Tribun Kesehatan

Kemenkes Wajibkan Faskes Lakukan Akreditasi Sesuai Aturan

Kemenkes emenkes) gencarkan sosialisasi Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk rampung 100 persen Februari 2023.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Kemenkes Wajibkan Faskes Lakukan Akreditasi Sesuai Aturan
Istimewa
Berbagai langkah yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan bertujuan untuk memastikan calon fasilitas kesehatan yang akan menjadi mitra BPJS Kesehatan memenuhi kualifikasi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) gencarkan sosialisasi Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk rampung 100 persen pada bulan Februari 2023.

Sebelumnya standar akreditasi bagi fasilitas kesehatan (faskes) mengacu pada Permenkes No. 46 tahun 2015. Namun, kini pemerintah sedang menyiapkan peraturan baru sebagai standar akreditasi khusus untuk FKTP.

Dalam aturan ini, FKTP diharuskan untuk memenuhi berbagai syarat agar terakreditasi, seperti syarat manajerial, operasional, infrastruktur, dan mutu klinis.

Baca juga: KAI Berikan Vaksinasi Booster Gratis di Stasiun dan Faskes KAI, Ini Syaratnya

Terdapat banyak kendala dalam memenuhi target akreditasi tersebut. Diantaranya, banyak lembaga akreditasi yang belum disahkan sampai dengan panduan penilaian akreditasi belum rampung.

“Salah satu kendala akreditasi klinik adalah keterbatasan pemahaman pemilik klinik terhadap tata cara menyiapkan akreditasi. Banyak juga yang belum memahami bahwa pemenuhan standar akreditasi adalah salah satu upaya yang bermanfaat dalam mengelola alokasi kapitasi BPJS,” ujar Konsultan Klinik Pintar yang sekaligus Surveyor Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARS), dr. Welly Elian, MARS, CBC, CRP, CLSSBB, dalam kegiatan beberapa waktu lalu.

Data Persatuan Fasilitas Kesehatan Pratama Indonesia (PKFI) baru sekitar 8 persen FKTP non-pemerintah yang telah terakreditasi.

Sementara, data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2022, jumlah Klinik Pratama di Indonesia adalah sebanyak 7.127 klinik, dimana klinik swasta yang telah terakreditasi hanya sejumlah 179 klinik.

Baca juga: Nasdem Dorong Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis & Gigi untuk Akhiri Ketimpangan Faskes

Ditambahkan, Ketua Asosiasi Klinik (ASKLIN) Wilayah Riau dr. Nuzelly Husnedi, MARS, klinik perlu memprioritaskan pengabdian dan profesionalisme kerja dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya untuk masyarakat di pelosok desa.

"Pelaksanaan akreditasi klinik di Riau saat ini relatif belum berjalan, baru beberapa klinik saja yang terakreditasi dari sekitar 500-an klinik,” ucapnya.
Ia mengatakan, bervariasinya jumlah peserta BPJS sebagai sumber utama pembiayaan klinik juga berdampak kepada kemampuan finansial klinik untuk memenuhi pembiayaan yang diperlukan dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi.

“Ini tentu tantangan besar, mengingat target rampung di tahun depan, semoga ada solusinya termasuk kemungkinan berbagai kebijakan dan kemudahan dari pemerintah sebagai regulator,” jelasnya.

Petugas kesehatan dari Puskesmas Nagaswidak melakukan vaksinasi DPT kepada bayi pada program Kunjungan Sehat BPJS di Posyandu Sayang Ibu, Kawasan 11 Ulu, Gang Bersama, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (12/8/2022). BPJS Kesehatan mendorong fasilitas kesehatan untuk berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dengan adanya Kunjungan Sehat dan Posyandu dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat 1 dapat mencegah terjadinya stunting dan gizi buruk pada ibu hamil dan anak balita. TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO
Petugas kesehatan dari Puskesmas Nagaswidak melakukan vaksinasi DPT kepada bayi pada program Kunjungan Sehat BPJS di Posyandu Sayang Ibu, Kawasan 11 Ulu, Gang Bersama, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (12/8/2022). BPJS Kesehatan mendorong fasilitas kesehatan untuk berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dengan adanya Kunjungan Sehat dan Posyandu dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat 1 dapat mencegah terjadinya stunting dan gizi buruk pada ibu hamil dan anak balita. TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO (TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO)

Chief of Medical Klinik Pintar dr. Eko Nugroho, MPH menyebut, pelaksanaan akreditasi membutuhkan berbagai persiapan dan kerjasama secara multidisiplin antara pemilik, manajemen klinik, serta karyawan demi kesuksesan akreditasi.

Sebagai salah satu mitra pemerintah dalam akselerasi digitalisasi dan pemberdayaan klinik kesehatan, Klinik Pintar turut aktif membantu menjembatani gap antara kewajiban akreditasi dengan kemampuan faskes untuk mulai mempersiapkan diri.
Adapun manfaat akreditasi bagi klinik adalah faskes bisa dipandang kompetitif, sebab mampu menjamin layanan kesehatan primer yang berkualitas, meningkatkan pendidikan staf, meningkatkan pengelolaan risiko, mampu membangun dan meningkatkan kerja sama antar tim dan antar staf.

"Juga meningkatkan reliabilitas dalam menjalankan layanan ketertiban dokumentasi, dapat meningkatkan konsistensi dalam bekerja, serta mampu meningkatkan keamanan di dalam menjalankan pekerjaan," ucap dokter Eko.

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas