Berbagi Data Soal Patogen Diharapkan Mampu Cegah Pandemi
Berbagi data antar negara menjadi satu cara untuk memerangi pandemi selanjutnya.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Berbagi data antar negara menjadi satu cara untuk memerangi pandemi selanjutnya.
Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof. Tjandra Yoga Aditama menuturkan, penguatan mekanisme berbagi data terpercaya bertujuan untuk memberikan insentif bagi kesehatan masyarakat global yang kuat.
Baca juga: Rusia Tuduh AS dan Ukraina Berkomplot Gunakan Kelelawar untuk Sebarkan Patogen
Sebagai contoh dengan menggunakan platform berbagi data universal (model GISAID) memungkinkan semua negara G20 untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dan data, tidak hanya untuk pandemi saat ini, tetapi juga pada patogen global lainnya yang memiliki potensi pandemi di masa depan.
''Berbagi data perlu dilakukan dengan syarat kepentingan nasional harus tetap dijaga,'' katanya dalam kegiatan Health Working Group kedua beberapa waktu lalu.
Diharapkan pertemuan Health Working Group kedua ini dapat memperoleh persetujuan oleh seluruh negara anggota G20 untuk mengakui penggunaan GISAID sebagai platform universal.
Terkait pandemi, persetujuan tersebut dapat berupa semua Lab di dunia bisa berbagi data patogen kalau ada pandemi berikutnya.
Baca juga: Lebih dari 1.000 Kasus Monkeypox Dilaporkan ke WHO
Sehingga kalau ada pandemi berikutnya di negara lain sudah ada mekanisme untuk melaporkan data genom sequence dari patogen yang diberikan dari negara tersebut. Genome itu bisa berupa virus, bakteri, parasite.
Seluruh negara anggota mendukung usulan ini dengan beberapa rekomendasi dan klarifikasi agar tidak terjadi duplikasi pada upaya global. Perlu lebih detail dalam hal aksesibilitas, benefit dan dampak bagi negara-negara.
Ia mengatakan, soal berbagi data ini merupakan pembahasan yang sudah lama. Berbagi data harus dilakukan karena menurutnya tidak akan bisa menghadapi pandemi global kalau data penyebabnya tidak tersebar.
"Namun tetap sebaiknya pemerintah mengetahui peruntukan data yang dibagikan ke negara lain," imbuh pakar kesehatan FKUI ini.