Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Kesehatan
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Wapres Tugaskan Kepala BKKBN Pastikan Tercapainya Penurunan Angka Stunting

Wapres Ma'ruf berpesan supaya konvergensi dalam penurunan stunting harus diwujudkan.

Wapres Tugaskan Kepala BKKBN Pastikan Tercapainya Penurunan Angka Stunting
BPMI Setwapres
Wapres Maruf Amin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting  Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo yang merupakan Ketua Pelaksana untuk meningkatkan konvergensi percepatan penurunan stunting.

Hal itu merupakan tindak lanjut dari Pperaturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Wapres Ma'ruf berpesan supaya konvergensi dalam penurunan stunting harus diwujudkan.

"Konvergensi merupakan kunci untuk memastikan program-program intervensi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting," kata Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang disiarkan secara virtual, Senin (23/8/2021).

Lebih lanjut, Wapres memaparkan bahwa pelaksanaan konvergensi telah mulai dilakukan salah satunya dengan telah ditandatanganinya komitmen percepatan penurunan stunting oleh bupati/walikota dari 154 kabupaten/kota prioritas percepatan penurunan stunting tahun 2022.

"Pada kesempatan ini saya meminta, sebagai tugas pertama Kepala BKKBN, agar segera melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait serta pemerintah daerah untuk memastikan konvergensi antarprogram terjadi dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa, bahkan hingga ke tingkat rumah tangga," pintanya.

Baca juga: Menkes Targetkan Stunting di Indonesia Turun 14 Persen Tahun 2024

Selama ini, sambung Wapres, berbagai program terkait penurunan stunting telah dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah hingga tingkat desa.

Pendanaan programnya pun, Ma'ruf menyebut, didapat melalui anggaran kementerian dan lembaga, Dana Transfer ke Daerah (TKDD) seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain itu, dikatakan Ma'ruf, ada pula yang melalui dana dekonsentrasi, bahkan Dana Desa yang dikelola pemerintah desa, sudah banyak dialokasikan untuk penurunan stunting.

Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan ketersediaan program, kegiatan, dan anggaran.

“Jika konvergensi ini bisa diwujudkan, melalui program dan kegiatan yang konvergen, menyasar pada kelompok sasaran utama, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah usia dua tahun yang kemudian disebut sebagai Keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan, dan juga remaja putri, pasangan usia subur dan anak balita, maka insyaallah sasaran 14 persen pada akhir tahun 2024 akan tercapai. Inilah tugas pertama bagi Kepala BKKBN," tuturnya.

Di samping itu, Wapres juga mengingatkan bahwa langkah awal untuk menciptakan konvergensi adalah melakukan analisis situasi dan pemetaan program yang selama ini ada di kabupaten/kota dan desa/kelurahan.

Menurutnya, analisis situasi dan pemetaan ini penting agar pemerintah daerah mengetahui kondisi nyata di lapangan dan program apa yang sudah ada dan belum ada, sehingga dapat diketahui kondisi nyata dan kegiatan yang harus dilakukan.

"Saya meminta agar pemerintah daerah dapat memetakan kembali semua program, kegiatan dan anggaran yang terkait percepatan penurunan stunting di wilayahnya," katanya.

"Pemetaan ini penting untuk mengetahui program apa saja yang masih berjalan, program apa saja yang cakupannya belum merata, dan program apa saja yang terhenti selama masa pandemi," pungkasnya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas