Jokowi Ingin Pengendalian Tembakau Tetap Perhatikan Nasib Petani dan Buruh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait pengendalian tembakau di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2016).

Dalam pembukaannya, Presiden menginginkan agar ada pembahasan yang cermat dari pengendalian rokok tembakau tersebut.

Sebab, menurut Presiden, pengendalian rokok tembakau tersebut berkaitan dengan petani tembakau bahkan buruh yang bekerja di pabrik rokok.

"kita perlu memikirkan, yang Kadang dilupakan, kelangsungan hidup petani tembakau, para buruh tembakau yang hidup dan bergantung pada industri tembakau. Ini juga tidak kecil," ujar Presiden.

Meski demikian, Presiden juga tidak ingin mengesampingkan persoalan kesehatan yang diakibatkan oleh asap rokok.

"Kita harus betul-betul melihat kepentingan nasional kita, terutama yang berkaitan engan warga negara kita yang terkena gangguan kesehatan dan juga kepentingan generasi muda ke depan dari anak-anak kita," ucap Presiden.

Presiden juga tidak ingin Pemerintah meratifikasi Undang-Undang yang ada dengan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) tersebut hanya karena ikut-ikutan negara lain yang sudah menandatanganinya.

"Saya juga tidak ingin kita sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren atau banyak negara yang sudah ikut kemudian kita juga lantas ikut," kata Presiden.

Presiden menjelaskan, menurut data World Health Organization (WHO) pada tahun 2013 lalu, sebanyak 180 negara telah meratifikasi dan mengakses FCTC.

"Artinya ini sudah mewakili 90 persen populasi dunia. Solusi yang diambil harus betul-betul komprehensif dan kita lihat dari seluruh aspek. Sehingga, apa yang kita putuskan betul-betul bermanfaat bagi semuanya," ucap Presiden.

--