TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN pada awal 2016. MEA tentunya akan memengaruhi berbagai sektor usaha di Indonesia, termasuk sektor kesehatan. Namun, organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak jika sektor kesehatan Indonesia menjadi komoditas bisnis ASEAN.

"IDI menolak pelayanan kesehatan Indonesia dijadikan komoditas bisnis ASEAN. Pemerintah harus sepenuhnya memegang kendali perbaikan sistem kesehatan nasional," ujar Ketua Bidang Penataan Globalisasi Praktik Kedokteran IDI Ario Djatmiko dalam diskusi “Kedaulatan Kesehatan Menjelang Serbuan Dokter Asing” di Jakarta, Senin (20/4/2015).

Pasar bebas ASEAN dikhawatirkan dapat membuat pihak asing mengembangkan bisnis di sektor kesehatan di Indonesia. Padahal, sistem kesehatan di Indonesia masih banyak mengalami masalah. Sebelumnya, IDI berharap MEA di sektor kesehatan ditunda hingga sistem kesehatan nasional berjalan baik.

Salah satu permasalahan di Indonesia, kata Ario, adalah tidak meratanya distribusi dokter di sejumlah daerah. Sejumlah dokter menumpuk di kota-kota besar. Menurut Ario, pemerintah harus mendukung penuh dalam pembangunan sistem kesehatan hingga sumber daya manusia yang mampu bersaing.

Pemerintah pun perlu melakukan terobosan kreatif untuk memperbaiki sistem kesehatan di semua lini. Pemerintah juga harus menyiapkan langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan teknologi.

"Gunakan cara kreatif untuk menanggulangi masalah kesehatan. Melihat problem atau keadaan kesehatan di daerah yang berbeda-beda, tidak bisa menggunakan cara-cara yang seragam melihat kondisi geografis di Indonesia," terang Ario.

Ketua Umum PB IDI Zaenal Abidin menambahkan, Indonesia bisa mengikuti MEA jika status kesehatan rakyat telah kuat. Pemerintah, menurut Zaenal seharusnya melibatkan masyarakat untuk memperkuat status kesehatan. Ia khawatir, pasar bebas di sektor kesehatan bukan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, melainkan hanya untuk berbisnis.

"Pelayanan kesehatan tidak bisa diperdagangkan. Perdagangan bebas ideologinya kapitalisme, pelayanan kesehatan ideologinya sosialisasi. Ada dua ideologi berbeda," kata Zaenal.

Hal senada dikatakan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Bambang Supriyanto. Menurut dia, Indonesia  perlu melakukan proteksi terhadap serbuan pihak asing di era pasar bebas dengan menetapkan regulasi. (Kompas.com/Dian Maharani)