TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai peran aktif keluarga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting sangat diharapkan terutama terkait pemenuhan gizi anak.

Hal ini mengingat penyebab utama stunting di antaranya adalah kekurangan gizi yang cukup lama dan infeksi berulang.

“Keluarga memiliki peran signifikan dalam pencegahan maupun penanggulangan stunting. Karena masalah gizi, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga,” kata Ma'ruf saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-28 Tahun 2021, serta Peluncuran Vaksinasi Bagi Ibu Hamil, Menyusui dan Anak Usia 12-18 Tahun, melalui konferensi video, Selasa (29/06/2021).

Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada 2019, prevalensi stunting pada balita tercatat 27,76% yang artinya satu dari 4 anak balita Indonesia mengalami stunting.

Dari data tersebut, Wapres mengatakan pihaknya sejak 2018 telah melakukan berbagai upaya menurunkan prevalensi stunting.

Baca juga: Hari Keluarga Nasional, Momentum Keluarga Indonesia Cegah Stunting

Salah satunya dengan menajamkan berbagai intervensi gizi pada sektor kesehatan untuk menyasar ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan.

“Pemerintah juga menggiatkan berbagai intervensi yang mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pada anak dan ibu hamil, seperti akses air, sanitasi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), akses pangan bergizi, juga perilaku hidup bersih dan sehat,” ujarnya.

“Semua intervensi tersebut tidak akan efektif jika keluarga tidak mengambil peran aktif untuk memperhatikan kualitas hidupnya,” imbuhnya.

Untuk itulah, Wapres mengingatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah turut menangani stunting, agar terus melakukan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting yang ditargetkan mencapai angka 14% pada 2024.

“Bapak Presiden telah meminta BKKBN untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Permintaan ini tentu saja didasari atas pertimbangan pentingnya peran keluarga dalam melakukan penurunan stunting,” terangnya. 

Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut, Wapres meminta BKKBN agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Sebab menurutnya percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi memerlukan keterlibatan dari kementerian dan lembaga lain, bahkan dari lembaga non pemerintah, seperti dunia usaha, akademisi dan juga lembaga swadaya masyarakat.

“Koordinasi ini penting karena penanganan stunting memerlukan kerjasama berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki program/kegiatan yang memang merupakan bagian dari tupoksinya tetapi diperlukan untuk membantu percepatan penurunan prevalensi stunting,” pungkasnya.