, BPJS Kesehatan hingga Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) juga perlu ikut serta membahas implementasi tarif INA-CBG's. Semua harus ikut berperan," kata Dr Zaenal Abidin, Sabtu (15/2/2014).

Abidin melanjutkan, ini harus dilakukan agar pelaksanaan program bisa baik dan layanan kesehatan dirasakan semua lapisan masyarakat.

Sekedar informasi, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), berencana mengakaji ulang tarif INA-CBG's.

Hal ini terkait beberapa tarif yang dinilai sangat rendah, misalnya tarif melahirkan normal, dan beberapa tarif yang tidak ada dalam daftar. Selain tarif INA-CBG's, hal lain yang akan dievaluasi adalah pengaturan pendapatan tenaga kesehatan tujuannya untuk menjamin terpenuhinya hak tenaga kesehatan dan rumah sakit.

Asosiasi perusahaan farmasi multinasional (IPMG) menilai dari sisi teknis pelaksanaan JKN, sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat masih minim. Hal tersebut membuat lebih banyak kendala timbul dalam implementasi di lapangan.
 
"Yang menjadi perhatian adalah JKN dari segi konten tidak mengikutsertakan stakeholders dalam proses persiapan dan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya. Selain itu sosialisasi yang sangat minim kepada masyarakat mengenai teknis pelaksanaan JKN," katanya.

Komunikasi sepertinya terabaikan dalam hal ini. Dua hal tersebut di atas membuat lebih banyak kendala timbul dalam implementasi JKN. Mungkinkah ada unsur kesengajaan dibalik ini semua?," ujar Parulian Simanjuntak, Direktur Eksekutif IPMG.