KSP Ingatkan Penurunan Stunting Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
Sebagai lembaga yang mengawal program-program strategis Presiden KSP memonitor capaian penurunan stunting dan saat ada hambatan diturun ke lapangan
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti mengatakan sinergi lintas sektoral dan sinkronisiasi program pusat dan daerah dalam pengentasan stunting harus berjalan optimal.
Ia mengingatkan, bahwa target penurunan prevalensi stunting 14 persen pada 2024 bukan main-main dan sekedar janji.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mewanti-wanti agar penyusunan program penurunan stunting lebih cermat.
“Stunting tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga bersama-sama dengan pemerintah daerah. Jadi kalau terdapat hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan berbagai rencana aksi di daerah, sampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Brian, dalam siaran pers KSP, Kamis, (22/6/2023).
Brian mengatakan, penurunan stunting bersifat multidimensi, yakni tidak hanya menjadi beban sektor kesehatan. Sehingga kunci keberhasilan ada pada sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program.
Baca juga: Profesionalisasi Kader Posyandu Berperan Besar Turunkan Angka Stunting
Ia juga memastikan, Kantor Staf Presiden terus aktif memantau capaian program penurunan stunting melalui instrument Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) dan Database Isu Strategis (Distra).
“Sebagai lembaga yang mengawal program-program strategis Presiden, kami (KSP) aktif memonitor capaian penurunan stunting. Jika terjadi hambatan kami turun ke lapangan,” kata Brian.
Pada kesempatan itu, Brian menyampaikan empat rekomendasi strategis untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14 persen pada 2024. Pertama, optimalisasi fungsi koordinasi.
Kedua, peningkatan anggaran. intervensi gizi spesifik. Ketiga, implementasi kerangka regulasi yang kuat. Keempat, mengaktifkan semua posyandu serta membentuk ketahanan keluarga.
“Dari hasil monev KSP ada beberapa daerah yang lebih dulu berhasil menurunkan prevalensi stunting. Praktik baik ini harus dapat direplikasi ke daerah lain agar target prevalensi stunting 14 persen dapat kita capai,” tutupnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024. Dalam mengejar target tersebut, dibutuhkan setidaknya penurunan sekitar 3,8 persen per tahun hingga 2024 nanti.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan kekesalannya atas penanganan program stunting di daerah. Sebab anggaran penanganan stunting tidak optimal dan tidak tepat sasaran.
