Industri Alat Kesehatan Indonesia Terkena Imbas Menguatnya Kurs Dolar
Hal ini dikarenakan pelaku usaha mengimpor produk dalam dolar, namun menjualnya dalam rupiah
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melemahnya rupiah terhadap dolar turut memberikan dampak kepada industri alat kesehatan di Indonesia.
Ketua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia, H Sugihadi mengungkapkan, ada ketidakseimbangan koefisiensi harga pada sistem e-catalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Ia menerangkan selama ini asosiasi menjual produk alkes untuk fasilitas kesehatan milik swasta dan pemerintah.
Untuk transaksi bersama swasta, lemahnya rupiah tidak memberi efek signifikan karena harga jual mengikuti dinamika dolar. Lain halnya dengan transaksi dengan pihak pemerintah.
"Di faskes pemerintah, harga jual itu sesuai yang tertera di e-catalog dalam kesepakatan awal," kata Sugihadi dalam forum diskusi "New Indonesian Goverment Policies in Medical Technology Business Sector" di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (16/10/2018).
"Jadi misalnya, harga jual saat itu dolar masih Rp 13.000. Maka, ketika (faskes) membeli produk yang sama pada saat ini dengan dolar di atas Rp 15.000, harganya tetap yang tertera di kesepakatan awal yang ada di e-catalog," jelas dia.
Ia menyarankan perlunya negosiasi antara pemerintah dan penyedia alkes ketika kurs dolar melambung.
Hal ini dikarenakan pelaku usaha mengimpor produk dalam dolar, namun menjualnya dalam rupiah.
"Apalagi margin laba produk askes itu tidak besar, hanya berkisar 10-30 persen," ucapnya.
Sebagai informasi, Gakeslab Indonesia adalah asosiasi pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium yang diakui oleh pemerintah berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No.216/SK/IX/1977 dan SK Kemenkuham Nomor: AHU-0000875.AH.01.07. tahun 2017.
Asosiasi ini beranggotakan 31 pengurus daerah dan terdiri dari total 411 perusahaan pemegang Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) di seluruh Indonesia, yang memainkan peranan penting guna
menjembatani pemerintah dengan pengusaha Alkes.