Balthasar Kambuaya (tengah) dan jajaran direksi PT PPLI

TRIBUNNEWS.COM - Makin pesatnya perkembangan pusat-pusat industri, makin dibutuhkan pula pusat-pusat pengolahan limbah terpadu.

Padahal, penggunaan bahan-bahan kimia yang mencemari lingkungan semakin tinggi. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya pengajuan izin usaha pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Izin yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup meningkat 44,6 persen dari 112 pada 2012 menjadi 258 izin," kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya saat jadi keynotespeaker pada workshop tentang pengolahan limbah yang digelar di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/10/2014).

Lonjakan cemaran bahan kimia tak lepas dari konsekuensi ledakan jumlah penduduk yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani menuturkan, sejauh ini baru PT PPLI yang merupakan pusat pengelolaan limbah terpadu. Perusahaan asal Jepang sudah mengelola limbah dari sekitar 1.000-an perusahaan seluruh Indonesia sejak 20 tahun terakhir.

"Memang cukup ketat syarat memeroleh izin pengelolaan limbah, karena harus ada sertifikasi, baik sumber daya manusia-nya maupun teknologinya," tuturnya.

Staf ahli Menteri LH Sabar Ginting menambahkan, dengan ledakan jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 250 juta jiwa, kebutuhan energi tentu meningkat. Otomatis pula dampak lingkungan meningkat.

"Karena itu penggunaan energi harus efektif dan dikendalikan," tuturnya. Karena itu, perlu terobosan untuk menjadikan limbah menjadi energi. Sumber daya energi lain yang masih bisa dimaksimal adalah sinar matahari dan bio etanol.

"Sayangnya, produksi dan penggunaan energi terbarukan seperti ini baru lima persen saat ini. Dan ini terus didorong mencapai 25 persen pada 2025," tuturnya. (Agung BS)